Sekolah Garuda Dinilai Perkuat Transisi Menuju Pendidikan Bermutu

Sekolah Garuda Dinilai Perkuat Transisi Menuju Pendidikan Bermutu

JAKARTA — Program Sekolah Garuda yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat transisi menuju sistem pendidikan nasional yang lebih bermutu dan berdaya saing global.

 

Program ini dirancang sebagai ekosistem terintegrasi yang mencakup pembangunan sekolah unggulan baru, penguatan sekolah yang telah ada, serta dukungan keberlanjutan hingga ke jenjang pendidikan tinggi.

 

Sebagai bagian dari penguatan ekosistem tersebut, pemerintah meluncurkan program SMA Unggul Garuda Transformasi (SUGT) 2026.

 

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan bahwa program SUGT merupakan instrumen penting dalam membangun keterhubungan antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

 

“Program ini dirancang untuk mendorong lahirnya lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter kuat dan siap bersaing di tingkat global,” ujarnya.

 

Brian menegaskan bahwa program SMA Unggul Garuda Transformasi menyasar SMA/MA dengan rekam jejak prestasi akademik yang kuat.

 

“Sekolah terpilih akan mendapatkan penguatan melalui berbagai intervensi strategis, mulai dari peningkatan kapasitas guru, pengayaan kurikulum berbasis sains dan teknologi, hingga pembinaan siswa agar mampu menembus perguruan tinggi terbaik dunia,” ungkapnya.

 

Dirjen Sains dan Teknologi, Ahmad Najib Burhani, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari pengembangan ekosistem Sekolah Garuda secara bertahap.

 

“Tahun ini ada rencana penambahan sekitar 30 sekolah baru sebagai bagian dari pengembangan hingga 80 sekolah pada 2029,” jelasnya.

 

Ia menambahkan bahwa kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi kunci dalam menghadirkan pengayaan yang komprehensif.

 

Sejumlah kampus terkemuka seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, IPB University, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Padjadjaran turut terlibat dalam mendukung peningkatan kapasitas sekolah, guru, dan peserta didik.

 

Berbagai program penguatan tersebut mencakup pelatihan internasional bagi guru seperti SAT dan IELTS, riset kolaboratif, penguatan kompetensi STEM, hingga pengembangan soft skills dan personal branding siswa.

 

Sementara itu, Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif, Ardi Findyartini, menambahkan bahwa program ini bertumpu pada tiga pilar utama.

 

“Program ini dirancang untuk memastikan setiap siswa memiliki peluang yang sama untuk berkembang menjadi pemimpin masa depan,” tuturnya.

 

Sejak diluncurkan pada 2025, program ini telah menjangkau 12 sekolah dan memberikan dampak pengimbasan kepada 680 SMA/MA di berbagai daerah.

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025