• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Presiden Prabowo Tinjau Korban Bencana di Sumatera, Tegaskan Penguatan Solidaritas Nasional

Presiden Prabowo Tinjau Korban Bencana di Sumatera, Tegaskan Penguatan Solidaritas Nasional

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 1 December 2025

Presiden Prabowo Tinjau Korban Bencana di Sumatera, Tegaskan Penguatan Solidaritas Nasional

Sibolga — Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan langsung ke wilayah-wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara yang beberapa hari terakhir mengalami kerusakan cukup luas. Kedatangan Presiden menjadi penguatan moral bagi masyarakat, sekaligus memastikan seluruh langkah penanganan berjalan cepat, terukur, dan melibatkan kekuatan nasional secara terpadu.

 

“Saya melihat langsung kondisi di lapangan, banyak akses terputus akibat cuaca ekstrem. Namun seluruh jajaran sudah bergerak maksimal untuk membuka jalur dan menyalurkan bantuan secepat mungkin,” ujar Presiden Prabowo Subianto di Sibolga.

 

 

Peninjauan tersebut disertai arahan untuk mempercepat penyaluran logistik, penanganan medis, serta pengamanan kawasan rawan. Operasi udara dan laut turut dioptimalkan untuk menjangkau daerah yang masih terisolasi akibat longsor dan banjir. Kapal pengangkut bahan bakar telah mulai merapat di pelabuhan, sedangkan pesawat Hercules terus diterbangkan guna mendistribusikan bantuan ke titik-titik terdampak.

 

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang sudah bekerja cepat. TNI, Polri, Kementerian PUPR, BNPB, dan pemerintah daerah menunjukkan sinergi yang kuat dalam situasi darurat ini. Musibah dihadapi dengan ketabahan dan solidaritas. Bangsa ini kuat dan mampu melewati cobaan ini,” tegas Presiden Prabowo Subianto.

 

Kehadiran Presiden dan langkah cepat pemerintah mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai bahwa kehadiran Presiden di lapangan menunjukkan komitmen tinggi pemerintah pusat untuk tidak membiarkan daerah menghadapi bencana seorang diri.

 

“Sekarang saja, bantuan telah dikirim Presiden Prabowo dengan menggunakan empat pesawat. Ini adalah bentuk perhatian nyata yang seharusnya menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat langkah penanganan,” ujar Alex Indra Lukman.

 

Menurutnya, daerah perlu segera mempercepat proses pendataan dampak bencana agar alur bantuan dari pusat dapat disalurkan lebih optimal dan tepat sasaran. Langkah Presiden dinilai menjadi indikator bahwa pemerintah pusat siap mem-backup penuh proses pemulihan.

 

“Presiden Prabowo telah memberikan sinyal kuat, bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara bersama-sama. Pengiriman bantuan melalui empat pesawat ditambah dua helikopter adalah bukti bahwa pemerintah tidak menunda respons,” tambah Alex Indra Lukman.

 

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengemukakan bahwa arahan Presiden telah menggerakkan seluruh kementerian, lembaga, serta aparat keamanan untuk fokus pada penanganan fase tanggap darurat.

 

“Perintah Bapak Presiden adalah seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk tahapan tanggap darurat sekarang ini untuk meringankan beban masyarakat,” ujar Pratikno.

 

Ia menambahkan bahwa kementerian dan lembaga terkait telah berada di lokasi sejak hari pertama bencana terjadi, memastikan akses jalan mulai dibuka, jaringan listrik dipulihkan, dan distribusi bantuan berlangsung tanpa hambatan. Pemerintah juga mulai mempersiapkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk penyediaan hunian sementara dan perbaikan fasilitas vital.

 

Upaya terpadu ini menjadi cerminan bahwa penanganan bencana tidak hanya berfokus pada respons cepat, tetapi juga pada pemulihan berkelanjutan. Solidaritas seluruh unsur pemerintahan memperlihatkan bahwa kekuatan bangsa terletak pada kebersamaan dalam menghadapi tantangan besar. Pemerintah terus memastikan bahwa setiap langkah penanganan memberikan rasa aman, harapan, dan kepastian bagi warga terdampak. (*)

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

November 7, 2026

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

November 7, 2026

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan…

Pengelolaan Devisa yang Prudent, Stabilitas Ekonomi Nasional Terjaga

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Pengelolaan Devisa yang Prudent, Stabilitas Ekonomi Nasional Terjaga Oleh Hanum Sekarningrum Ketahanan ekonomi Indonesia terus…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.