Provokasi People Power Elemen Buruh Tidak Relevan, UU Ciptaker Berpihak Pada Pekerja
Oleh : Maya Naura Lingga
Rencana demonstrasi buruh yang juga menyerukan people power pada 10 Agustus 2023 di Istana Negara tidak relevan dan perlu dibatalkan. Sebab, tuntutan buruh yang intinya menggugat UU Ciptaker tersebut salah sasaran karena aturan tersebut ternyata berpihak pada pekerja.
Provokasi dari sejumlah tokoh-tokoh kontroversial seperti Rocky Gerung dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang akan melakukan demonstrasi pada 10 Agustus 2023 membuat kegaduhan.
Terkait hal ini, seorang aktivis Corong Rakyat Hasan menyebut bahwa aksi People Power itu nantinya bisa berpotensi membuat ricuh menjelang Pilpres 2024 mendatang. Pasalnya, gerakan yang mulanya masif itu bisa jadi sengaja ditunggangi karena buruh memang memiliki massa yang besar. Oleh sebab itu, buruh harus berhati-hati dan jangan sampai ditunggangi oleh penumpang gelap.
Tuntutan elit buruh yang selama ini menolak UU Ciptaker memang terlihat mengada-ada. Pasalnya, Seluruh aspirasi dari para pekerja dan buruh benar-benar sudah tertampung dalam UU Cipta Kerja. Terkait hal itu, Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian, Edy Priyono menyatakan bahwa seluruh proses dari awal perancangan hingga penerbitan UU Cipta Kerja sendiri memang sebenarnya semua telah sesuai dengan aspirasi publik.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama KSP, Fadjar Dwi Wisnuwardhani membantah adanya anggapan bahwa seolah penerbitan UU Cipta Kerja hanyalah mewakili kepentingan satu pihak saja, yakni pengusaha. Menurutnya hal tersebut tidak benar karena justru sebaliknya, UU Ciptaker berdiri diatas kepentingan semua pihak termasuk para pekerja dan pelaku UMKM.
Jelas sekali bahwa dengan adanya gerakan people power itu sangatlah berpotensi rawan apabila hal itu terus saja dibiarkan begitu saja, sehingga kedepan akan menjadi sebuah kegaduhan yang sangat membesar. Maka dari itu, pihak aparat keamanan dan penegak hukum jangan sampai lengah dengan adanya ancaman gerakan tersebut.
Apabila misalnya tidak diredam dengan baik oleh bantuan aparat penegak hukum, potensi terjadinya kegaduhan akan menjadi semakin membesar, sehingga seluruh masyarakat di Indonesia juga harus mampu untuk melek dan jauh lebih perhatian akan adanya potensi ancaman yang sangat mampu memecah belah bangsa.
Narasi gerakan people power memang sangat erat kaitannya dengan adanya upaya untuk melakukan pemakzulan kepada pemerintahan yang saat ini berdaulat dan sah secara konstitusi. Tentunya sudah tidak ada alasan lain lagi bagi semua pihak untuk mampu terus mengantisipasi agar gerakan tersebut tidak berlanjut dan bisa segera diselesaikan.
Jangan sampai membiarkan masyarakat mengikuti dan menjalankan berbagai macam hal yang kiranya sama sekali tidak ada dasar hukumnya, termasuk di dalamnya adalah ajakan berupa imbauan melaksanakan gerakan people power yang digaungkan oleh sekelompok pihak yang sama sekali tidak bertanggung jawab dan jelas saja mereka memiliki agenda tertentu demi melancarkan kepentingan mereka sendiri.
Gerakan people power sendiri jelas merupakan sebuah narasi yang sangat bertentangan dengan konstitusi serta hukum yang sah dan berlaku dinegara ini bahkan juga telah menyimpang dari jalur yang ada. Karena, sudah sepatutnya pemerintahan yang ada dan sah saat ini sudah berjalan dengan sangat baik, sehingga sama sekali tidak perlu adanya gerakan pemakzulan demikian.
Khususnya untuk seluruh generasi muda pun, hendaknya terus mampu mengantisipasi dan meningkatkan kewaspadaan diri mereka masing-masing dan juga belajar untuk bisa semakin jeli ketika melihat apapun yang beredar di media sosial, yang mana sama sekali kurang adanya filter tersebut.
Jika terdapat suatu gerakan ataupun isu yang kiranya sangat berpotensi untuk menyebabkan terjadinya provokasi dengan disertai berbagai macam ajakan yang ilegal dan bermuara pada pemakzulan pemerintahan yang sah dan berdaulat meski didalamnya terdapat embel-embel apapun yang sepertinya seolah itu adalah baik, hendaknya bisa dilakukan pengecekan dan verifikasi terlebih dahulu.
Dalam hal ini, peranan seluruh masyarakat di Tanah Air termasuk juga kepada para generasi muda memang menjadi hal yang sangat penting untuk semakin meningkatkan akan filterisasi apapun informasi yang mereka serap dan mereka terima di media sosial. Biasanya pemuda yang masih mencari jati diri adalah mereka yang akan dengan sangat mudah ikut arus begitu saja dan biasanya juga mudah untuk terprovokasi, sehingga kewaspadaan diri memang sangat penting untuk ditekankan.
Memasuki tahun politik, yang mana pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang semakin dekat, biasanya memang akan secara tiba-tiba muncul adanya sekelompok massa tertentu yang memiliki agenda praktis tertentu dan berupaya untuk terus mencari massa dengan jumlah yang banyak hingga akan menunggangi massa tersebut hanya demi kepentingan mereka sendiri.
Untuk masyarakat, harus menyadari bahwa memang negara ini menganut dan menjunjung sangat tinggi adanya asas demokrasi, sehingga adanya perbedaan pilihan atau pendapat politik merupakan sesuatu yang sangat wajar terjadi, namun hendaknya hal tersebut jangan sampai menjadi pemicu atas terjadinya pecah belah di masyarakat.
Provokasi elemen buruh untuk melakukan demonstrasi people power pada 10 Agustus 2023 perlu untuk ditentang semua pihak karena tidak akan mendatangkan manfaat apapun untuk kebaikan bangsa kedepannya. Masyarakat pun diharapkan kritis dan tidak termakan provokasi Said Iqbal tersebut yang disinyalir merupakan akal-akalan untuk mendulang suara jelang Pemilu 2024.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
