Sinyal Reshuffle Makin Kencang Usai Elit PDIP dan PPP Menghadap Jokowi di Istana, Bakal Terjadi Dalam Waktu Dekat?

Isu reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin menguat usai kedatangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono ke Istana Negara.

Hasto bertandang ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (2/1/2022) lalu. Jokowi menerima kedatangannya sekitar pukul 14.30 WIB. Jebolan program doktoral Universitas Pertahanan ini mengaku menghadap Jokowi atas perintah Ketumnya yakni Megawati Soekarnoputri.

Namun, ia membantah, pertemuan tersebut membahas reshuffle. Hasto bilang, kedatangannya ke Istana hanya mengantarkan undangan HUT PDIP yang akan digelar Selasa (10/1/2022) pekan depan.

“Kalau yang terkait reshuffle, itu kan ranahnya Presiden,” elak Hasto.

Meskipun ia tidak menampik jika parpol koalisi tentu akan diajak bicara terlebih dahulu sebelum Presiden mengambil keputusan reshuffle. Termasuk PDIP, sebagai partai pendukung utama.

“Khususnya dengan Ibu Megawati Soekarnoputri, sehingga itu bukan ranah kami. Itu ranah pemimpin tertinggi dari PDI Perjuangan yaitu Megawati Soekarnoputri,” lanjutnya.

Tapi ada nyinggung reshuffle dong? “Ya rahasia, namanya ditugaskan. Kan kita ketemu dengan Presiden Jokowi kan sifatnya very very strickly confidential,” jawab Hasto, diplomatis.

Selang sehari, gantian Mardiono yang datang ke Istana. Plt Ketum PPP ini diterima kepala negara, kemarin. Sama seperti Hasto, bos partai Ka’bah ini juga mengaku tidak membahas isu reshuffle dengan Jokowi. Secara diplomatis, dia bilang pertemuan itu hanya membahas soal kondusifitas nasional saja.

“Tadi ndak menyinggung soal reshuffle,” kilahnya, kemarin.

Dalam pembicaraannya itu, ia melihat Jokowi memberi atensi yang cukup besar pada masalah kemiskinan, ketahanan pangan, dan ancaman resesi dunia.

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025