Situasi Semakin Kondusif, Aparat Keamanan Masih Berjaga di PT. GNI

Situasi Semakin Kondusif, Aparat Keamanan Masih Berjaga di PT. GNI

Situasi terkini kondisi di PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI) pasca insiden bentrok yang terjadi pada Sabtu (14/1/2023) sudah kondusif dan para pekerja sudah beraktivitas seperti biasa.

Kendati demikian, TNI/Polri masih bersiaga untuk mengamankan kawasan industri PT GNI di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. TNI/Polri pun menerjunkan sekitar 909 orang personel.

“Bahkan, Satuan Brimob Polda Gorontalo mengirim 200 personel satuan setingkat kompi (SSK) ikut membantu pengamanan sebagai bentuk sinergi,” kata Kapolres Morowali Utara AKBP Imam Wijayanto dihubungi dari Palu, Minggu (22/1/2023).

Tak lupa, Kapolres Morut tersebut berterima kasih kepada Polda Sulteng, jajaran Brimob, dan Polda Gorontalo yang sudah mendukung langkah ini untuk menciptakan situasi kondusif,

Sementara itu, Lurah Bahoue, Morowali Utara, Muh Syarih mengapresiasi keberadaan PT GNI di wilayahnya. Menurutnya, PT GNI telah membuka lapangan kerja bagi warga Bahoue.

“saya lihat keadaan sekarang, pemuda-pemuda yang tadinya sulit mendapatkan pekerjaan, dengan adanya perusahaan ini dapat sangat membantuk dan mengurangi pengangguran”, ucapnya

Lurah Bahoue pun menyayangkan kejadian bentrok pekerja PT GNI yang sebelumnya terjadi. Dirinya menilai bahwa kejadian itu bisa berakibat pada melambatnya ekonomi dan bertambahnya pengangguran.

Sebelumnya, Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah Faisal Daeng Siame, mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Morowali Utara agar beraktivitas normal.

Dia juga meminta kepada para karyawan PT GNI untuk menjaga keamanan dan ketertiban sehingga iklim investasi tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Saya mengapresiasi kepada aparat keamanan TNI/Polri dan juga pemerintah yang sudah mengendalikan suasana sehingga menjadi aman dan kondusif,” ujar Ustadz Faisal.

Faisal juga meminta kepada PT GNI agar selalu berada dalam koridor hukum aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dirinya mengatakan jika hal tersebut dilakukan agar bentrokan antara pekerja PT GNI tidak terulang kembali di kemudian hari.

“Khususnya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mencakup tentang penerapan kesehatan dan keselamatan kerja,” tuturnya.

 

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025