• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Sidang AIPA ke-44 Jadikan ASEAN Kekuatan Utama di Asia Pasifik Maupun Global

Sidang AIPA ke-44 Jadikan ASEAN Kekuatan Utama di Asia Pasifik Maupun Global

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 7 August 2023

Sidang AIPA ke-44 Jadikan ASEAN Kekuatan Utama di Asia Pasifik Maupun Global

Jakarta – Sidang Umum ke-44 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) telah resmi dibuka oleh Presiden Jokowi. Kegiatan yang dihadiri para pimpinan parlemen negara-negara Asia Tenggara itu dihadiri 9 Ketua Parlemen ASEAN selain Indonesia, perwakilan 17 negara Observer dan Tamu, serta perwakilan dari 9 Organisasi Internasional. Total peserta yang akan hadir sebanyak 568 Delegasi.

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan Sidang Umum AIPA ke-44 merupakan salah satu puncak keketuaan DPR RI di AIPA, sejalan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023.

“Sebagai Presiden AIPA 2023 dan Pimpinan Sidang AIPA ke-44, DPR siap menjadi tuan rumah yang baik,” ungkap Puan.

Menurutnya, timing penyelenggaraan Sidang Umum ke-44 AIPA dengan tema ‘Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN’ sangat tepat, karena diadakan saat meruncingnya ketegangan akibat persaingan kekuatan besar di kawasan.

“Disaat bumi semakin panas, akibat perubahan iklim, disaat terjadinya disrupsi rantai pasok global (global suppy chain). Karenanya diharapkan Parlemen dapat berperan dan responsif dalam menjawab berbagai tantangan, serta berkontribusi mengatasinya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Puan menjelaskan beberapa hal yang dibahas pada AIPA ke-44 adalah perlunya menurunkan ketegangan (geopolitical tension) akibat persaingan antara kekuatan besar di Asia Tenggara. Mengingat stabilitas merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di Asia Tenggara.

“Termasuk, dukungan AIPA bagi 5 poin dalam konsensus bagi penyelesaian situasi Myanmar. Tak hanya itu, juga dalam upaya membangun ekonomi hijau serta energi terbarukan di Asia Tenggara sebagai dukungan bagi penanganan krisis iklim,” pungkasnya.

Senada, Ketua Desk Kerja Sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta mampu menjadikan ASEAN sebagai kekuatan utama di kawasan Asia Pasifik maupun global.

“AIPA justru menjadi satu penarik dari berbagai kekuatan global. Saya mendorong ASEAN harus ada ASEAN Parlemen untuk memperkuat kepentingan ASEAN secara parlementer atau secara DPR RI. Kita melihat dengan adanya ASEAN parlemen, justru negara Asia Tenggara akan menjadi satu kekuatan ASEAN dan satu keluarga atau ASEAN family. Dengan adanya ASEAN parlemen segala pengawalan kepentingan dan potensinya dapat dilakukan secara bersama – sama,” kata Putu.

Di AIPA, lanjut Putu, anggotanya saat ini terdiri dari 10 Negara ASEAN, dimana 9 negara hadir diundang dan 1 negara tidak diundang yaitu Myanmar. Sementara, Myanmar dalam kondisi mengalami tantangan demokrasi dimana proses demokratisasi belum terimplementasi.

“Memang AIPA dan ASEAN terus mengawal proses demokratisasi Myanmar. AIPA, jika dilihat komposisinya dari 10 negara, sebagian negara menggunakan konsep parlementer dan sisanya menganut sistem demokrasi presidensial,” jelas Legislator asal Bali ini.

Maka dari itu, Putu menegaskan Indonesia sebagai Ketua AIPA mendorong five point consensus agar diterapkan dan diimplementasikan oleh Myanmar yang saat ini dipimpin junta militer karena terjadi pengambilalihan kekuasaan secara tidak demokratis atau kudeta.

Putu Supadma berharap, sidang umum AIPA dapat menghasilkan resolusi – resolusi yang jika diimplementasikan dapat memberikan manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia maupun kawasan.

“Ini adalah momentum Indonesia untuk menunjukkan leadershipnya di kawasan sebagai ketua AIPA maupun ASEAN (keketuaan ASEAN 2023). Kami tentu berharap pelaksanaan sidang AIPA ke 44 ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat untuk segenap masyarakat Indonesia,” tutup Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap

June 26, 2026

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi

June 26, 2026

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap Jakarta – Pemerintah bergerak cepat…

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi Jakarta – Pemerintah mengimbau…

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme Oleh: Ethan Shabir Uttara…

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.