Senator Asal Jateng Dorong Kreativitas & Kearifan Lokal Dalam Kembangkan Koperasi Merah Putih

Senator Asal Jateng Dorong Kreativitas & Kearifan Lokal Dalam Kembangkan Koperasi Merah Putih

*Semarang, Jawa Tengah -* Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Tengah, Muhdi menilai bahwa pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih semestinya bisa kreatif sesuai dengan kearifan lokal yang ada di masing-masing wilayah.

 

“Menurut saya, Koperasi Desa Merah Putih (KMP) jangan terlalu terkunci dengan program prioritas pemerintah yang sudah dicanangkan,” kata Muhdi, di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

 

Hal ini sampaikannya pada acara pasar murah yang diprakarsainya bekerja sama dengan Universitas PGRI Semarang (Upgris) dan diskusi tentang Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Leyangan, Kabupaten Semarang. Di pasar murah ini tersedia 250 paket berisi sembako yang harga normalnya Rp105.000 menjadi 50.000 per paket.

 

“Kami menjual sembako dengan potongan harga separuh lebih, mereka bisa tebus 50.000 dari harga sekitar Rp105.000. Ya, jadi sekitar 40 persen potongannya,” jelasnya.

 

Senator yang juga mantan Rektor Upgris ini mencontohkan, rencana membuat Koperasi Merah Putih (KMP) menjadi agen elpiji, sementara di wilayah tersebut sudah banyak agen elpiji sehingga kurang pas.

 

“Ini kurang kreatif dan penyesuaian dengan kebutuhan lokal. Harus ada kreativitas sesuai dengan kearifan lokal yang dibutuhkan,” ujarnya.

 

Muhdi mengingatkan bahwa operasional KMP jangan sampai mengganggu kepentingan pembangunan desa yang sudah direncanakan, meskipun menggunakan dana desa. Muhdi mengapresiasi masyarakat Kecamatan Leyangan yang segera mengoperasikan Koperasi Merah Putih karena gerainya juga sudah jadi.

 

“Agar tidak menjadi beban yang membuat, seperti tadi seolah-olah kan berhadap-hadapan. Mudah-mudahan dengan gerai yang sudah jadi segera operasional lebih cepat,” tambah Muhdi yang juga Ketua PGRI Jateng.

 

Muhdi juga menyarankan seluruh jajaran pengurus Koperasi Merah Putih dan perangkat desa segera menyosialisasikan program-program koperasi tersebut kepada masyarakat agar tidak menimbulkan banyak kekhawatiran atau kesalahpahaman.

 

“Sosialisasi ini penting untuk membangun pemahaman dan dukungan, sehingga tidak menimbulkan banyak kekhawatiran atau kesalahpahaman,” ucapnya.

 

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang diluncurkan sekitar tahun 2025, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa melalui koperasi berbasis gotong royong dan kekeluargaan.

 

Program ini didanai dari berbagai sumber, seperti APBN, APBD, dan APBDes, serta pinjaman bank pemerintah. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan mengembalikan sistem ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945. [**]

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025