Sekolah Pulih, Belajar Mengajar Pascabencana Sumatra Berangsur Normal

Sekolah Pulih, Belajar Mengajar Pascabencana Sumatra Berangsur Normal

JAKARTA – Proses pemulihan sektor pendidikan di wilayah Sumatra pascabencana alam menunjukkan perkembangan signifikan. Pemerintah memastikan kegiatan belajar mengajar di daerah terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini kembali berjalan sepenuhnya, meski perbaikan sarana dan prasarana pendidikan masih terus dikebut.

 

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat menyampaikan bahwa seluruh sekolah terdampak di tiga provinsi tersebut telah kembali melaksanakan proses pembelajaran. Hal itu disampaikannya dalam rapat lintas kementerian terkait penanganan bencana di wilayah Sumatra.

 

“Alhamdulillah sampai saat ini untuk proses pembelajaran di ketiga provinsi tersebut sudah terlaksana 100 persen proses pembelajarannya,” ujar Atip.

 

Secara keseluruhan, tercatat 4.859 sekolah terdampak bencana. Tantangan utama yang masih dihadapi adalah perbaikan sarana fisik pendidikan yang mengalami kerusakan.

 

“Yang masih tersisa dan harus segera dilaksanakan adalah perbaikan sarana fisiknya,” kata Atip.

 

Di Aceh, sebanyak 2.966 sekolah telah kembali melaksanakan pembelajaran di sekolah asal karena hanya mengalami kerusakan ringan. Namun, masih terdapat 82 sekolah yang menjalankan kegiatan belajar mengajar di tenda dan ruang kelas darurat. Pemerintah menargetkan perbaikan kondisi tersebut rampung pada Februari 2026. Selain itu, 25 sekolah di Aceh berstatus menumpang akibat kerusakan berat dan memerlukan relokasi ke lokasi yang lebih aman dengan dukungan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pendanaan relokasi dan revitalisasi fisik sekolah direncanakan melalui anggaran tahun 2026.

 

Sementara itu, di Sumatera Barat masih terdapat 21 sekolah yang belajar di tenda dan dua sekolah berstatus menumpang. Adapun di Sumatera Utara, tidak ditemukan sekolah dengan status menumpang.

 

Di tengah keterbatasan pascabencana, semangat pendidikan terus menyala. Kehadiran relawan pendidikan dari Sekolah Sukma Bangsa (SSB) bersama tim Fisipol UGM Mengajar menjadi penguat proses pemulihan. Aktivitas belajar yang berlangsung di tenda darurat dan lokasi pengungsian menjadi simbol ketahanan dunia pendidikan.

 

Koordinator Relawan, Victor Yasadana atau Tongky, menyatakan pendampingan pembelajaran masih terus dilakukan di berbagai titik terdampak. Saat ini, relawan aktif mengajar di sekolah darurat seperti SD Negeri 10 Ketol di Serempah, SMP Negeri 9 Bintang, hingga SMP Negeri 22 Lut Tawar di Takengon. Sekitar 60 relawan baru juga akan mengikuti pelatihan intensif di SSB Pidie pada 28–30 Januari 2026 sebelum diterjunkan ke wilayah terdampak.

 

Dari sisi pemulihan wilayah, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah daerah di Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah kembali normal. Namun, beberapa wilayah di Aceh seperti Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah masih memerlukan atensi khusus.

 

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, menegaskan bahwa pembelajaran harus terus berjalan meski dalam kondisi darurat. Ia juga mengapresiasi kolaborasi relawan dan masyarakat.

 

“Kolaborasi ini sangat meringankan beban dan menjadi alasan kuat mengapa dunia pendidikan Aceh dapat lebih cepat keluar dari masa darurat,” ujarnya.

 

Melalui sinergi pemerintah, relawan, dan masyarakat, pemulihan pendidikan di Sumatra menjadi bukti bahwa bencana tidak memadamkan harapan, dan masa depan anak-anak tetap diperjuangkan.

 

(*/rls)

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025