Rehabilitasi Aceh Terus Dioptimalkan, Pemerintah Minta Warga Tidak Terprovokasi Aksi Separatis

Rehabilitasi Aceh Terus Dioptimalkan, Pemerintah Minta Warga Tidak Terprovokasi Aksi Separatis

Aceh – Pemerintah terus mengoptimalkan penanganan dan pemulihan wilayah Aceh yang terdampak banjir dan longsor.

 

Di tengah upaya rehabilitasi tersebut, masyarakat diminta tidak terprovokasi oleh aksi separatis yang berpotensi mengganggu stabilitas dan proses pemulihan.

 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan pemerintah akan mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh.

 

Menurutnya, penanganan bencana di Aceh menunjukkan perkembangan signifikan berkat kerja sama berbagai pihak.

 

“Kami mengapresiasi pemerintah daerah, TNI, Polri, organisasi masyarakat sipil, serta para pihak yang membantu,” kata Pratikno.

 

Pratikno menyampaikan pemerintah saat ini memprioritaskan percepatan pembangunan hunian sementara agar warga terdampak memiliki tempat tinggal yang layak sambil menunggu pembangunan hunian tetap.

 

Selain itu, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terus disiapkan, termasuk pemulihan fasilitas ibadah seperti masjid dan musala.

 

Ia juga menegaskan akan menyampaikan hasil rapat penanganan bencana kepada kementerian dan lembaga terkait serta memastikan koordinasi lintas sektor berjalan optimal dalam proses pemulihan wilayah terdampak di Aceh.

 

Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan terus mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk menekan curah hujan ekstrem. mengatakan,

 

“Pelaksanaan OMC difokuskan di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan melibatkan sejumlah pesawat dan ratusan sortie penerbangan.”

 

Di sisi lain, aksi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di ruang publik dinilai berpotensi mengganggu ketertiban.

 

Pengamat kebijakan public, Trubus Rahardiansah, menegaskan pengibaran simbol GAM merupakan bentuk pengingkaran.

 

“Pengibaran simbol GAM di ruang publik bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap semangat perdamaian itu sendiri.”

 

Aksi tersebut sebelumnya dibubarkan oleh prajurit TNI AD dari Korem 011/Lilawangsa di Kota Lhokseumawe.

 

Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran menegaskan pembubaran dilakukan secara persuasif dan tanpa kekerasan untuk menjaga ketertiban masyarakat.****

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih 

By 0

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih  Oleh: Catur Ronggo Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Bali pada 25 Agustus 2026 layak dibaca sebagai salah satu langkah konkrit dalam membangun kemandirian energi. Target tersebut bukan sekadar menambah kapasitas pembangkit, tetapi juga menunjukkan perubahan cara pandang pemerintah: energi bersih ditempatkan sebagai instrumen ketahanan nasional, penguatan industri, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketergantungan pada energi fosil. Presiden Prabowo menargetkan pembangunan PLTS 100 GWp dapat diselesaikan dalam tiga tahun. Tenggat agresif menunjukkan pemerintah ingin mempercepat eksekusi, bukan membiarkan transisi energi berhenti pada dokumen perencanaan. Target itu sekaligus menjadi tantangan koordinasi bagi kementerian, PLN, pelaku usaha, dan seluruh ekosistem energi nasional untuk mengubah potensi surya Indonesia menjadi kapasitas listrik yang nyata. Pilihan energi surya memiliki dasar yang kuat. Pemerintah mencatat potensi energi surya Indonesia mencapai sekitar 3.294 GWp, sementara kapasitas terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp. Kesenjangan tersebut memperlihatkan besarnya ruang yang masih dapat dimanfaatkan. Karena itu, megaproyek 100 GWp bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan upaya mengubah sumber daya alam yang selama ini belum optimal dimanfaatkan menjadi kekuatan ekonomi dan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memperkirakan kebutuhan investasi untuk keseluruhan program mencapai sekitar 73 miliar dolar AS atau lebih dari Rp1.140 triliun. Nilai tersebut memang sangat besar, tetapi harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi energi nasional. Bahlil juga memperkirakan program ini dapat menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja dan menghasilkan efisiensi subsidi energi hingga Rp73,9 triliun setiap tahun. Dengan demikian, belanja pembangunan diarahkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas. Besarnya kebutuhan investasi juga membuka ruang kolaborasi antara negara dan sektor swasta. Pemerintah menyiapkan skema Independent Power Producer bagi investor yang mampu menawarkan harga listrik kompetitif. Apabila tidak terdapat penawaran yang memenuhi prinsip efisiensi, pemerintah menyiapkan opsi pembangunan melalui Danantara. Pola ini menunjukkan negara tetap memegang kendali strategis, sekaligus membuka kesempatan bagi modal dan kemampuan usaha untuk mempercepat pembangunan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembangunan dilakukan bertahap agar pelaksanaan dapat dikawal secara terukur. Tahap awal diarahkan pada 17 GWp, dilanjutkan 18 GWp, kemudian sekitar 35 GWp pada fase berikutnya, sementara kapasitas sisanya akan ditetapkan melalui tahapan lanjutan. Peta jalan tersebut penting karena proyek sebesar 100 GWp membutuhkan kesiapan lahan, jaringan transmisi, pembiayaan, teknologi penyimpanan, serta koordinasi lintas sektor.…

All Rights Reserved © 2025