Sri Mulyani Bongkar Situasi Terkini, Serius Ada Kengerian Ancam RI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan momen presentasi rancangan awal Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, kemarin (26/2/2024).

Sesuai mandat UU Keuangan Negara, Menteri Keuangan menyusun KEM-PPKF sebagai landasan awal penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBN). Namun, penyusunan kali ini sambil mempersiapkan kebijakan masa transisi ke pemerintahan baru.

“KEM-PPKF dan RAPBN 2025 disiapkan dalam periode transisi ke Pemerintahan Baru hasil Pemilu 2024,” kata Sri Mulyani melalui akun instagram @smindrawati, Selasa (27/2/2024).

Dalam presentasi KEM-PPKF 2025 dihadapkan Jokowi dan jajaran Kabinet Indonesia Maju, Sri Mulyani turut memaparkan kondisi dinamika dan tantangan ekonomi global seperti kenaikan suku bunga global yang kini dikenal tengah dalam kondisi higher for longer.

 

Kondisi itu mempengaruhi arus modal, nilai tukar dan biaya pendanaan (cost of fund). Juga kondisi geopolitik dan proteksionisme serta trend teknologi digital, perubahan iklim dan penuaan penduduk (aging population) di berbagai negara maju.

Sri Mulyani mengatakan, kebijakan fiskal dan APBN sangat penting dalam menangani tantangan pembangunan di tengah kondisi itu, mulai dari untuk memastikan kualitas Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, inklusivitas dan Kesenjangan, dan Transformasi ekonomi dan ekonomi hijau.

“Berbagai tantangan pembangunan harus ditangani dan diselesaikan,” tegas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Sri Mulyani pun menekankan kebijakan fiskal dan APBN harus dijaga hati-hati (prudent), akuntabel dan disiplin agar tetap sehat, kredibel/dipercaya dan berkelanjutan (sustainable).

“APBN adalah instrumen penting dan strategis serta diandalkan untuk memecahkan berbagai tantangan pembangunan untuk mencapai tujuan Indonesia maju adil dan sejahtera,” ungkapnya.

APBN juga menjadi instrumen penting dalam melindungi ekonomi dan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman dan gejolak seperti Pandemi, Perubahan Iklim dan persaingan geopolitik.

Pemerintah telah menetapkan defisit APBN pada tahun depan di kisaran 2,48%-2,8% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dari ketetapan defisit pada 2024 sebesar 2,29% terhadap PDB. Dengan semakin lebarnya defisit APBN maka tentu kebutuhan pembiayaan melalui utang menjadi semakin besar.

“Tapi bapak Presiden menyampaikan kalau bisa defisit jangan terlalu loncat sekali. Tadi ancer-ancer nya antara 2,48%-2,8%,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa seusai rapat kabinet paripurna.

Seiring dengan meningkatnya defisit itu, belanja investasi menurut Suharso juga naik di kisaran 0,5% sampai dengan 1% terhadap PDB. Adapula pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,3-5,6%, tingkat kemiskinan antara 6-7%, dan tingkat pengangguran terbuka 4-5%

“Rasio gini di sekitar 0,37, kemudian index modal manusia, kita sekarang tidak lagi menggunakan indeks pembangunan manusia tetapi human capital index angkanya mudah-mudahan bisa kita capai di angka 0,56, dan penurunan indeks gas rumah kaca angkanya 38,6,” ucapnya

Magang Nasional: Investasi Tenaga Kerja Muda 

By 0

Magang Nasional: Investasi Tenaga Kerja Muda  Oleh: Yusuf Rinaldi Program Magang Nasional yang diperluas pemerintah menjadi 150 ribu peserta pada 2026 menunjukkan upaya memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja. Program ini tidak hanya memberikan pengalaman kerja bagi lulusan baru, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan keterampilan, membangun jejaring profesional, dan memperbesar peluang masuk ke pasar kerja formal di tengah persaingan memperoleh pekerjaan yang semakin ketat. Sejak 2025, pemerintah membuka Program Magang Nasional dengan target 100 ribu peserta. Pada 2026, kuotanya diperluas menjadi 150 ribu peserta. Program berlangsung selama enam bulan dengan fasilitas pelatihan, pendampingan mentor, sertifikat, jejaring profesional, serta uang saku yang ditanggung pemerintah. Besaran uang saku mengacu pada Upah Minimum Kabupaten/Kota di lokasi pemagangan dan dibayarkan setiap bulan berdasarkan jumlah hari yang diperhitungkan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan perluasan program tersebut dilakukan secara bertahap dan tetap disertai evaluasi terhadap pelaksanaan setiap angkatan. Pada batch pertama terdapat 46.160 peserta, sedangkan batch kedua menetapkan 40.962 peserta. Pemerintah kemudian menyiapkan batch ketiga dengan sekitar 62 ribu peserta untuk memenuhi target 150 ribu peserta pada 2026. Pendaftaran penyelenggara disiapkan sejak September, seleksi peserta pada Oktober, dan pelaksanaan batch ketiga ditargetkan dimulai pada November. Evaluasi tersebut diarahkan untuk memastikan pemagangan benar-benar memberikan kesempatan kepada peserta meningkatkan kompetensi, memperoleh pengalaman kerja, membangun portofolio, serta memperluas jejaring. Untuk batch ketiga, pemerintah juga mengubah skema penempatan dengan menempatkan seluruh peserta di perusahaan, tanpa kementerian dan lembaga pemerintah. Dari perspektif ekonomi, pemberian uang saku selama enam bulan memberikan dukungan bagi lulusan baru yang berada dalam masa transisi dari pendidikan menuju pekerjaan. Selain memperoleh pengalaman kerja, peserta mendapatkan tunjangan yang disesuaikan dengan upah minimum daerah. Pemerintah juga memberikan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 yang berlaku hingga Desember 2026. Dampak terhadap penyerapan tenaga kerja menjadi indikator penting dalam melihat keberlanjutan program. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah menyampaikan bahwa sekitar 30 ribu dari 60 ribu alumni Magang Nasional 2025 yang menjalani pemagangan di industri telah bekerja tiga bulan setelah menyelesaikan program. Tingkat penyerapan tersebut meningkat dari sekitar 30 persen ketika peserta baru menyelesaikan masa pemagangan.…

All Rights Reserved © 2025