Sinergi Aparat Keamanan dan Masyarakat Pastikan Situasi Papua Tetap Kondusif di Akhir Tahun

Sinergi Aparat Keamanan dan Masyarakat Pastikan Situasi Papua Tetap Kondusif di Akhir Tahun

Jayapura — Sinergitas TNI–Polri bersama pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat terus diperkuat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Papua. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci terciptanya situasi aman dan kondusif, khususnya dalam momentum perayaan Natal 2025 dan menyongsong Tahun Baru 2026.

 

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito menegaskan bahwa situasi kamtibmas yang kondusif merupakan hasil dari sinergi seluruh pihak.

 

“Pelaksanaan pengamanan ibadah Malam Natal di wilayah Polda Papua dan jajaran berjalan aman dan kondusif. Ini berkat kerja sama dan kolaborasi antara TNI–Polri, pemerintah daerah, instansi terkait, serta dukungan dari elemen masyarakat seperti pemuda Muhammadiyah, HMI, dan pemuda masjid,” ujar Kabid Humas.

 

Ia menambahkan bahwa Polda Papua juga didukung Basarnas dan BNPB untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrem selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

 

“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga perayaan Natal 2025 dengan saling menghormati dan menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. Apabila terdapat gangguan keamanan, masyarakat dapat segera menghubungi layanan Polri di 110,” tambahnya.

 

Sementara itu, di wilayah selatan Papua, Dankima Pos Kotis Satgas Yonif 123/Rajawali, Kapten Inf Jalaluddin Hasibuan, mengajak masyarakat menjaga kondusifitas lingkungan selama libur akhir tahun.

 

“Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2026, semoga masyarakat semakin sejahtera, bahagia, dan damai selalu dalam kita bermasyarakat,” ujar Kapten Inf Jalaluddin Hasibuan.

 

Ia menegaskan pentingnya persaudaraan dan kebersamaan untuk mencegah potensi gangguan keamanan, terutama di wilayah perbatasan. Sinergitas aparat keamanan dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat persatuan di wilayah Papua.

 

Penguatan stabilitas keamanan Papua juga dilakukan melalui pelaksanaan Operasi Damai Cartenz 2026.

 

Dankorbrimob Polri Komjen Ramadani Hidayat menegaskan bahwa kehadiran personel Satgas Operasi Damai Cartenz tidak hanya bertujuan menjaga keamanan, tetapi juga menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat.

 

“Sebagai prajurit Korps Brimob Polri kehadiran rekan-rekan di Papua bukan hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, mendukung kepentingan nasional, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap negara,” kata Komjen Ramadani.

 

Pendekatan humanis juga menjadi penekanan dalam menjaga keamanan wilayah. #

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih 

By 0

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih  Oleh: Catur Ronggo Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Bali pada 25 Agustus 2026 layak dibaca sebagai salah satu langkah konkrit dalam membangun kemandirian energi. Target tersebut bukan sekadar menambah kapasitas pembangkit, tetapi juga menunjukkan perubahan cara pandang pemerintah: energi bersih ditempatkan sebagai instrumen ketahanan nasional, penguatan industri, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketergantungan pada energi fosil. Presiden Prabowo menargetkan pembangunan PLTS 100 GWp dapat diselesaikan dalam tiga tahun. Tenggat agresif menunjukkan pemerintah ingin mempercepat eksekusi, bukan membiarkan transisi energi berhenti pada dokumen perencanaan. Target itu sekaligus menjadi tantangan koordinasi bagi kementerian, PLN, pelaku usaha, dan seluruh ekosistem energi nasional untuk mengubah potensi surya Indonesia menjadi kapasitas listrik yang nyata. Pilihan energi surya memiliki dasar yang kuat. Pemerintah mencatat potensi energi surya Indonesia mencapai sekitar 3.294 GWp, sementara kapasitas terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp. Kesenjangan tersebut memperlihatkan besarnya ruang yang masih dapat dimanfaatkan. Karena itu, megaproyek 100 GWp bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan upaya mengubah sumber daya alam yang selama ini belum optimal dimanfaatkan menjadi kekuatan ekonomi dan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memperkirakan kebutuhan investasi untuk keseluruhan program mencapai sekitar 73 miliar dolar AS atau lebih dari Rp1.140 triliun. Nilai tersebut memang sangat besar, tetapi harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi energi nasional. Bahlil juga memperkirakan program ini dapat menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja dan menghasilkan efisiensi subsidi energi hingga Rp73,9 triliun setiap tahun. Dengan demikian, belanja pembangunan diarahkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas. Besarnya kebutuhan investasi juga membuka ruang kolaborasi antara negara dan sektor swasta. Pemerintah menyiapkan skema Independent Power Producer bagi investor yang mampu menawarkan harga listrik kompetitif. Apabila tidak terdapat penawaran yang memenuhi prinsip efisiensi, pemerintah menyiapkan opsi pembangunan melalui Danantara. Pola ini menunjukkan negara tetap memegang kendali strategis, sekaligus membuka kesempatan bagi modal dan kemampuan usaha untuk mempercepat pembangunan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembangunan dilakukan bertahap agar pelaksanaan dapat dikawal secara terukur. Tahap awal diarahkan pada 17 GWp, dilanjutkan 18 GWp, kemudian sekitar 35 GWp pada fase berikutnya, sementara kapasitas sisanya akan ditetapkan melalui tahapan lanjutan. Peta jalan tersebut penting karena proyek sebesar 100 GWp membutuhkan kesiapan lahan, jaringan transmisi, pembiayaan, teknologi penyimpanan, serta koordinasi lintas sektor.…

All Rights Reserved © 2025