• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»RI Siap Jadi Tuan Rumah KTT AIS Forum 2023

RI Siap Jadi Tuan Rumah KTT AIS Forum 2023

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 5 October 2023

RI Siap Jadi Tuan Rumah KTT AIS Forum 2023

Oleh : Ananda Rasti

Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah event bertaraf internasional. Setelah sukses menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Labuan Bajo, NTT pada Mei 2023 dan di Jakarta pada September lalu, kini Indonesia akan menyelenggarakan KTT Archipelagic and Islands States Forum (AIS) Forum 2023. Sejumlah pulau dan kepulauan akan berpartisipasi pada KTT AIS Forum pertama pada 11 Oktober 2023 mendatang di Bali.

Penunjukan Bali sebagai tuan rumah KTT AIS Forum melalui pertemuan Senior Official Meeting (SOM) ke-8 yang berlangsung pada 29-30 Agustus 2023 di Antananarivo, Madagaskar. Project Coordinator Sekretariat AIS Forum, Riny Modaso mengatakan, pelaksanaan KTT ini nantinya akan menjadi platform yang strategis untuk memperkuat program konkret AIS Forum di berbagai bidang di seluruh negara pulau dan negara kepulauan.

Menurutnya, AIS Forum terus berdedikasi untuk memfasilitasi kerja sama dan inovasi antar negara pulau dan kepulauan, dengan kegiatan mendatang yaitu KTT Pertama di Bali, yang akan menandai momen bersejarah dalam perjalanannya sebagai sebuah forum global.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati juga optimis KTT tersebut adalah momentum yang baik untuk menjalin kesepakatan tingkat regional dan global.
Suharini mengingatkan, pencemaran di laut tidak hanya berasal dari satu lokasi saja.

Pencemaran juga bersumber dari berbagai wilayah di dunia karena laut terkoneksi dengan berbagai negara. Menurut dia, sampah dan polutan yang mencemari laut DKI Jakarta tidak hanya berasal dari Jakarta saja, namun dapat berasal dari wilayah atau bahkan negara lain.
AIS Forum adalah platform kerja sama konkret yang dibentuk untuk mewadahi negara-negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia untuk bersama-sama mengatasi tantangan dan permasalahan yang dihadapi, khususnya pada sektor pembangunan kelautan. KTT tersebut rencananya akan dihadiri oleh kepala negara/kepala pemerintahan dari negara partisipan AIS Forum.
Indonesia telah menginisiasi pembentukan AIS Forum sejak 2017. Tujuan utama AIS Forum adalah untuk memperkuat kolaborasi dalam mengatasi permasalahan global dengan empat area utama yakni mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, penanganan sampah plastik di laut, dan tata kelola maritim yang baik. Hal ini mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong berpendapat pelaksanaan KTT AIS Forum 2023 di Indonesia ini makin memantapkan kepercayaan dunia terhadap leadership Indonesia di berbagai forum internasional. Menurutnya, dalam tiga sampai lima tahun belakangan Indonesia mendapatkan kepercayaan menyelenggarakan berbagai forum internasional, termasuk kegiatan AIS Forum.
Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan KTT AIS Forum 2023, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan media briefing yang dihadiri oleh puluhan jurnalis dari media lokal dan nasional. Iapun mengajak media nasional dan lokal mengamplifikasi kegiatan KTT AIS Forum 2023 yang akan diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC) Bali tersebut.
Sementara itu, Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan, Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sora Lokita, menjelaskan bahwa kemunculan AIS Forum menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk kembali membuat pergerakan dalam lingkup global. AIS Forum merupakan sarana untuk membuat program kegiatan yang konkret dan menguntungkan bagi negara pulau atau kepulauan, serta para penduduknya.
AIS Forum telah melakukan berbagai kegiatan di negara pulau dan kepulauan. Di antaranya seperti pelatihan kewirausahaan bagi anak muda dan pelaku usaha di Vanuatu dan kerjasama di Fiji yakni menyebarkan alat pengukur kesehatan laut. Sepanjang tahun 2023 ke depan, AIS Forum juga akan melakukan kegiatan di Jamaika, Guyana, Papua Nugini, hingga Britania Raya.
Target utama KTT AIS Forum nanti adalah leaders declaration, yang akan berisi harapan-harapan leader tentang bagaimana AIS Forum ini akan berkembang sebagai organisasi internasional yang dapat membantu para islander dan meningkatkan berbagai program yang telah dilakukan.
KTT AIS Forum 2023 mengusung tema “Fostering Collaboration, Enabling Innovation for Our Ocean and Our Future” atau “Membina Kolaborasi, Memajukan Inovasi untuk Laut dan Masa Depan Bersama”. Sebagai tuan rumah KTT AIS Forum 2023, Indonesia mendorong pertemuan yang berfokus pada tiga aspek kehidupan mulai dari ekologi, sosial, hingga ekonomi.
Dari segi sosial, keberadaan sampah plastik dapat merusak keindahan pesisir dan mengganggu kenyamanan masyarakat dalam menikmati kecantikan pesisir serta menghambat potensi pengembangan pariwisata bahari. Dari perspektif ekologi, sampah plastik dapat menyebabkan kerusakan pada makhluk laut dan adanya mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh ikan dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia. Di bidang ekonomi, penurunan kualitas lingkungan akan menyebabkan penurunan minat untuk berinvestasi dalam sektor-sektor berbasis laut seperti pariwisata bahari, perikanan, transportasi laut, dan lain sebagainya.

)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi

September 23, 2026

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

September 23, 2026

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi Oleh : Jonathan Janoel Pembahasan Rancangan Undang-Undang…

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak JAKARTA – Upaya memperkuat pemberantasan korupsi…

RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)…

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik  Oleh : Abdul Razak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penguatan tata kelola melalui mekanisme evaluasi yang melibatkan sekolah sebagai penerima layanan secara langsung. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kualitas menu hingga ketepatan distribusi. Mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen koreksi untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, aplikasi tersebut dirancang agar kepala sekolah dapat memberikan rating dan catatan terhadap dapur yang melayani sekolah masing-masing. Masukan dapat mencakup kondisi menu, keterlambatan pengiriman, serta persoalan lain yang ditemukan selama pelaksanaan MBG. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersumber dari pengalaman penerima layanan di tingkat sekolah. Menurut Sudaryono, sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan dan ditargetkan dapat diakses kepala sekolah dalam waktu sekitar satu hingga tiga minggu. Bagi BGN, umpan balik dari sekolah diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepuasan terhadap layanan SPPG sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap penyedia makanan. Dalam perspektif tata kelola, mekanisme penilaian semacam ini memiliki fungsi penting karena memperpendek jarak antara pelaksana program dan pengambil keputusan. Keluhan mengenai menu yang kurang bervariasi, kualitas makanan, keterlambatan distribusi, maupun persoalan pelayanan dapat dicatat secara lebih terstruktur. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menemukan pola persoalan, menentukan tindak lanjut, dan mengevaluasi kinerja SPPG berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Penguatan evaluasi juga berkaitan erat dengan aspek keamanan pangan. BGN telah menegaskan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat penerima makanan, tetapi turut berperan sebagai lapisan pengawasan sebelum makanan dikonsumsi peserta didik. Guru didorong makan bersama siswa sekaligus melakukan pemeriksaan fisik terhadap makanan yang diterima, termasuk kondisi wadah, keberadaan label, dan kejelasan batas waktu konsumsi. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.