Stok Pangan Aman Jelang Natal dan Tahun Baru 2020

Oleh: Edi Jatmiko

Pemerintah memastikan stok pangan jelang Natal dan Tahun Baru dalam kondisi aman. Selain itu, Pemerintah juga terus berupaya agar masyarkat mudah mengakses kebutuhan tersebut dengan harga yang terjangkau.

Sudah menjadi rutinitas menjelang hari besar keagamaan atau pergantian tahun, harga bahan-bahan pokok akan melonjak. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, pendistribusian hingga faktor lainnya. Seringnya warga mengaitkan hari libur karena hari besar inilah yang menjadikan pasokan pangan berkurang. Akibatnya, stok yang adapun harganya dilambungkan.
Seolah sudah biasa akan hal ini, warga menjadi sedikit cuek jika harga sembako dan kelengkapannya mencapai kenaikan. Akan tetapi ada pula yang mengeluh atas kejadian seperti ini.

Namun, ada yang berbeda tahun ini. Pemerintah mengklaim melalui Badan Ketahanan Pangan akan melaksanakan rencana aksi pengamanan stabilisasi harga serta pasokan pangan. Menjelang Hari besar Keagamaan Nasional (HKBN) Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Yang meliputi; rapat koordinasi (rakor) oleh seluruh instansi dan pemangku kepentingan terkait pengamanan pasokan dan stabilisasi harga pangan di tingkat pusat dan juga daerah.

Pemantauan pasokan serta harga pangan pokok ini akan dilakukan terutama di pasar utama dan wilayah sentra produksi, termasuk menggelar pangan murah ataupun operasi pasar selektif. Menurut laporan, fokus program ini akan dilaksanakan di sembilan provinsi dengan mayoritas warga yang merayakan hari raya Natal dan Tahun Baru. Yaitu, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, NTT, Maluku, Kalimantan Barat dan Bali sebagai destinasi wisata.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi memastikan pihaknya akan melancarkan pemantauan pangan pokok dan strategis, dalam kurun waktu November hingga Desember 2018 secara kumulatif dalam kondisi aman (surplus). Namun, daging sapi atau kerbau sebagai pengecualian. Ia menjelaskan jika ketersediaan sapi lokal selama bulan November-Desember mencapai 71.121 ton, sementara kebutuhan berada di angka 109.723 ton.

Kendati demikian, Agung menjamin defisit daging sebesar 38.611 ton akan terpenuhi dari stok sapi dan kerbau siap potong sebesar 36.952,56 ton. Bahkan, masih akan ditambah stok daging dan jeroan yang ada di gudang importir serta Bulog yang berada di angka 13.544 ton.
Semua stok tersebut akan terdistribusi di wilayah Jabodetabek, Bandung, Bali, Batam juga Kepulauan Riau. Di lembaga Bulog pun masih terdapat stok dan daging kerbau sebanyak 3.368,96 ton. Neraca final pada Desember ini diperkirakan mengalami surplus mencapai 17.296,52 ton.

Surplus ini ditengarai juga berlaku pada sembilan bahan pokok lainnya. Bahan pangan tersebut antara lain, beras dengan jumlah 3,83 juta ton, minyak goreng sebesar 24,50 juta ton, ketersediaan gula pasir 344 ribu ton, bawang merah 136 ribu ton, daging ayam 335 ribu ton, dan telur ayam ras mencapai 806 ribu ton.
Ketersediaan beras ini makin diperkuat oleh cadangan beras yang ada di masyarakat (yakni, rumah tangga petani, horeka dan juga penggilingan). Dikatakan bahwa data beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) menyebutkan, jika stok beras masih aman dan lebih tinggi jika dibanding dengan tahun lalu.
Dari kondisi di lapangan, pemerintah yakin hingga akhir tahun 2018, khususnya periode Natal dan Tahun Baru dipastikan harga pangan pokok dan strategis berada di garis aman dan stabil.

Sementara itu, berdasarkan sejumlah laporan dari semua pihak yang meliputi, Bulog, BUMD Pangan, DKPKP, Dinas UMKM, hingga Dinas Perindustrian dan Energi kompak menyatakan ketersediaan pangan menjelang dua hari besar tersebut stabil dan terkondisikan. Tak hanya berdasar atas laporan saja, namun instansi terkait langsung terjun ke lapangan guna memastikan keadaan riil serta mencocokkannya dengan keterangan stok pangan.

Dengan sejumlah data yang akurat serta didukung oleh pernyataan pihak terkait, hal ini tentunya makin membuat warga tenang dan nyaman saat menyambut Tahun Baru dan Natal. Bukan tak mungkin pemerintah kembali mengulang kejayaan dalam menstabilkan harga seperti saat menjelang Hari Raya Keagamaan Umat Islam (Idul Fitri). Hal ini tercermin saat pasokan bahan pangan telat, kemudian instruksi presiden Jokowi turun untuk melakukan sejumlah sidak. Termasuk perintahkan para menteri terkait guna menjaga kestabilan harga-harga pangan yang dinilai rawan menjelang hari besar. Tentunya langkah ini membuktikan bahwa pemerintah tak main-main atas perhatiannya kepada seluruh rakyat Indonesia, dalam mewujudkan stabilitas ekonomi nasional, yang aman dan terkendali terutama di bidang ekonomi.

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan

By 0

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan  Oleh: Samhaji Syukur Musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi ujian ketangguhan nasional sekaligus momentum pembuktian nyata atas keberhadiran negara dalam mengayomi seluruh lapisan masyarakat terdampak. Didasari kesadaran mendalam akan besarnya skala dampak sosial dan kerusakan fisik di lapangan, langkah proaktif pemerintah pusat bersama jajaran pemerintah daerah dalam memetakan serta merespons situasi krisis secara terstruktur layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Kehadiran negara bukan sekadar simbol penanganan krisis formalitas, melainkan wujud pelaksanaan mandat konstitusional untuk melindungi keselamatan setiap jiwa warga negara. Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan Pascabencana Gempa NTT yang diinisiasi oleh pemerintah pusat menjadi konsolidasi instrumen kekuasaan publik yang krusial agar tidak ada satu pun warga terdampak yang terabaikan dalam fase tanggap darurat ini. Keputusan taktis yang diambil oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam merespons cepat dinamika pascagempa mencerminkan tata kelola krisis yang terukur, inklusif, dan berorientasi pada keselamatan publik. Pembentukan satuan tugas khusus pascagempa dipusatkan untuk menjangkau titik-titik pengungsian mandiri yang tersebar di wilayah perbukitan maupun pemukiman terpencil. Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa percepatan pendataan pengungsi mandiri merupakan fondasi utama agar pemenuhan kebutuhan logistik, obat-obatan, dan sarana tempat tinggal sementara dapat terdistribusi secara konsisten dan adil. Konsolidasi lintas sektor yang menyatukan peran pemerintah daerah, jajaran TNI, Polri, BPBD, hingga tingkatan kecamatan dan desa membuktikan bahwa sekat-sekat administratif tidak boleh membatasi penyaluran bantuan kemanusiaan pada saat-saat paling kritis. Langkah penanganan yang sigap di tingkat pusat menemukan titik tumpu yang kuat melalui kesiapan instansi teknis penanggulangan bencana di daerah. Kepala BPBD Nusa Tenggara Timur Mahadin Sibarani mengonfirmasi bahwa rincian dampak fisik, termasuk kerugian pada ribuan unit rumah warga serta ratusan fasilitas umum dan infrastruktur sosial, terus diverifikasi dalam basis data yang terintegrasi. Pendataan komprehensif ini menjadi landasan strategis bagi pembentukan satgas daerah untuk memperkuat komando lokal. Dengan komando operasional yang solid di tingkat tapak, berbagai tantangan teknis dalam menjangkau posko penampungan yang sulit diakses dapat diselesaikan secara efektif melalui kolaborasi intensif bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Penguatan kelembagaan penanganan krisis ini juga selaras dengan komitmen pengawasan ketat yang dijalankan oleh pimpinan legislatif. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menekankan bahwa peninjauan langsung di lapangan serta sinergi lintas lembaga merupakan kunci utama untuk memastikan efisiensi penyaluran pasokan logistik, fasilitas kesehatan, dan hunian sementara bagi warga terdampak. Pengawasan melekat dari parlemen memastikan bahwa setiap kebijakan tanggap darurat yang digulirkan eksekutif berjalan secara transparan, akuntabel, dan berfokus penuh pada pemulihan fisik maupun trauma psikologis masyarakat. Kehadiran pimpinan DPR bersama pejabat kementerian di titik bencana menegaskan jaminan bahwa seluruh fungsi pemerintahan bekerja sinergis demi mengembalikan rasa aman publik. Dukungan taktis legislatif semakin konkret dengan adanya kesiapan akselerasi prosedur penganggaran bencana di tingkat parlemen. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan kesiapan DPR untuk mempercepat proses persetujuan alokasi maupun alih fungsi anggaran pemerintah apabila kebutuhan penanganan bencana di lapangan meningkat. Fleksibilitas serta kemudahan prosedur persetujuan anggaran di DPR menjamin bahwa seluruh tahapan tanggap darurat hingga rehabilitasi tidak akan terkendala oleh hambatan administratif. Komitmen ini menunjukkan betapa harmonisnya relasi kerja antara pemerintah dan DPR dalam mengutamakan keselamatan rakyat di atas segala kerumitan birokrasi anggaran. Pengawasan taktis terhadap efektivitas penanganan bencana di kawasan terdampak juga dikawal oleh pimpinan dewan lainnya melalui peninjauan lapangan yang mendalam. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya laporan kondisi riil dan langkah taktis yang diambil selama masa tanggap darurat untuk menjamin kepastian pelayanan pengungsi di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Manggarai dan daerah sekitarnya. Cucun menyampaikan bahwa masukan konkret dari pemerintah daerah serta instansi terkait akan menjadi acuan utama dalam menetapkan kebijakan pemulihan jangka pendek dan menengah. Pendekatan ini memastikan bahwa penanganan dampak gempa bumi dilakukan secara merata tanpa mengesampingkan kabupaten yang membutuhkan intervensi khusus.…

All Rights Reserved © 2025