Sekolah Kembali Dibuka Pascabanjir Aceh, Masyarakat Minta Isu Separatis Tak Ganggu Proses Pemulihan

Sekolah Kembali Dibuka Pascabanjir Aceh, Masyarakat Minta Isu Separatis Tak Ganggu Proses Pemulihan

Jakarta – Aktivitas pendidikan di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, mulai kembali berjalan setelah sempat terhenti hampir dua bulan akibat banjir bandang dan tanah longso.

 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti mengatakan negara berkomitmen untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan meski di wilayah terdampak bencana.

 

“Pendidikan tidak boleh terhenti akibat bencana,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti.

 

Pihaknya juga menekankan bahwa keselamatan semua unsur pendidikan harus jadi prioritas utama.

 

“Namun, keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil,” ujar Mu’ti.

 

Ia menegaskan bahwa musibah bukanlah hukuman, melainkan pelajaran untuk membentuk pribadi yang kuat, tabah, dan mampu bangkit menghadapi masa depan.

 

“Meski kehilangan harta benda bahkan pakaian, kita tidak boleh kehilangan cita-cita, optimisme, dan semangat belajar. Keterbatasan tidak boleh menghentikan langkah kita,” ujar Abdul Mu’ti.

 

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para siswa, guru, pemerintah daerah, dan masyarakat yang tetap bergotong royong agar proses belajar mengajar dapat berlangsung.

 

“Semangat belajar dan dedikasi bersama mampu melampaui berbagai keterbatasan, termasuk keterbatasan sarana dan prasarana sekolah. Dengan kerja sama dan kepedulian semua pihak, kegiatan pendidikan tetap dapat berjalan dengan baik demi mencetak generasi yang berkarakter, berdaya saing, dan berprestasi,” ujarnya.

 

Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan kegiatan belajar mengajar sudah dilakukan, termasuk di SD Negeri 1 Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.

 

“Meskipun aktivitas pembelajaran telah dimulai, kondisi sekolah belum sepenuhnya pulih. Sejumlah fasilitas pendidikan masih terdampak banjir, seperti meja dan kursi yang rusak, serta ruang kelas yang belum sepenuhnya bersih,” jelasnya.

 

“Untuk sementara kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan sarana seadanya, termasuk penggunaan terpal sebagai alas belajar. Selain itu belum seluruh peserta didik dapat hadir, karena sebagian masih mengungsi di luar daerah,” tambah Abdul Muhari.

 

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara paralel terus melakukan berbagai upaya percepatan pemulihan, meliputi pembersihan sisa material banjir dan longsor, perbaikan fasilitas pendidikan, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar.***

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih 

By 0

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih  Oleh: Catur Ronggo Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Bali pada 25 Agustus 2026 layak dibaca sebagai salah satu langkah konkrit dalam membangun kemandirian energi. Target tersebut bukan sekadar menambah kapasitas pembangkit, tetapi juga menunjukkan perubahan cara pandang pemerintah: energi bersih ditempatkan sebagai instrumen ketahanan nasional, penguatan industri, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketergantungan pada energi fosil. Presiden Prabowo menargetkan pembangunan PLTS 100 GWp dapat diselesaikan dalam tiga tahun. Tenggat agresif menunjukkan pemerintah ingin mempercepat eksekusi, bukan membiarkan transisi energi berhenti pada dokumen perencanaan. Target itu sekaligus menjadi tantangan koordinasi bagi kementerian, PLN, pelaku usaha, dan seluruh ekosistem energi nasional untuk mengubah potensi surya Indonesia menjadi kapasitas listrik yang nyata. Pilihan energi surya memiliki dasar yang kuat. Pemerintah mencatat potensi energi surya Indonesia mencapai sekitar 3.294 GWp, sementara kapasitas terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp. Kesenjangan tersebut memperlihatkan besarnya ruang yang masih dapat dimanfaatkan. Karena itu, megaproyek 100 GWp bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan upaya mengubah sumber daya alam yang selama ini belum optimal dimanfaatkan menjadi kekuatan ekonomi dan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memperkirakan kebutuhan investasi untuk keseluruhan program mencapai sekitar 73 miliar dolar AS atau lebih dari Rp1.140 triliun. Nilai tersebut memang sangat besar, tetapi harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi energi nasional. Bahlil juga memperkirakan program ini dapat menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja dan menghasilkan efisiensi subsidi energi hingga Rp73,9 triliun setiap tahun. Dengan demikian, belanja pembangunan diarahkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas. Besarnya kebutuhan investasi juga membuka ruang kolaborasi antara negara dan sektor swasta. Pemerintah menyiapkan skema Independent Power Producer bagi investor yang mampu menawarkan harga listrik kompetitif. Apabila tidak terdapat penawaran yang memenuhi prinsip efisiensi, pemerintah menyiapkan opsi pembangunan melalui Danantara. Pola ini menunjukkan negara tetap memegang kendali strategis, sekaligus membuka kesempatan bagi modal dan kemampuan usaha untuk mempercepat pembangunan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembangunan dilakukan bertahap agar pelaksanaan dapat dikawal secara terukur. Tahap awal diarahkan pada 17 GWp, dilanjutkan 18 GWp, kemudian sekitar 35 GWp pada fase berikutnya, sementara kapasitas sisanya akan ditetapkan melalui tahapan lanjutan. Peta jalan tersebut penting karena proyek sebesar 100 GWp membutuhkan kesiapan lahan, jaringan transmisi, pembiayaan, teknologi penyimpanan, serta koordinasi lintas sektor.…

All Rights Reserved © 2025