• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Situasi Kembali Kondusif, Damailah Papua

Situasi Kembali Kondusif, Damailah Papua

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 3 September 2019

Oleh : Edward Krey (Mahasiswa Papua Tinggal di Jakarta)

Dampak rusuh aksi massa di Papua kini telah surut dan dipastikan kondusif. Namun berbagai pihak terus mencermati perkembangan terkini agar stabilitas keamanan segera kembali seperti sedia kala.

Aksi demo tempo hari di beberapa kota di Papua tampaknya sudah mulai mereda. Semua masyarakat telah kembali beraktifitas seperti sedia kala. Pusat perbelanjaan mulai beroperasi serta fasilitas publik mulai diperbaiki.

Meski keadaan telah aman dan kondusif, pemerintah tidak berdiam diri. Hal ini terbukti dari Kapolri beserta Panglima TNI langsung turun tangan pastikan keadaan di Papua. Mereka terbang menuju wilayah Papua dan Papua Barat. Mereka beragenda akan berdialog dengan tokoh masyarakat di sana.

Dialog ini bertujuan guna menjamin keamanan serta situasi agar kembali seperti sedia kala. Kabar baiknya, Kapolri beserta Panglima TNI akan berkantor di Papua serta Papua Barat hingga kondisi betul-betul stabil.

Disebutkan pula jika mereka hendak berada disana sekitar 4 hingga 10 hari. Namun, hal ini tergantung situasi maupun kondisi disana. Jenderal Tito Karnavian menegaskan jika kondisi Papua telah aman dan kondusif tak lepas dari upayanya menerjunkan ribuan personil gabungan Polri dan TNI.

Sehingga Ia pastikan keadaan lebih stabil aman terkendali. Apalagi Ia juga berencana untuk menggelar kekuatan tambahan kurang lebih 6000 personil untuk bumi Cendrawasih tersebut. Jika sekiranya masih kurang maka pengamanan akan diperketat dan ditambah lagi.

Terkait alasan mengapa Kapolri dan TNI turun tangan tak lain ingin memastikan sendiri keadaan di Tanah Papua secara lebih jelas dan mendetil. Pihaknya juga berjanji akan menindak tegas bagi siapapun yang berbuat anarkis maupun rusuh.

Di sisi lain, berita terkini disebutkan jika terdapat 300 an warga Wamena Papua yang tertipu akan koordinator massa yang berakhir ricuh tempo hari. Mereka menyatakan untuk berkomitmen tidak akan ikut lagi aksi demonstrasi dalam bentuk apapun.

Mereka merasa terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab terkait isu rasisme yang ramai beberapa waktu lalu. Dalam keterangannya, Kapendam XVII/Cenderawasih, Letnan Kolonel CPL Eko Daryanto menyatakan 300 an orang ini sempat bersembunyi di Numbay, Jayapura. Mereka mengutarakan penyesalan mereka, serta mengaku takut untuk kembali ke wilayahnya di Abepura dan Waena.

Mereka mengatakan jika alasan mereka bersembunyi ialah kekhawatiran akan aksi balasan dari masyarakat yang menjadi korban kerusuhan. Yakni, korban penjarahan, pembakaran serta perusakan saat demo yang berakhir rusuh tempo hari.

Pada hari minggu siang, terdapat perwakilan dari kelompok tersebut menemui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua. Ia meminta bantuan kepada Bapak Desman Kogaya untuk memberikan jaminan keamanan serta alat transportasi guna mengangkut mereka kembali ke daerahnya masing – masing.

Kodam XVII/Cenderawasih sudah menyiapkan kurang lebih 15 truk TNI/Polri untuk memulangkan massa tersebut. Evakuasi dibagi menjadi 2 gelombang, yakni gelombang pertama diangkut sebanyak 116 orang serta gelombang kedua sekitar 172 orang.

Proses evakuasi serta pemulangan massa yang dikawal ketat oleh Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua berjalan dengan lancar. Ditemukan satu orang yang diduga sebagai pelaku penjarahan. Hal ini terbukti oleh ditemukannya kunci sepeda motor baru di sakunya. Namun segera diamankan di Polres Jayapura.

Kondisi ini dirasa lebih menenangkan, situasi telah stabil karena pengamanan ekstra dari aparat serta pemerintahan. Disisi lain, banyak pihak yang sadar aksi mereka hanya akibat dari hasutan oknum tak bertanggung jawab. Terlebih adanya pengakuan penyesalan serta meminta maaf jika massa yang melakukan perusakan tersebut tidak akan terprovokasi lagi.

Hal yang juga merupakan kabar menggembirakan adalah gerak cepat seluruh elemen masyarakat yang kompak mendinginkan keadaan. Baik dari pemerintah, tokoh pemuda maupun masyarakat lainnya. Meksi tak dipungkiri mereka harus berjibaku ditengah isu-isu yang disulut guna memperkeruh suasana.

Dengan adanya kejadian ini masyarakat secara menyeluruh diimbau untuk tetap berpikir dan berperilaku positif. Hindari aneka berita dan tindakan yang mampu memprovokasi. Yang mana hanya akan merugikan diri sendiri dan orang lain.

Bagaimanapun juga menghormati dalam implikasi toleransi sesama manusia adalah sangat wajib dilakukan. Mengingat Indonesia ialah negara multikultur. Negara yang terdiri dari aneka ragam ras, suku serta adat yang telah membudaya.

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.