Presiden Tegaskan APBN Jadi Fondasi Perlindungan Ekonomi Rakyat

Presiden Tegaskan APBN Jadi Fondasi Perlindungan Ekonomi Rakyat

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi fondasi utama dalam menjaga perlindungan ekonomi rakyat di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian.

 

Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen DPR/MPR RI.

 

Presiden menjelaskan pemerintah tetap optimistis terhadap prospek ekonomi nasional meski dunia sedang menghadapi tekanan geopolitik dan geoekonomi.

 

Menurutnya, strategi ekonomi yang tepat serta kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan akan menjadi kunci menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.

 

“Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029,” ujar Presiden Prabowo.

 

Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Dalam RAPBN 2027, angka kemiskinan diproyeksikan turun menjadi 6,0 hingga 6,5 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun ke kisaran 4,30 hingga 4,87 persen.

 

Untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, pemerintah merencanakan belanja negara pada APBN 2027 berada di kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

 

Sementara pendapatan negara ditargetkan mencapai 11,82 hingga 12,40 persen PDB dengan defisit anggaran dijaga pada rentang 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB.

 

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai kehadiran langsung Presiden dalam menyampaikan RAPBN 2027 menjadi langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan publik dan investor terhadap arah ekonomi nasional.

 

“Urgensi utama dari pidato langsung Presiden sebenarnya terletak pada kebutuhan membangun kembali kepercayaan,” kata Achmad.

 

Ia menilai pelaku pasar saat ini tidak hanya memperhatikan angka APBN, tetapi juga konsistensi kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.

 

“Investor membaca situasi ini dengan sangat sensitif. Mereka tidak hanya melihat angka APBN, tetapi juga konsistensi kebijakan,” ujarnya.

 

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyebut penyampaian langsung KEM-PPKF oleh Presiden menjadi tradisi baru dalam pembahasan kerangka ekonomi makro di DPR.

 

Langkah tersebut dinilai mempertegas keseriusan pemerintah menjaga stabilitas fiskal dan perlindungan ekonomi rakyat.

Negara Makin Bersiap Melawan Terorisme Digital 

By 0

Negara Makin Bersiap Melawan Terorisme Digital  Oleh : Gavin Asadit Perkembangan teknologi digital telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat, mulai dari kemudahan akses informasi hingga percepatan transformasi ekonomi. Namun, di balik berbagai peluang tersebut, ruang siber juga menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran paham radikal, propaganda ekstremisme, rekrutmen anggota kelompok teror, hingga pendanaan terorisme melalui platform digital. Pemerintah memandang ancaman tersebut sebagai bentuk baru terorisme yang membutuhkan pendekatan penanganan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Oleh karena itu, sepanjang 2026 pemerintah terus memperkuat strategi nasional dalam menghadapi terorisme digital melalui sinergi antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, serta masyarakat. Perubahan pola penyebaran paham radikal menjadi perhatian serius pemerintah. Jika sebelumnya proses radikalisasi banyak berlangsung melalui pertemuan langsung, kini media sosial, aplikasi percakapan, forum daring, hingga berbagai platform digital menjadi sarana utama penyebaran propaganda. Laporan tren terorisme yang dipublikasikan BNPT bersama UNDP menunjukkan bahwa sebagian pelaku tindak pidana terorisme dalam beberapa tahun terakhir pertama kali terpapar konten ekstremis melalui internet, bahkan terdapat pelaku yang seluruh aktivitas radikalisasinya berlangsung di ruang digital. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ancaman terorisme kini semakin bergeser ke ranah siber sehingga strategi pencegahan harus ikut bertransformasi dengan memperkuat literasi digital, pengawasan ruang siber, serta ketahanan masyarakat terhadap propaganda ekstremisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menegaskan bahwa pencegahan terorisme tidak lagi hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga harus mengedepankan upaya preventif melalui penguatan ketahanan masyarakat di ruang digital. Menurutnya, BNPT terus memperkuat strategi kontra narasi, meningkatkan kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, serta memperluas edukasi kepada generasi muda agar mampu mengenali dan menolak berbagai bentuk propaganda ekstremisme yang beredar melalui internet. Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci karena ancaman digital berkembang sangat cepat dan tidak mengenal batas wilayah. Sejalan dengan penguatan strategi pencegahan, pemerintah juga memperkuat tata kelola ruang digital melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Kementerian Komunikasi dan Digital terus meningkatkan kerja sama dengan BNPT dalam mempersempit ruang gerak penyebaran konten radikal, termasuk melalui implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital dan peningkatan pengawasan terhadap platform digital. Pemerintah menilai bahwa ruang digital yang sehat harus dibangun melalui keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan perlindungan masyarakat dari konten yang mengandung unsur radikalisme, kekerasan, maupun propaganda terorisme. Pendekatan tersebut dilakukan secara bertahap melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan literasi digital, serta koordinasi dengan penyelenggara platform digital nasional maupun global. …

All Rights Reserved © 2025