RKUHP untuk Demokrasi dan Keadilan

RKUHP untuk Demokrasi dan Keadilan

Oleh : Wahyu Abdillah

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibuat untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. Selain itu, RUU ini juga membuat keadilan dapat diaplikasikan secara merata kepada seluruh masyarakat.

Ketika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) direvisi dan pasal-pasal dalam RKUHP diketahui oleh publik, maka akan menjadi salah satu topik hangat yang akan diperbincangkan. Mereka terkejut karena ada banyak pasal tambahan dan perubahan dalam KUHP.

Namun masyarakat akhirnya mengerti setelah ada sosialisasi RKUHP yang dilakukan oleh pemerintah, bahwa RUU ini dibuat untuk menegakkan demokrasi dan keadilan di Indonesia.

Pemerintah mempraktikkan demokrasi bahkan sebelum RKUHP diresmikan oleh DPR RI. Ketika rancangan undang-undang belum disahkan maka masyarakat dapat memberi saran serta kritikan. Hal ini sesuai dengan azas demokrasi, di mana rakyat diperbolehkan untuk membuat hukum yang mengatur kehidupannya sendiri.

Sejak era reformasi, demokrasi terus ditegakkan oleh pemerintah dari satu presiden ke presiden lainnya. Maklum, di era Orde Baru, masyarakat dibungkam dan demokrasi tidak dipraktikkan. Presiden Jokowi berusaha menjaga semangat reformasi dan menegakkan demokrasi, dengan RKUHP. Di mana suara rakyat akan didengarkan dan masukan terkait RKUHP diperbolehkan.
Kemudian, rakyat juga boleh menonton siaran langsung sidang DPR RI mengenai pembahasan RKUHP, terutama pada 14 pasal yang dianggap kontroversial oleh banyak orang. Dengan cara ini maka mereka akan mengerti mengapa ada pasal-pasal tersebut dan tidak lagi menganggapnya kontroversial.
Pasal-pasal yang awalnya dipertanyakan oleh rakyat adalah pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden. Tidak ada yang namanya pemberangusan demokrasi karena pemerintah tetap menegakkan demokrasi. Perlu dibedakan antara menghina dengan mengkritik. Yang diperbolehkan adalah kritikan yang membangun dan menegakkan demokrasi. Sedangkan yang dilarang adalah penghinaan karena menghina presiden sama saja dengan menghina negara.
Sosialisasi RKUHP juga terus dilakukan dan Presiden Jokowi memerintahkan agar Kementerian dan Lembaga-Lembaga ikut mensosialisasikan RUU ini. Jika masyarakat diberi sosialisasi dan diberi kesempatan untuk memberikan usulan, maka menjadi bukti bahwa pemerintah menegakkan demokrasi. Penyebabnya karena mereka memperhatikan dan mendengarkan suara rakyat.
RKUHP juga disusun untuk menegakkan keadilan di Indonesia. Seperti yang diketahui, KUHP sekarang adalah Undang-Undang yang merupakan adaptasi dari hukum Belanda kala menjajah Indonesia. KUHP sudah berumur 100 tahun lebih dan tidak efektif lagi dalam menegakkan keadilan. Oleh karena itu, kitab tersebut perlu direvisi agar masyarakat merasakan keadilan dan terlindungi dari segala tindak kejahatan pidana.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Dr. Fernando Silalahi, menyatakan bahwa RKUHP sudah bagus dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pengertian hukum sendiri memiliki perspektif yang berbeda di mata tiap orang. Untuk itulah butuh penyelarasan melalui RKUHP agar pemahaman hukum dapat berjalan harmonis di masyarakat. Tujuannya agar tak ambigu dan tak membuat masyarakat merasa dijebak hukum.
Dalam artian, RKUHP menjadi Undang-Undang yang tegas dan menegakkan keadilan di Indonesia. Tidak akan ada pasal karet alias yang ambigu. Dipastikan keadilan akan dijunjung tinggi dan masyarakat terjaga oleh RKUHP.
Keadilan akan ditegakkan karena RKUHP mengatur hampir semua aspek di masyarakat. Yang paling utama adalah pasal perzinahan, ketika orang yang ketahuan melakukan tindakan moral tersebut akan terkena hukuman penjara selama 1 tahun. Dengan pasal ini maka tidak akan ada orang yang berani untuk living together atau melakukan tindak asusila lainnya.
Keadilan akan dijunjung karena korban bisa melaporkan pelaku perzinahan. Jika dulu pelaku hanya mendapat hukuman sosial atau dilaporkan dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan, tetapi sekarang makin banyak pasal yang menjeratnya. Pasal-pasal dalam RKUHP akan membuatnya jera dan menegakkan keadilan di negeri ini.
Ketika ada orang yang dirudapaksa juga bisa melaporkan dengan pasal perkosaan di RKUHP. Pelakunya akan mendapat hukuman selama 12 tahun penjara. Keadilan yang seperti ini yang dirindukan oleh masyarakat, terutama kaum wanita. Kaum hawa akan benar-benar merasakan keadilan dan dilindungi oleh RKUHP.
Oleh karena itu masyarakat diminta untuk terus mendukung pengesahan RKUHP dan menyimak sidang DPR RI sebaik-baiknya. Mereka juga wajib datang ke sosialisasi RKUHP. RUU ini dirancang untuk melindungi masyarakat dari ketidak adilan dan mencegah banyak orang jadi korban kejahatan pidana. Bukannya sebaliknya dan malah menjerumuskan, karena pemerintah telah membuat tim ahli hukum untuk membuat RKUHP sebaik-baiknya.
RKUHP dirancang untuk menegakkan demokrasi di Indonesia dan menjunjung keadilan setinggi-tingginya. RUU ini akan membuat masyarakat boleh bersuara dan memberi masukan serta kritik, asal bukan hinaan dan makian. Selain itu, keadilan ditegakkan karena akan ada hukuman setimpal bagi pelaku kejahatan pidana di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025