Sekolah Rakyat Diperkuat, Ribuan Tenaga Kependidikan dan Gedung Baru Disiapkan

Sekolah Rakyat Diperkuat, Ribuan Tenaga Kependidikan dan Gedung Baru Disiapkan

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan operasional Sekolah Rakyat berjalan optimal seiring meningkatnya jumlah peserta didik.

Tahun ini, pemerintah akan merekrut lebih dari 3.000 guru dan 5.000 tenaga kependidikan guna mendukung penyelenggaraan pembelajaran di puluhan Sekolah Rakyat permanen yang sedang disiapkan.

“Peningkatan jumlah guru dan tenaga kependidikan merupakan bagian dari upaya pemerintah menjamin kualitas layanan pendidikan. Kebutuhan SDM harus berjalan seiring dengan perluasan fasilitas sekolah dan bertambahnya jumlah siswa yang akan dilayani,” ujar Saifullah Yusuf.

 

Kementerian Sosial menargetkan penerimaan lebih dari 32.000 siswa baru pada tahun 2026 atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

 

Dengan penambahan tersebut, jumlah peserta didik Sekolah Rakyat secara nasional diproyeksikan terus meningkat hingga melampaui 100.000 siswa pada tahun depan.

 

Selain penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan.

 

Bersama Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan 93 gedung permanen Sekolah Rakyat tahap II ditargetkan selesai pada Juni 2026 sehingga dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli mendatang.

 

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan percepatan pembangunan dilakukan melalui pembentukan satuan tugas khusus, penambahan tenaga kerja, penguatan koordinasi lintas sektor, serta inovasi metode konstruksi.

 

Hingga akhir Mei 2026, pembangunan Sekolah Rakyat telah menyerap lebih dari 71 ribu tenaga kerja.

 

“Insyaallah kami targetkan selesai Juni 2026. Kami akan terus mengejar agar 93 titik ini dapat fungsional seluruhnya untuk mendukung tahun ajaran baru pada Juli 2026,” kata Dody Hanggodo.

 

Penguatan Program Sekolah Rakyat juga didukung pembangunan infrastruktur digital melalui kerja sama Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

 

Pemerintah menyiapkan jaringan internet, infrastruktur telekomunikasi, hingga konektivitas fiber optic guna mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi di seluruh lokasi sekolah.

 

Di wilayah Jakarta, pemerintah juga menyiapkan 10 Sekolah Rakyat baru yang diproyeksikan menampung sekitar 1.000 anak dari kelompok rentan, termasuk anak putus sekolah, anak telantar, dan anak jalanan.

 

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan pendidikan yang inklusif sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

 

Sejalan dengan target pembangunan 500 Sekolah Rakyat permanen hingga 2029, berbagai langkah penguatan yang dilakukan saat ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk menghadirkan pendidikan berkualitas bagi masyarakat yang paling membutuhkan, sekaligus mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik 

By 0

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik  Oleh: Ratna Komala Gelombang transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengonsumsi, dan menyebarkan informasi. Kehadiran platform digital dengan algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan atensi telah menciptakan ekosistem informasi yang bergerak sangat cepat, tetapi tidak selalu mengutamakan akurasi. Konten yang memancing emosi sering kali memperoleh jangkauan lebih luas dibandingkan informasi yang telah melalui proses verifikasi. Dalam situasi demikian, jurnalisme berkualitas menjadi semakin penting sebagai penopang ruang publik yang sehat, menjaga nalar masyarakat agar tetap berpijak pada fakta di tengah derasnya arus disinformasi. Peran pers tidak lagi terbatas sebagai penyampai berita, melainkan menjadi institusi yang menjaga kualitas demokrasi melalui penyajian informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Jurnalisme yang profesional berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi yang akurat. Namun, tantangan yang dihadapi industri media semakin kompleks akibat dominasi algoritma platform digital global yang mengubah pola distribusi informasi sekaligus memengaruhi model bisnis media. Ketimpangan tersebut menuntut hadirnya kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih adil bagi seluruh pelaku industri pers. Dalam konteks itu, langkah pemerintah menghadirkan regulasi mengenai tanggung jawab platform digital menjadi bagian penting dari upaya memperkuat keberlanjutan jurnalisme nasional. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi inovasi teknologi, melainkan membangun keseimbangan antara perkembangan platform digital dan keberlangsungan media yang menghasilkan karya jurnalistik berkualitas. Ruang digital yang sehat membutuhkan mekanisme yang memastikan informasi yang diproduksi melalui proses jurnalistik memperoleh posisi yang layak di tengah banjir konten yang beredar tanpa proses verifikasi. Dengan demikian, kepentingan publik tetap menjadi orientasi utama dalam tata kelola informasi nasional. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan bahwa Kemenko Polkam memiliki peran strategis dalam mengawal penyusunan Peraturan Presiden mengenai tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Menurut Eko Dono Indarto, pembentukan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) merupakan langkah konkret untuk memperkuat ekosistem informasi yang sehat, menjaga kualitas pers nasional, sekaligus memperkokoh stabilitas keamanan di ruang digital. Kehadiran pedoman pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan secara terukur. Komitmen pemerintah tersebut menunjukkan bahwa penguatan jurnalisme dipandang sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan informasi nasional. Lebih jauh, lahirnya pedoman pelaksanaan kewajiban platform digital memberikan kepastian mengenai tanggung jawab setiap pemangku kepentingan dalam membangun ruang digital yang lebih sehat. Selama ini, perusahaan platform memperoleh manfaat ekonomi yang besar dari distribusi konten jurnalistik, sementara media menghadapi tekanan finansial yang semakin berat akibat perubahan pola konsumsi informasi. Ketimpangan tersebut berpotensi melemahkan kualitas jurnalisme apabila tidak diimbangi dengan tata kelola yang lebih berkeadilan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah menjadi instrumen penting untuk menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara inovasi digital dan keberlanjutan industri pers. Di sisi lain, perkembangan kecerdasan buatan telah menghadirkan tantangan baru terhadap kredibilitas informasi. Teknologi AI memungkinkan produksi konten dalam jumlah besar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi tidak seluruhnya dibangun di atas prinsip verifikasi dan etika jurnalistik. Kondisi ini meningkatkan risiko penyebaran informasi yang menyesatkan, manipulasi visual, hingga lahirnya narasi yang sulit dibedakan dari fakta. Akibatnya, kemampuan masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar semakin bergantung pada keberadaan media yang menjunjung tinggi profesionalisme.…

All Rights Reserved © 2025