Sidang AIPA Ke-44 Mengusung Tema Responsive Parliament For A Stable And Prosperous ASEAN

Sidang AIPA Ke-44 Mengusung Tema Responsive Parliament For A Stable And Prosperous ASEAN

Oleh: Satya Wibisono

Indonesia menjadi tuan rumah AIPA ke-44 pada Agustus 2023 ini. ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dulunya bernama ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO).

Proses kelahirannya berawal dari keinginan para anggota Parlemen Negara-negara anggota ASEAN yang berupaya menumbuhkan kesepahaman bersama dalam membantu dan mendorong terwujudnya kerjasama yang lebih erat termasuk untuk menjembatani pemecahan permasalahan yang terjadi di negara-negara ASEAN. Saat ini, AIPA beranggotakan 10 Parlemen dari ASEAN Member Countries (Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam dan Myanmar).

Sidang Umum ke-44 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) kali ini akan digelar di Jakarta pada 5 hingga 10 Agustus 2023. Sebagai tuan rumah, melalui sidang AIPA ke-44 ini, DPR RI semakin menunjukkan eksistensinya di tingkat internasional setelah sukses menghelat Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali dan kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit(P20) di Jakarta 2022 lalu.

Dalam hal ini, Ketua Desk Kerja sama regional BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan, melalui tema tersebut parlemen berperan agar lebih responsif untuk mengawal kestabilan dan kesejahteraan kawasan Asia Tenggara yang mana green ekonomi sebagai acuan utamanya.
Selain itu, Putu juga menjabarkan konsep kedepannya ekonomi hijau ini sesuai dengan komitmen global dalam pencapaian SDG’s. Tujuannya adalah pembangunan berkelanjutan pada agenda 2030 merupakan kombinasi, komposisi antara kesejahteraan growth atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dimana aspek manusia dan lingkungan tidak ditinggalkan.
Kegiatan ini juga menunjukkan komitmen Indonesia mendorong ASEAN bekerja sama yang lebih intensif dan kolaboratif mengimplementasikan greenekonomi dan mengatasi berbagai tantangan kawasan yang berhubungan dengan masyarakat, lingkungan dan pertumbuhan.
Tujuan utama AIPA ini secara politik mendorong stabilitas kawasan, bagaimana AIPA agar menjaga kawasan ASEAN,yang betul-betul stabil dan tentunya agar terus ke depan terjaga perdamaian-kedamaiannya. Sebab, saat ini banyak kekuatan besar global yang berupaya masuk ke kawasan ASEAN. Sehingga parlemen ASEAN harus responsif untuk dapat mengawal berbagai tantangan ASEAN.
Tema yang diusung dalam Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta adalah responsive parliament for a stable and prosperous ASEAN, yang konsepnya lebih kepada green economy atau ekonomi hijau. terdapat tiga kata kunci dalam Sidang Umum AIPA Ke-44 yang mengambil tema “Responsive Parliaments for A Stable and Prosperous ASEAN”. Yang pertama adalah responsif, kedua adalah stabilitas, dan ketiga adalah kesejahteraan.
Melalui AIPA, Indonesia diharapkan akan memberikan pengaruhnya kepada parlemen negara-negara ASEAN untuk mendorong terciptanya stabilitas di kawasan regional dengan saling memberikan kekuatan dan dukungan satu sama lain. Adapun menyangkut kata kunci ketiga, yakni kesejahteraan, dia berharap Sidang Umum AIPA Ke-44 mampu mendorong terwujudnya peningkatan ekonomi kawasan ASEAN dan transisi menuju ekonomi hijau.
Sidang Umum ke-44 AIPA ini akan menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa Indonesia sangat mampu memimpin kawasan dan memberi inspirasi dan motivasi bagi negara-negara ASEAN. Selain itu, Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memberikan perhatian penuh untuk mengatasi persoalan antara lain demokrasi, human right, politik, ekonomi, sosial budaya, kepemudaan, lingkungan dan isu kesetaraan gender.
Berdasarkan hal tersebut, Ketua DPR RI, Puan Maharani, berkomitmen untuk mendorong isu kesetaraan gender dalam Sidang Umum Parlemen se-ASEAN atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Puan menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berperan dalam berbagai bidang, Perlunya kesadaran akan akses dan peran yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan publik. Terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan, termasuk dalam dunia politik.
Sebelumnya, DPR RI telah menyelenggarakan serangkaian acara pra-Sidang Umum AIPA, salah satunya adalah Sidang Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA) atau Komite untuk Perempuan Parlemen AIPA yang diselenggarakan di Padang, Sumatra Barat, pada Juni 2023.
Sidang WAIPA mengusung tema ‘Enhancing ASEAN Resilience through Women Leadership and Gender-Responsive Parliament’. Melalui WAIPA, negara-negara ASEAN berupaya merangkum komitmen bersama yang lebih inklusif dan tangguh untuk kelompok perempuan. Pentingnya keterlibatan perempuan di parlemen ASEAN dan berusaha untuk mewujudkan komitmen tersebut. Perjuangan kesetaraan gender adalah perjuangan bersama. Melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan adalah langkah nyata untuk mendorong kesetaraan gender di tingkat ASEAN.
Indonesia menjadi salah satu negara di ASEAN yang terus mengedepankan kesetaraan gender. Banyak posisi penting diisi oleh perempuan, termasuk di dalam dunia politik. dengan adanya presiden perempuan pertama, wakil presiden perempuan, Ketua DPR perempuan, dan banyak menteri serta kepala daerah perempuan. Banyak perempuan di Indonesia telah membuktikan kapasitas dan kapabilitas mereka sebagai pemimpin yang baik dan sejajar dengan laki-laki.
DPR RI terus mengusulkan upaya untuk meningkatkan peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat hingga bernegara, salah satunya dengan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA). Salah satu isu yang diangkat dalam RUU KIA adalah mendukung peran ibu pekerja untuk memastikan perempuan dapat menjalankan tanggung jawab sebagai ibu dan tetap berkembang dalam karir.
Kedepan kegiatan AIPA ini menjadi satu momentum baik untuk menjadi lompatan besar kawasan ASEAN bekerja sama bersinergi menjadi satu entitas komunitas demi memperjuangkan segala potensi yang dimilikinya. Dengan bergerak cepat secara bersama dan komprehensif, ASEAN akan menjadi inspirasi bagi kawasan Asia Pasifik, Eropa, Afrika dan kawasan dunia lainnya.

*) Peneliti Lentera Research Institute

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025