Recovery Sumatera: Jalan, Jembatan, Hunian dan Listrik Jadi Prioritas Nasional
*JAKARTA* – Pemerintah terus mempercepat pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fokus utama diarahkan pada pemulihan infrastruktur kritis seperti jalan, jembatan, hunian sementara, pasokan air bersih, hingga kelistrikan guna memastikan masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas secara normal.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menyampaikan hingga memasuki pekan keempat pascabencana, progres pemulihan menunjukkan perkembangan signifikan. Dalam dua pekan terakhir, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berhasil memasang 11 unit jembatan bailey dengan kapasitas beban 30–50 ton untuk menghubungkan titik-titik terputus sepanjang 40 hingga 180 meter.
“Dari 52 kabupaten/kota terdampak, kini hanya tersisa empat kabupaten yang jalannya belum pulih sepenuhnya. Pembangunan jembatan dan perbaikan jalan berjalan cepat, disertai pembangunan hunian sementara,” ujar Teddy.
Di Aceh, enam dari 16 jembatan yang rusak telah kembali berfungsi, sementara 10 lainnya masih dalam proses pemasangan. Seluruh jembatan putus di Sumatera Utara dan Sumatera Barat kini telah kembali beroperasi.
“Untuk jalan nasional, sebanyak 32 dari 38 titik putus di Aceh telah dapat dilalui, sementara di Sumatera Utara 10 dari 12 titik telah fungsional, dan di Sumatera Barat seluruh 30 titik jalan putus sudah beroperasi kembali,” jelasnya.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga melaporkan percepatan pemulihan akses darat di wilayah krusial. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyebut jalur penghubung Banda Aceh–Medan, khususnya kawasan Bireuen hingga Bener Meriah, menjadi prioritas utama. Pemerintah menargetkan seluruh jalur darat dapat dilalui kendaraan roda empat sebelum akhir Desember 2025.
“Percepatan ini sangat penting untuk kelancaran distribusi logistik dan alat berat, sehingga pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat pada awal 2026 dapat berlangsung lebih cepat,” kata Abdul.
Di sisi lain, pemulihan kelistrikan juga menjadi perhatian serius. PT PLN (Persero) melalui PLN Nusa Daya telah mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Krueng Raya berkapasitas 15 MW di Aceh Besar untuk memperkuat pasokan listrik Banda Aceh pascabencana. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyatakan, pengoperasian pembangkit ini menjadi langkah strategis memastikan kebutuhan dasar masyarakat segera terpenuhi.
“Sistem kelistrikan Banda Aceh kini ditopang pasokan daya hingga 32 MW dan akan diperkuat kembali melalui pengoperasian PLTD Ulee Kareng berkapasitas 25 MW, sehingga total cadangan daya mencapai 57 MW,” ucap Darmawan.
Selain pemulihan fisik, pemerintah juga menindaklanjuti penyebab bencana melalui audit lingkungan terhadap lebih dari 100 unit usaha di wilayah terdampak. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menegaskan, hasil evaluasi akan menjadi dasar penegakan hukum pidana, perdata, maupun sanksi administratif guna mencegah bencana serupa terulang di masa depan.
“Pemerintah berkomitmen menjadikan pemulihan Sumatera sebagai prioritas nasional demi ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan,” tutur Hanif.
(*/rls)
