• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Kiai Kampung Geram! Seruan Tolak LPJ PBNU Viral di Grup WhatsApp, Singgung Nasib 100 Juta Warga NU

Kiai Kampung Geram! Seruan Tolak LPJ PBNU Viral di Grup WhatsApp, Singgung Nasib 100 Juta Warga NU

  • Kata Indonesia
  • - Friday, 21 August 2026

Jelang gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang rencananya bertempat di Tambakberas, Jombang, suhu politik di internal organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia ini kian memanas.

Sebuah seruan gerakan bermuatan kritik keras terhadap pengurus Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode hasil Muktamar ke-34 Lampung mendadak viral dan beredar luas di berbagai grup WhatsApp serta media sosial warga NU, mulai dari tingkatan akar rumput, pengurus Ranting, hingga elite pengurus pusat.

Gerakan tersebut dinamai “GERBANG TOLL PBNU”, yang merupakan akronim dari Gerakan Bareng Tolak LPJ PBNU. Seruan ini digelorakan oleh HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, seorang kiai kampung yang mengaku sebagai cicit Sayyid Ali Murtadho.

Dalam pesan berantai yang menyebar masif tersebut, Khalilur membeberkan sembilan poin alasan dasar mengapa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan PBNU periode saat ini layak ditolak oleh para pemilik suara di muktamar mendatang.

Beberapa poin sorotan utama dalam seruan tersebut antara lain mencakup:

* Konflik Internal: Adanya fenomena saling pecat dan aksi saling serang antar-pengurus PBNU di media massa, yang dinilai menyemaikan permusuhan dan perpecahan di hampir semua tingkatan kepengurusan.

* Minimnya Pembangunan Fisik/Fasilitas: Kegagalan pengurus dalam merealisasikan pembangunan sarana strategis, seperti tidak adanya satu pun perguruan tinggi (kampus) maupun rumah sakit baru yang dibangun selama masa khidmat PBNU hasil Muktamar Lampung.

* Intimidasi Kepada Daerah: Hubungan PBNU dengan PWNU dan PCNU yang dinilai tidak harmonis, ditandai dengan gaya kepemimpinan yang intimidatif melalui ancaman caretaker hingga pembekuan Surat Keputusan (SK).

* Isu Hukum & Politik: Keterlibatan dan terseretnya nama NU dalam berbagai persoalan hukum, seperti kasus Mardani Maming hingga persoalan kuota haji, serta kesibukan elite pengurus yang dinilai terlalu berfokus pada urusan politik praktis ketimbang mengayomi warga NU di tingkat bawah.

“PBNU Mandataris Muktamar Lampung membuat NU terjerembab dalam jurang kegagalan dan penuh permusuhan,” tulis Khalilur dalam narasi seruan yang beredar tersebut.

Ia juga menambahkan bahwa kesibukan elite PBNU dalam konflik internal dan urusan pragmatis telah mengabaikan lebih dari 100 juta warga NU yang berlatar belakang petani, buruh, nelayan, hingga guru kampung. Menurutnya, NU yang seharusnya mengedepankan asas kerukunan, persaudaraan, dan saling melindungi kini justru kehilangan roh pengayomannya.

Lahirnya seruan GERBANG TOLL ini diprediksi akan menjadi amunisi baru bagi kelompok kritis di internal NU untuk melakukan evaluasi total dan konsolidasi menjelang dibukanya arena Muktamar ke-35 di Pesantren Tambakberas mendatang.

Kiai Kampung Geram! Seruan Tolak LPJ PBNU Viral di Grup WhatsApp, Singgung Nasib 100 Juta Warga NU

August 21, 2026

Pemerintah Targetkan BUMN Lebih Ramping, Sehat, dan Produktif pada Akhir 2026

August 21, 2026

Kiai Kampung Geram! Seruan Tolak LPJ PBNU Viral di Grup WhatsApp, Singgung Nasib 100 Juta Warga NU

By Kata IndonesiaAugust 21, 20260

Jelang gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang rencananya bertempat di Tambakberas, Jombang, suhu politik di…

Pemerintah Targetkan BUMN Lebih Ramping, Sehat, dan Produktif pada Akhir 2026

By Kata IndonesiaAugust 21, 20260

Pemerintah Targetkan BUMN Lebih Ramping, Sehat, dan Produktif pada Akhir 2026 Jakarta – Pemerintah terus…

GERBANG TOLL PBNU MANDATARIS MUKTAMAR KE-34 LAMPUNG

By Kata IndonesiaAugust 21, 20260

GERBANG TOLL: GERAKAN BARENG TOLAK LPJ PBNU. Saya: HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy. Cicit Sayyid…

Sekolah Rakyat Menjadi Wujud Nyata Asta Cita dalam Membangun Manusia Indonesia

By Kata IndonesiaAugust 21, 20260

Sekolah Rakyat Menjadi Wujud Nyata Asta Cita dalam Membangun Manusia Indonesia  Oleh: Aziz Rahman Program Sekolah Rakyat kian menunjukkan bagaimana agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata pembangunan manusia. Pendidikan ditempatkan bukan hanya sebagai sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas kesempatan, memutus rantai kemiskinan, dan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan masa depan. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat karena program tersebut merupakan prioritas pemerintah. Dalam koordinasi lintas kementerian pada Mei 2026, Dody menyebut rata-rata progres fisik pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 93 lokasi telah mencapai 62,63 persen dan pemerintah menargetkan penyelesaian agar fasilitas dapat segera difungsikan. Ia juga menekankan bahwa dirinya turun langsung ke lapangan bukan hanya untuk memantau, tetapi sekaligus mencari solusi atas persoalan teknis yang muncul. Sikap tersebut memperlihatkan karakter pemerintahan yang ingin memastikan program prioritas tidak berhenti pada perencanaan. Bahkan ketika menemukan pekerjaan yang terlambat, Dody memberikan teguran keras kepada kontraktor pembangunan Sekolah Rakyat di Mamuju pada awal Agustus 2026. Teguran itu penting dibaca sebagai bentuk pengawasan dan keberpihakan pada kepentingan publik: percepatan harus berjalan bersama mutu, keselamatan, dan kepastian manfaat bagi peserta didik. Di sisi lain, pembangunan Sekolah Rakyat DKI Jakarta yang digarap Hutama Karya telah memasuki tahap pemanfaatan pada tahun ajaran 2026/2027, dengan 240 siswa bergabung pada gelombang pertama. Dari Papua, dukungan terhadap program ini memperlihatkan bahwa pemerataan pendidikan tidak boleh berhenti di pusat-pusat pertumbuhan. Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra sejak awal menyatakan kesiapan daerahnya mendukung Sekolah Rakyat. Pada tahap awal, Pemkab Biak Numfor mengusulkan revitalisasi aset Badan Diklat untuk dua rombongan belajar tingkat SMA dengan kapasitas 50 siswa, sekaligus menyiapkan lahan 10 hektare bagi pengembangan fasilitas jenjang SD dan SMP. Dalam perkembangannya, kapasitas pelaksanaan diperluas menjadi 100 siswa. Perkembangan terbaru semakin memperkuat arti penting dukungan daerah. Pada 1 Agustus 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan groundbreaking Sekolah Rakyat di Biak Numfor dan mengajak kepala daerah se-Tanah Papua mendukung program tersebut. Dengan demikian, Sekolah Rakyat di Papua bukan hanya proyek pendidikan, tetapi simbol bahwa kebijakan nasional dapat hadir secara nyata hingga wilayah timur Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melengkapi gambaran tersebut dengan menempatkan ketepatan sasaran sebagai prinsip utama. Saat merespons kesiapan Biak Numfor, ia menegaskan bahwa program harus memprioritaskan anak dari keluarga penerima manfaat pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, terutama yang berada di sekitar lokasi sekolah. Pemerintah juga terus membangun koordinasi lintas kementerian agar pengelolaan program, kurikulum, tenaga pendidik, dan mutu pendidikan berjalan selaras. Data nasional menunjukkan skala kebijakan ini terus membesar. Hingga April 2026, Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi yang tersebar di 36 provinsi, dengan dukungan lebih dari 2.500 tenaga pendidik dan kependidikan. Sebelumnya, pada Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang saat itu tersebar di 34 provinsi sekaligus melakukan groundbreaking 104 Sekolah Rakyat permanen. Perluasan cakupan hingga 36 provinsi menunjukkan program terus menjangkau wilayah yang lebih luas. Pada Juni 2026, ketika meninjau Sekolah Rakyat di Tabanan, Presiden kembali menegaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang paling membutuhkan.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.