• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»RUU Cipta Kerja Solusi Atasi Dampak Covid-19

RUU Cipta Kerja Solusi Atasi Dampak Covid-19

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 2 August 2020

RUU Cipta Kerja Solusi Atasi Dampak Covid-19
Oleh : Abdul Muhfid

Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang akan diresmikan adalah angin segar bagi dunia usaha. Ada beberapa peraturan yang diubah dan bisa mengatasi dampak Covid-19. Misalnya tentang aturan investasi yang birokrasinya dipermudah. Hal ini bisa menarik investor untuk menanamkan modal di Indonesia, dan kondisi finansial negara jadi membaik.

Profesor Wihana Kirana Jaya, guru besar FEB UGM menyatakan bahwa adanya omnibus law RUU Cipta Kerja memiliki aneka manfaat dalam menghadapi krisis ekonomi saat pandemi Corona. RUU ini adalah salah satu usaha pemerintah untuk memulihkan kondisi ekonomi Indonesia sebelum keadaan kembali normal, karena bisa jadi akan ada krisis di masa depan.

Wihana menambahkan, saat pandemi kita tidak boleh menggunakan paradigma baru. Masyarakat harus berpikir ketika dalam keadaan krisis. Dalam artian, kita mencari hal apa yang bisa menaikkan kembali kondisi finansial Indonesia. Salah satunya adalah investasi. Dalam RUU, regulasi investasi dipermudah sehingga diharap akan ada banyak investor kelak.

Baca juga: Penyebaran Radikalisme Meresahkan

Selain itu, RUU Cipta Kerja mendorong pengusaha agar bisa bersaing dengan negara tetangga. Karena iklim di dunia bisnis yang makin baik dengan adanya investasi, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Wihana berharap bahwa nanti RUU ini ketika sudah disahkan jadi Undang-Undang, memiliki pasal tentang stimulasi untuk investor lokal.

Pasal tentang investasi di RUU Cipta Kerja menjadi poin penting, karena selama ini ada investor asing yang malas untuk menyuntikkan dana di Indonesia, karena terbentur birokrasi yang berbelit-belit. Dengan adanya pasal ini, maka aturan dilonggarkan dan dana investasi diharap bisa segera masuk. Sehingga kondisi ekonomi Indonesia akan bangkit kembali.

Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak hanya berisi tentang aturan investasi yang berubah, namun juga hal lain. Di antaranya, aturan yang sebelumnya boleh 5 hari kerja jadi wajib 6 hari kerja. Besaran UMR tidak ditentukan pemerintah pusat tapi gubernur. Serta ada beberapa fasilitas untuk pegawai, seperti bonus tahunan dan pesangon yang layak ketika di-PHK.

Jadi, RUU ini dijamin tidak akan merugikan, karena UMR dihapus dan diganti UMK. Para pegawai tidak perlu takut gaji mereka akan berkurang, karena gubernur pasti tahu seberapa uang yang dibutuhkan untuk bisa survive di suatu kota. Jika ada pegawai yang dirumahkan karena efek Covid-19 juga akan dapat pesangon, walau ia baru bekerja selama 3 bulan saja.

Menurut Ahmad Maruf, ekonom dari Universitas Muhammadiyah Jogjakarta, RUU Cipta Kerja akan menguntungkan juga bagi pengusaha UMKM. Karena mereka dibantu dalam hal pengolahan limbah. Jadi para pengusaha bisa berbisnis dengan lancar tanpa harus pusing mengurus limbah sisa produksi.

Pasal tentang gaji pegawai yang sesuai dengan upah minimum kota juga menguntungkan bagi pengusaha UMKM. Karena mereka tidak takut akan ditegur oleh Dinas Tenaga Kerja, karena gaji karyawan tidak sesuai UMR. Pengusaha UMKM juga bisa minta dispensasi ketika harus membayar gaji pegawai sesuai dengan UMK, karena bisnisnya lesu karena badai Corona.

Jika pengusaha UMKM diuntungkan dengan pasal dalam RUU Cipta Kerja, maka mereka bisa bekerja dengan maksimal. Mereka tidak pusing dengan aturan dan birokrasi yang sebelumnya melelahkan. UMKM memang diperhatikan penuh oleh pemerintah karena bisa menyerap banyak tenaga kerja, jadi posisinya diuntungkan dalam RUU Cipta Kerja.

RUU Cipta Kerja diharap bisa mengubah kondisi finansial Indonesia sehingga tidak terjadi resesi. Adanya aturan seperti kemudahan investasi dan besaran gaji pegawai yang ditentukan oleh gubernur, menguntungkan para pengusaha terutama pebisnis UMKM. Mereka bisa bernapas lega karena usahanya lancar berkat Paturan yang tidak membingungkan.
Penulis adalah kontributor Pustaka Institute

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua

June 20, 2026

Pemerintah Mendengar dengan Saksama Aspirasi Demo Mahasiswa

June 20, 2026

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua Oleh : Yohanes Wandikbo Papua saat ini berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Berbagai program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, hingga pengembangan potensi ekonomi daerah terus dijalankan untuk mempercepat kemajuan di Tanah Papua. Dalam situasi tersebut, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi modal utama yang harus dijaga bersama. Karena itu, sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan seluruh warga Papua menjadi kunci dalam menolak segala bentuk aksi anarkis yang berpotensi mengganggu keamanan dan menghambat pembangunan. Pada negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan terhadap kebijakan publik. Namun, kebebasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati hak masyarakat lainnya. Penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai, santun, dan sesuai ketentuan hukum merupakan wujud kedewasaan demokrasi yang perlu terus dikedepankan. Sebaliknya, tindakan anarkis yang mengarah pada perusakan fasilitas umum, intimidasi, atau gangguan terhadap aktivitas masyarakat hanya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat itu sendiri. Komitmen menjaga situasi tetap kondusif terlihat dari langkah yang diambil aparat keamanan menjelang pelaksanaan berbagai agenda nasional di Papua. Salah satunya pada penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIV di Manokwari yang dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa Papua merupakan wilayah yang aman, damai, dan mampu menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional. Dalam hal ini, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare menyampaikan bahwa kepolisian tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Namun, aparat berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga situasi keamanan selama berlangsungnya agenda nasional tersebut. Menurutnya, pendekatan persuasif dan dialog terus dilakukan guna membangun kesadaran bersama bahwa stabilitas keamanan merupakan kepentingan seluruh masyarakat Papua. Pendekatan yang mengedepankan dialog tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat keamanan tidak menutup ruang demokrasi. Sebaliknya, negara hadir untuk memastikan setiap aspirasi dapat disampaikan dengan cara yang tertib dan bertanggung jawab. Langkah ini sekaligus membuktikan bahwa keamanan dan demokrasi bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan dalam kerangka hukum dan kepentingan bersama. …

Pemerintah Mendengar dengan Saksama Aspirasi Demo Mahasiswa

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Pemerintah Mendengar dengan Saksama Aspirasi Demo Mahasiswa Oleh: Margo Nov R Dalam demokrasi yang sehat,…

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi  Oleh: Ahmad Fauzi Demokrasi Indonesia memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi secara terbuka. Dalam perjalanan bangsa, mahasiswa selalu menjadi salah satu elemen penting yang berperan sebagai pengawal demokrasi, penyambung suara masyarakat, sekaligus mitra kritis dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat harus terus dijaga sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan matang. Namun demikian, seiring meningkatnya dinamika politik dan sosial di ruang publik, kewaspadaan terhadap potensi penunggangan aksi demonstrasi oleh kelompok-kelompok berkepentingan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Gerakan mahasiswa yang lahir dari idealisme, kajian akademik, dan semangat pengabdian kepada masyarakat harus tetap dijaga independensinya agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis maupun agenda tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Dalam konteks tersebut, pernyataan BEM Bersatu yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis patut mendapatkan perhatian. Sikap tersebut menunjukkan adanya kesadaran di kalangan mahasiswa bahwa gerakan yang sehat harus tetap berpijak pada kajian ilmiah, argumentasi yang kuat, serta orientasi yang jelas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Independensi gerakan mahasiswa merupakan aset penting yang harus dijaga agar tetap memperoleh kepercayaan publik sebagai kekuatan moral bangsa. Kewaspadaan terhadap potensi penunggangan bukan berarti membatasi kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan kritik. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dan bukan didorong oleh kepentingan pihak tertentu. Mahasiswa perlu terus memperkuat budaya intelektual melalui diskusi, riset, kajian akademik, serta penguasaan data yang komprehensif sehingga setiap tuntutan yang disampaikan memiliki landasan yang kuat dan memberikan kontribusi positif bagi perbaikan kebijakan publik. Di sisi lain, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendengar berbagai aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menerima dan berdialog langsung dengan perwakilan mahasiswa menjadi bukti bahwa pemerintah membuka ruang komunikasi yang luas bagi berbagai masukan dan kritik yang konstruktif. Sikap terbuka tersebut mencerminkan bahwa pemerintah memandang mahasiswa sebagai bagian penting dari proses pembangunan nasional dan penguatan demokrasi. Pertemuan tersebut juga menunjukkan bahwa jalur dialog tetap menjadi instrumen yang efektif dalam menyampaikan aspirasi. Melalui komunikasi yang baik, berbagai persoalan dapat dibahas secara objektif dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Budaya dialog yang semakin kuat akan memperkokoh kualitas demokrasi Indonesia sekaligus memperkecil ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan di luar substansi perjuangan mahasiswa. Sejumlah tokoh juga menilai bahwa aspirasi mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menegaskan bahwa pemerintah akan memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan. Pada saat yang sama, ia mengingatkan bahwa indikasi adanya pihak yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa akan terlihat seiring perkembangan situasi, sehingga kewaspadaan tetap perlu dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.…

Aksi Demonstrasi Mahasiswa Harus Berjalan Selaras dengan Hukum dan Kepentingan Umum

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Aksi Demonstrasi Mahasiswa Harus Berjalan Selaras dengan Hukum dan Kepentingan Umum Oleh: Salsa Viona Konstitusi…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.