• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi, Pembangunan Infratruktur Dirasakan Masyarakat Indonesia

Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi, Pembangunan Infratruktur Dirasakan Masyarakat Indonesia

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 5 September 2024

Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi, Pembangunan Infratruktur Dirasakan Masyarakat Indonesia

*Jakarta* – Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan infrastruktur selama 1 dekade pemerintahannya mengalami peningkatan yang masif. Hal itu ditunjukkan dalam world competitiveness pembangunan infrastruktur Indonesia mengalami kenaikan ranking dari sebelumnya 34 mnejadi peringkat 27.

“Kita tahu dari pembangunan infrastruktur ini world competitiveness ranking kita naik dari 34 melompat ke 27. Daya saing, itu yang ingin kita raih dari pembangunan yang ada selain, tentu saja, kemanfaatan dari infrastruktur itu untuk rakyat, karena kita memang sekarang ini berkompetisi bersaing dengan negara lain,” kata Presiden Jokowi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis mengatakan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan indeks infrastruktur yang menjadi landasan bagi peningkatan perekonomian. Tidak hanya infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR, tetapi juga infrastruktur energi, transportasi, pertanian, permukiman serta teknologi informasi dan komunikasi.

“Pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dalam 10 tahun terakhir telah banyak selesai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Misalnya pembangunan 61 bendungan selama 2014-2024, di mana 43 bendungan telah selesai untuk menjamin ketersediaan air dan ketahanan pangan nasional. Tahun ini ada 13 bendungan lagi selesai sisa 5 bendungan selesai awal 2025,” tutur Abdul Muis.

Dengan tambahan bendungan selesai telah menambah daerah irigasi premium sebesar 396 ribu hektar, tambahan air baku 52.000 liter/detik dan potensi PLTA sebesar 255 MW. Khusus untuk daerah irigasi, telah dilaksanakan pembangunan bendung dan jaringan irigasi baru seluas 1.18 juta hektar, serta dilaksanakan rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi eksisting seluas 4.38 juta hektar (dari total 7.5 juta hektar sawah) pada 2014 hingga 2024, jelasnya.

“Sehingga dengan tambahan pasokan air dari bendungan baru, pembangunan irigasi baru serta rehab irigasi eksisting, indeks pertanaman meningkat dari sekitar 1,4 (2014) menjadi 2,5 (2024),”ujar Abdul Muis.

Selanjutnya untuk mendukung konektivitas guna menekan biaya logistik pada kurun 2014-2024 telah diselesaikan pembangunan jalan tol baru sepanjang 2.700 km sehingga jalan tol operasional menjadi 3.480 km (sepanjang 780 km tol telah operasional dari 1978-2014). Untuk jalan nasional, pada 2015-2024 dibangun 6.000 km jalan baru, utamanya Jalan Trans dan Perbatasan Papua, Kalimantan, NTT, dan Jalur Pantai Selatan Jawa, pungkasnya.

Kiai Kampung Geram! Seruan Tolak LPJ PBNU Viral di Grup WhatsApp, Singgung Nasib 100 Juta Warga NU

August 21, 2026

Pemerintah Targetkan BUMN Lebih Ramping, Sehat, dan Produktif pada Akhir 2026

August 21, 2026

Kiai Kampung Geram! Seruan Tolak LPJ PBNU Viral di Grup WhatsApp, Singgung Nasib 100 Juta Warga NU

By Kata IndonesiaAugust 21, 20260

Jelang gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang rencananya bertempat di Tambakberas, Jombang, suhu politik di…

Pemerintah Targetkan BUMN Lebih Ramping, Sehat, dan Produktif pada Akhir 2026

By Kata IndonesiaAugust 21, 20260

Pemerintah Targetkan BUMN Lebih Ramping, Sehat, dan Produktif pada Akhir 2026 Jakarta – Pemerintah terus…

GERBANG TOLL PBNU MANDATARIS MUKTAMAR KE-34 LAMPUNG

By Kata IndonesiaAugust 21, 20260

GERBANG TOLL: GERAKAN BARENG TOLAK LPJ PBNU. Saya: HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy. Cicit Sayyid…

Sekolah Rakyat Menjadi Wujud Nyata Asta Cita dalam Membangun Manusia Indonesia

By Kata IndonesiaAugust 21, 20260

Sekolah Rakyat Menjadi Wujud Nyata Asta Cita dalam Membangun Manusia Indonesia  Oleh: Aziz Rahman Program Sekolah Rakyat kian menunjukkan bagaimana agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata pembangunan manusia. Pendidikan ditempatkan bukan hanya sebagai sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas kesempatan, memutus rantai kemiskinan, dan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan masa depan. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat karena program tersebut merupakan prioritas pemerintah. Dalam koordinasi lintas kementerian pada Mei 2026, Dody menyebut rata-rata progres fisik pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 93 lokasi telah mencapai 62,63 persen dan pemerintah menargetkan penyelesaian agar fasilitas dapat segera difungsikan. Ia juga menekankan bahwa dirinya turun langsung ke lapangan bukan hanya untuk memantau, tetapi sekaligus mencari solusi atas persoalan teknis yang muncul. Sikap tersebut memperlihatkan karakter pemerintahan yang ingin memastikan program prioritas tidak berhenti pada perencanaan. Bahkan ketika menemukan pekerjaan yang terlambat, Dody memberikan teguran keras kepada kontraktor pembangunan Sekolah Rakyat di Mamuju pada awal Agustus 2026. Teguran itu penting dibaca sebagai bentuk pengawasan dan keberpihakan pada kepentingan publik: percepatan harus berjalan bersama mutu, keselamatan, dan kepastian manfaat bagi peserta didik. Di sisi lain, pembangunan Sekolah Rakyat DKI Jakarta yang digarap Hutama Karya telah memasuki tahap pemanfaatan pada tahun ajaran 2026/2027, dengan 240 siswa bergabung pada gelombang pertama. Dari Papua, dukungan terhadap program ini memperlihatkan bahwa pemerataan pendidikan tidak boleh berhenti di pusat-pusat pertumbuhan. Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra sejak awal menyatakan kesiapan daerahnya mendukung Sekolah Rakyat. Pada tahap awal, Pemkab Biak Numfor mengusulkan revitalisasi aset Badan Diklat untuk dua rombongan belajar tingkat SMA dengan kapasitas 50 siswa, sekaligus menyiapkan lahan 10 hektare bagi pengembangan fasilitas jenjang SD dan SMP. Dalam perkembangannya, kapasitas pelaksanaan diperluas menjadi 100 siswa. Perkembangan terbaru semakin memperkuat arti penting dukungan daerah. Pada 1 Agustus 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan groundbreaking Sekolah Rakyat di Biak Numfor dan mengajak kepala daerah se-Tanah Papua mendukung program tersebut. Dengan demikian, Sekolah Rakyat di Papua bukan hanya proyek pendidikan, tetapi simbol bahwa kebijakan nasional dapat hadir secara nyata hingga wilayah timur Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melengkapi gambaran tersebut dengan menempatkan ketepatan sasaran sebagai prinsip utama. Saat merespons kesiapan Biak Numfor, ia menegaskan bahwa program harus memprioritaskan anak dari keluarga penerima manfaat pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, terutama yang berada di sekitar lokasi sekolah. Pemerintah juga terus membangun koordinasi lintas kementerian agar pengelolaan program, kurikulum, tenaga pendidik, dan mutu pendidikan berjalan selaras. Data nasional menunjukkan skala kebijakan ini terus membesar. Hingga April 2026, Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi yang tersebar di 36 provinsi, dengan dukungan lebih dari 2.500 tenaga pendidik dan kependidikan. Sebelumnya, pada Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang saat itu tersebar di 34 provinsi sekaligus melakukan groundbreaking 104 Sekolah Rakyat permanen. Perluasan cakupan hingga 36 provinsi menunjukkan program terus menjangkau wilayah yang lebih luas. Pada Juni 2026, ketika meninjau Sekolah Rakyat di Tabanan, Presiden kembali menegaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang paling membutuhkan.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.