Sekolah Rakyat Bawa Kesetaraan Pendidikan, dari Wacana Jadi Layanan Nyata
Oleh: Yandi Arya Adinegara
Kesetaraan pendidikan sering kali diukur dari seberapa luas anak-anak memperoleh kesempatan untuk bersekolah. Padahal, persoalan pendidikan jauh lebih kompleks daripada sekadar tersedianya ruang kelas. Anak yang tumbuh dalam keluarga dengan keterbatasan ekonomi dapat menghadapi persoalan yang saling berkaitan, mulai dari akses terhadap fasilitas belajar, lingkungan pengasuhan, kemampuan akademik, hingga kondisi psikososial. Karena itu, pemerataan pendidikan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya membuka pintu sekolah, tetapi juga memastikan anak memperoleh dukungan untuk berkembang.
Dalam kerangka tersebut, Sekolah Rakyat menawarkan model yang menarik untuk dilihat bukan semata sebagai program pendidikan gratis, melainkan sebagai intervensi sosial melalui pendidikan. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 menempatkan Sekolah Rakyat sebagai satuan pendidikan formal berbasis asrama pada jenjang dasar dan menengah. Model ini menekankan pembentukan karakter dan kecakapan hidup, dengan biaya penyelenggaraan pendidikan ditanggung pemerintah.
Desain tersebut memiliki arti penting karena kelompok sasaran Sekolah Rakyat berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Dengan pembiayaan yang ditanggung negara serta sistem asrama, hambatan ekonomi yang selama ini dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan berusaha dikurangi. Anak tidak hanya memperoleh layanan pembelajaran, tetapi juga lingkungan tempat tinggal, pengasuhan, pembinaan karakter, dan dukungan sosial dalam satu ekosistem.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf melihat asesmen sebagai fondasi penting dalam proses tersebut. Menurutnya, siswa Sekolah Rakyat memiliki latar belakang yang beragam karena penerimaan tidak didasarkan pada seleksi akademik, melainkan terutama menyasar keluarga dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Karena itu, pemetaan kondisi fisik, kemampuan akademik dasar, mental, dan kerentanan psikososial diperlukan agar dukungan yang diberikan tidak disamaratakan.
Pandangan tersebut menunjukkan satu prinsip penting dalam pendidikan yang berkeadilan: perlakuan yang sama belum tentu menghasilkan kesempatan yang sama. Anak dengan kemampuan akademik berbeda membutuhkan strategi pembelajaran berbeda. Begitu pula anak yang menghadapi persoalan psikososial membutuhkan pendampingan yang tidak dapat digantikan hanya dengan tambahan jam pelajaran. Dalam konteks Sekolah Rakyat, hasil asesmen idealnya menjadi dasar bagi rencana perkembangan individual setiap siswa.
Konsekuensinya, keberhasilan sekolah tidak cukup dinilai dari capaian akademik. Saifullah menekankan bahwa Sekolah Rakyat juga diarahkan membangun karakter, keterampilan, kemampuan teknologi, dan kesiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Orientasi tersebut membuat pendidikan ditempatkan sebagai proses mempersiapkan anak menghadapi kehidupan, bukan sekadar menyelesaikan jenjang sekolah.
Sistem asrama kemudian menjadi bagian penting dari pendekatan tersebut. Pendidikan berlangsung bukan hanya ketika guru menyampaikan pelajaran, tetapi juga melalui kebiasaan yang dibangun setiap hari. Kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, interaksi sosial, dan kemampuan mengelola diri dapat dilatih melalui kehidupan bersama. Namun, model ini sekaligus menuntut kualitas pengasuhan yang kuat karena ruang pendidikan menjadi jauh lebih luas daripada kelas.
Pengalaman di Sekolah Rakyat Terintegrasi I Sukoharjo memberikan gambaran mengenai tantangan tersebut. Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai sistem boarding memberikan ruang strategis untuk membangun karakter peserta didik. Ia melihat masa awal siswa tinggal di asrama sebagai periode adaptasi yang penting karena mereka harus belajar mengurus diri sendiri, menjaga lingkungan, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, serta menjalani aktivitas bersama.
Dimensi pemerataan juga terlihat dari pelaksanaan Sekolah Rakyat di daerah. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyoroti keberadaan 180 siswa di Sekolah Rakyat Kabupaten Natuna yang berasal dari jenjang SD hingga SMA. Mayoritas siswa berasal dari keluarga desil 1 dan 2. Menurut Muzani, fasilitas yang tersedia perlu dimanfaatkan secara optimal karena program tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia.
Perspektif tersebut memperluas makna Sekolah Rakyat. Program ini tidak hanya berbicara mengenai bagaimana anak dari keluarga miskin dapat bersekolah, tetapi juga mengenai bagaimana negara menciptakan kondisi agar mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk mengubah masa depan. Pendidikan menjadi titik masuk untuk memutus kemungkinan berulangnya kemiskinan antargenerasi.
Meski demikian, tantangan terbesar Sekolah Rakyat justru dimulai ketika program memasuki tahap pelaksanaan secara luas. Kualitas pendidikan harus dijaga agar tidak timpang antarwilayah. Sistem asesmen harus benar-benar digunakan untuk menentukan intervensi, bukan berhenti sebagai administrasi. Jalur pendidikan lanjutan dan dunia kerja juga perlu disiapkan secara realistis. Di saat yang sama, evaluasi terhadap kehidupan asrama harus dilakukan secara berkala agar kebutuhan sosial dan perkembangan peserta didik tetap menjadi perhatian.
Kesetaraan pendidikan pada akhirnya bukan tentang memberikan sesuatu yang sama kepada semua anak, melainkan memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang cukup untuk mencapai potensinya. Sekolah Rakyat memiliki kerangka untuk bergerak ke arah tersebut karena pendidikan, pengasuhan, dan dukungan sosial ditempatkan dalam satu ekosistem. Tantangannya adalah menjaga agar gagasan itu konsisten diterjemahkan menjadi layanan yang berkualitas, terukur, dan berkelanjutan. Dengan begitu, pemerataan pendidikan dapat bergerak dari wacana kebijakan menjadi pengalaman nyata bagi anak-anak yang paling membutuhkan.
)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial
