Realisasi Investasi Semakin Kencang

Realisasi Investasi Semakin Kencang

Oleh : Angga Gumelar

Pemerintah terus memperbaiki iklim investasi, baik melalui stimulus maupun penataan regulasi. Dengan adanya kebijakan tersebut, investasi di Indonesia akan semakin meningkat dan pemulihan ekonomi dapat terus berjalan.

Perekonomian dunia tengah mengalami ketidakpastian, konflik geopolitik dan ketidakstabilan harga minyak berpengaruh terhadap banyak sektor.

Meski demikian, perekonomian Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan yang positif, bahkan indikator ekonomi negara masih berada di jalur yang tepat, hal ini dapat dilihat dari adanya realisasi investasi pada semester I-2022 yang tumbuh 32% yoy.

Data dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan, bahwa realisasi investasi selama periode Januari hingga Juni 2022 tercatat mencapai Rp 584,6 triliun. Realisasi tersebut naik hingga 32% dibanding dengan periode yang sama pada 2021.
Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil mengumpulkan sekitar 51% dari total target investasi pada tahun ini, yang sebesar Rp 1.200 triliun. Pencapaian kinerja yang moncer tersebut tentu saja patut untuk disyukuri.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebutkan, capaian tersebut menjadi pertanda akan pulihnya investasi setelah sempat melambat karena imbas dari pandemi Covid-19 yang melanda sejak 2 tahun lalu.
Di masa pandemi, tidak sedikit para pelaku usaha yang melakukan penyesuaian, baik berupa penundaan maupun penghentian produksi untuk sementara waktu.
Pada saat yang sama, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk bisa memberikan bantuan kepada para pelaku usaha agar tetap bertahan dan hasilnya bisa dirasakan sat ini. Peningkatan angka realisasi investasi pada kuartal II-2022 sebesar 7,0 persen ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi oleh sejumlah pengamat ekonomi akan lebih dari 5 persen, melampaui kuartal I-2022.
Bahkan, persebaran realisasi investasi di luar Pulau Jawa pada triwulan ini kembali lebih unggul dari Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar Rp 157,1 atau 52.0% dari total investasi, meningkat 38,0% dari periode yang sama di tahun 2021.
Adapun investasi di luar Pulau Jawa mendapat kontribusi yang besar dari Provinsi Sulawesi Tengah yang berada di peringkat ketiga dan Riau di peringkat kelima. Selain kedua daerah tersebut, posisi lima besar diduduki oleh Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur yang masih memberikan kontribusi besar dalam realisasi investasi di triwulan ini.
Berkaitan dengan pencapaian realisasi investasi, Airlangga Hartarto selaku Menko Bidang Perekonomian mengapresiasi akan adanya peningkatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Data dari Kemenko Perekonomian menunjukkan bahwa peningkatan investasi di KEK yang secara kumulatif berjumlah Rp 84,5 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 32.850 orang sepanjang triwulan II-2022.
Airlangga menilai, kemajuan realisasi investasi di KEK tidak lepas dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah melalui sejumlah regulasi pendukungnya. Regulasi tersebut misalnya melalui UU Cipta Kerja yang melingkupi perluasan kegiatan usaha, yaitu jasa kesehatan dan pendidikan, pemberian insentif dan kemudahan, penataan kelembagaan, sistem elektronik perizinan berusaha dan kegiatan pendukung (OSS), serta sistem elektronik pelayanan perpajakan dan kepabeanan.
Airlangga juga mengatakan bahwa dampak dari perbaikan tersebut bisa dilihat dari adanya kemajuan yang pesat atas empat KEK yang ditetapkan pada 2021, setelah diterbitkannya UU Cipta Kerja.
Sejumlah KEK yang dimaksud antara lain, KEK Nongsa dan KEK Batam Aero Technic di Batam Provinsi Kepulauan Riau, KEK Lido di Provinsi Jawa Barat dan KEK Gresik di Jawa Timur. Keempat KEK tersebut dalam jangka waktu satu tahun telah merealisasikan investasi sebesar Rp 29,1 triliun dan lapangan kerja baru sebanyak 9.746 orang.
Nantinya, potensi investasi di KEK dapat lebih ditingkatkan sehingga lapangan kerja baru dapat semakin diperluas sehingga mampu meningkatkan multiplier effect yang bermanfaat bagi masyarakat di daerah.
Oleh karena itu, sejumlah kemudahan terus didorong di sejumlah KEK, seperti pemanfaatan fasilitas fiskal, terutama fasilitas tax holiday atau tax allowance, pembebasan bea masu untuk barang modal di KEK, serta fasilitas PPN tidak dipungut untuk sejumlah transaksi barang dan jasa di KEK.
Di sisi lain, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga tidak tinggal diam. Jokowi juga turut mendorong investor asing untuk masuk ke Indonesia, termasuk ketika melakukan kunjungan ke negara Asia Timur seperti Tiongkok, Korea Selatan dan Jepang pada akhir Juli lalu.
Hasil dari kunjungan Jokowi ke negara-negara tersebut rupanya tidak sia-sia, di mana Indonesia bisa mendapatkan komitmen investasi sebesar USD 6,72 miliar dari Korea Selatan, nilai tersebut setara dengan Rp 100 triliun lebih.
Selain itu, Tiongkok juga berkomitmen untuk melakukan penambahan impor CPO dari Indonesia. Negeri Tirai Bambu tersebut juga berencana akan berinvestasi dalam pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara serta energi terbarukan. Beragam kerja sama untuk proyek strategis juga mampu diraih berkat kunjungan yang dilakukan ole Kepala Negara.
Realisasi investasi di Indonesia menunjukkan akselerasi yang luar biasa, hal ini akan menjadi kabar baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia serta terbukanya lapangan kerja.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

 

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025