Program Magang Nasional Dibuka Lagi, Fresh Graduate Berpeluang Dapat Uang Saku hingga Rp6 Juta

Program Magang Nasional Dibuka Lagi, Fresh Graduate Berpeluang Dapat Uang Saku hingga Rp6 Juta

Jakarta – Pemerintah kembali membuka Program Magang Nasional 2026 sebagai upaya memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kesiapan lulusan baru memasuki dunia industri. Program yang diinisiasi Kementerian Ketenagakerjaan ini akan mulai membuka pendaftaran pada 15 Juli 2026 dengan total kuota mencapai 150 ribu peserta

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan kuota Program Magang Nasional tahun ini meningkat dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Jika pada angkatan pertama tersedia 100 ribu peserta, kini pemerintah menambah kuota menjadi 150 ribu peserta dengan dukungan anggaran sekitar Rp4,2 triliun.

“Kita mulai nanti pendaftaran peserta ini, yang mungkin ditunggu-tunggu, 15 Juli. Jadi masih ada kesempatan dua minggu lagi kira-kira,” ujar Yassierli.

Ia menjelaskan proses rekrutmen dilakukan secara bertahap agar pelaksanaannya lebih efektif. Pendaftaran dibagi menjadi tiga gelombang, masing-masing menyediakan kuota 50 ribu peserta.

 

“Pada 15 Juli kita akan mulai buka batch pertama pendaftaran untuk kuota sebesar 50.000 orang. Nanti kita buka segera sesudah itu batch kedua 50.000, dan batch ketiga 50.000 orang,” jelasnya.

 

Program ini ditujukan bagi lulusan diploma dan sarjana yang baru menyelesaikan pendidikan. Selama enam bulan, peserta akan memperoleh pengalaman kerja langsung di perusahaan sekaligus mendapatkan pendampingan dari mentor profesional guna memperkuat kompetensi dan kesiapan menghadapi dunia kerja.

 

Secara terpisah, Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyebut Program Magang Nasional merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap tingginya kebutuhan lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi.

 

“Untuk itu, Bapak Presiden Prabowo melalui Pak Menaker beserta tim membentuk namanya Program Magang Nasional. Dan ini sudah angkatan yang kedua, tahun lalu sudah dilaksanakan, tahun 2025,” kata Teddy.

 

Selain pengalaman kerja, peserta juga memperoleh uang saku yang disesuaikan dengan Upah Minimum Regional (UMR) di lokasi perusahaan tempat mereka ditempatkan.

 

“Kemudian mendapatkan penghasilan yang cukup signifikan, itu di antara Rp3,5 juta sampai bahkan ada yang Rp6 juta per bulan, tergantung dari lokasi mereka bekerja,” ungkap Teddy.

 

Melalui perluasan Program Magang Nasional, pemerintah berharap semakin banyak lulusan baru memiliki pengalaman, keterampilan, dan daya saing yang lebih baik sehingga peluang memperoleh pekerjaan tetap semakin terbuka, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sekolah Rakyat Menjadi Wujud Nyata Asta Cita dalam Membangun Manusia Indonesia

By 0

Sekolah Rakyat Menjadi Wujud Nyata Asta Cita dalam Membangun Manusia Indonesia  Oleh: Aziz Rahman Program Sekolah Rakyat kian menunjukkan bagaimana agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata pembangunan manusia. Pendidikan ditempatkan bukan hanya sebagai sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas kesempatan, memutus rantai kemiskinan, dan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan masa depan. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat karena program tersebut merupakan prioritas pemerintah. Dalam koordinasi lintas kementerian pada Mei 2026, Dody menyebut rata-rata progres fisik pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 93 lokasi telah mencapai 62,63 persen dan pemerintah menargetkan penyelesaian agar fasilitas dapat segera difungsikan. Ia juga menekankan bahwa dirinya turun langsung ke lapangan bukan hanya untuk memantau, tetapi sekaligus mencari solusi atas persoalan teknis yang muncul. Sikap tersebut memperlihatkan karakter pemerintahan yang ingin memastikan program prioritas tidak berhenti pada perencanaan. Bahkan ketika menemukan pekerjaan yang terlambat, Dody memberikan teguran keras kepada kontraktor pembangunan Sekolah Rakyat di Mamuju pada awal Agustus 2026. Teguran itu penting dibaca sebagai bentuk pengawasan dan keberpihakan pada kepentingan publik: percepatan harus berjalan bersama mutu, keselamatan, dan kepastian manfaat bagi peserta didik. Di sisi lain, pembangunan Sekolah Rakyat DKI Jakarta yang digarap Hutama Karya telah memasuki tahap pemanfaatan pada tahun ajaran 2026/2027, dengan 240 siswa bergabung pada gelombang pertama. Dari Papua, dukungan terhadap program ini memperlihatkan bahwa pemerataan pendidikan tidak boleh berhenti di pusat-pusat pertumbuhan. Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra sejak awal menyatakan kesiapan daerahnya mendukung Sekolah Rakyat. Pada tahap awal, Pemkab Biak Numfor mengusulkan revitalisasi aset Badan Diklat untuk dua rombongan belajar tingkat SMA dengan kapasitas 50 siswa, sekaligus menyiapkan lahan 10 hektare bagi pengembangan fasilitas jenjang SD dan SMP. Dalam perkembangannya, kapasitas pelaksanaan diperluas menjadi 100 siswa. Perkembangan terbaru semakin memperkuat arti penting dukungan daerah. Pada 1 Agustus 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan groundbreaking Sekolah Rakyat di Biak Numfor dan mengajak kepala daerah se-Tanah Papua mendukung program tersebut. Dengan demikian, Sekolah Rakyat di Papua bukan hanya proyek pendidikan, tetapi simbol bahwa kebijakan nasional dapat hadir secara nyata hingga wilayah timur Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melengkapi gambaran tersebut dengan menempatkan ketepatan sasaran sebagai prinsip utama. Saat merespons kesiapan Biak Numfor, ia menegaskan bahwa program harus memprioritaskan anak dari keluarga penerima manfaat pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, terutama yang berada di sekitar lokasi sekolah. Pemerintah juga terus membangun koordinasi lintas kementerian agar pengelolaan program, kurikulum, tenaga pendidik, dan mutu pendidikan berjalan selaras. Data nasional menunjukkan skala kebijakan ini terus membesar. Hingga April 2026, Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi yang tersebar di 36 provinsi, dengan dukungan lebih dari 2.500 tenaga pendidik dan kependidikan. Sebelumnya, pada Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang saat itu tersebar di 34 provinsi sekaligus melakukan groundbreaking 104 Sekolah Rakyat permanen. Perluasan cakupan hingga 36 provinsi menunjukkan program terus menjangkau wilayah yang lebih luas. Pada Juni 2026, ketika meninjau Sekolah Rakyat di Tabanan, Presiden kembali menegaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang paling membutuhkan.…

All Rights Reserved © 2025