Radikalisme di Kampus Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Radikalisme di Kampus Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Oleh : Rahmat Gunawan

Indonesia kembali dikejutkan dengan penangkapan seorang mahasiswa terkait kasus terorisme disalah satu perguruan tinggi di Malang, Jawa Timur.

Kejadian ini menunjukkan bahwa infiltrasi ideologi radikal-terorisme tidak mengenal status dan tingkat pendidikan, bahkan hal tersebut telah lama masuk ke dalam sektor pendidikan dsn diabaikan oleh lembaga pendidikan.

Penulis menyayangkan peristiwa tersebut bisa terjadi, karena sejatinya semua pihak bertanggung jawab atas terjadinya radikalisme di lingkungan kampus dan upaya pembenahannya tidak boleh dibebankan hanya kepada pihak kampus semata, akan tetapi kepaada institusi pendidikan secara keseluruhan.

Senada dengan penulis, Darmaningtyas, seorang pengamat pendidikan nasional mengatakan radikalisme yang terjadi bukan semata-mata tanggung jawab pihak kampus saja, namun institusi pendidikan mulai dari SMP dan SMA juga turut bertanggung jawab.

Jika doktrin di SMP dan SMA sudah kuat, tentu saja ketika menjadi mahasiswa mereka tidak akan tergoyahkan dengan mudah.

Penulis menyayangkan jika ada institusi perguruan tinggi yang meremehkan masalah radikalisme di lingkungan kampus karena sikap tersebut akan membuat dengan mudahnya para mahasiswa terpengaruh oleh pandangan-pandangan radikal tanpa disadari. Pada dasarnya kunci utama mengurai persoalan radikalisme di kampus adalah bagaimana mewujudkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila agar terimplementasi dengan baik.
Untuk mencapai hal tersebut, tentunya perlu dibuat suatu kebijakan guna menangani faham radikal dalam bentuk counter wacana. Kampus perlu lebih menggalakkan upaya untuk memperkenalkan ideologi Pancasila secara nyata kepada siswanya dan mengimplementasikan ideologi Pancasila secara nyata, sehingga mahasiswa tidak lagi bermimpi tentang ideologi lainnya, karena Pancasila sudah dianggap dapat memberikan jawaban atas apa yg mereka inginkan.
Dari sudut pandang penulis, ada upaya konkret yang bisa dilakukan segenap institusi pendidikan, mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Hal itu guna membangun institusi pendidikan yang nyaman untuk mengembangkan sikap moderat dan toleran serta menumbuhkan nilai toleransi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut dapat berupa pengembangkan kegiatan ekstrakurikuler seni dan olahraga yang dapat membangun kebersamaan, karena sikap tertutup dan enggan bersosialisasi akan mudah dipengaruhi oleh pemikiran radikal.
Selain itu, penulis juga berharap ada upaya serius dari Pemerintah dalam merespon kasus radikalisme di lingkungan pendidikan agar tidak semakin berlarut. Misalnya asistensi pendidikan Pancasila didahulukan dan digalakkan di awal semester dan memindahkan jadwal asistensi pendidikan agama Islam menjadi semester belakang.
Tentunya hal tersebut akan membuat mahasiswa dibekali dengan pandangan-pandangan yang lebih rasional terlebih dahulu, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh pandangan-pandangan yang berkecenderungan fundamentalis. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa memiliki ideologi Pancasila yang kuat sehingga tidak mudah terpengaruh dan kasus radikalisme yang terjadi di kampus akan teratasi.

*Penulis adalah kontributor Bunda Mulia Institute

 

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025