Presiden Prabowo Tegaskan Diplomasi Global Demi Kepentingan Nasional

Presiden Prabowo Tegaskan Diplomasi Global Demi Kepentingan Nasional

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa langkah diplomasi global yang dilakukannya diarahkan untuk mengamankan kepentingan nasional, terutama di sektor energi, di tengah dinamika dunia yang terus berubah.

 

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa dalam kunjungan ke Rusia, Prabowo akan memastikan ketersediaan pasokan minyak bagi Indonesia.

 

Ia menekankan bahwa agenda utama mencakup penguatan ketahanan energi melalui kerja sama berkelanjutan dengan pemerintah Rusia.

 

“Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah Rusia dan memastikan pasokan energi nasional yang stabil, termasuk ketersediaan minyak,” ujar Teddy.

 

Selain itu, pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin juga akan membahas perkembangan geopolitik global. Teddy menyebut Indonesia akan menyuarakan perannya dalam menjaga stabilitas dunia.

 

“Menyuarakan posisi strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global,” ucapnya.

 

Menurutnya, pertemuan kedua pemimpin memiliki arti penting di tengah perubahan lanskap global yang semakin dinamis, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan internasional.

 

Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia akan memperoleh pasokan minyak mentah dan LPG dari Rusia. Kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Prabowo dan Putin di Kremlin.

 

Bahlil mengungkapkan hasil pembahasan menunjukkan perkembangan positif.

 

“Alhamdulillah apa yang sudah menjadi kesepakatan itu, kita mendapatkan hasil yang cukup baik dimana kita bisa mendapatkan cadangan crude kita untuk kita nambah. Di samping itu juga kita akan bisa mendapatkan LPG,” ujarnya.

 

Selain itu, peluang kolaborasi juga terbuka pada pengembangan penyimpanan minyak, pasokan jangka panjang, hingga sektor nuklir dan mineral.

 

“Kita ingin semua ini betul-betul memberi kepastian bagi ketahanan energi nasional,” tegas Bahlil.

 

Ia menilai kemitraan dengan Rusia menjadi opsi strategis mengingat kapasitas produksi energi negara tersebut yang besar.

 

“Sekali lagi saya merasa senang hari ini karena atas arahan Bapak Presiden Prabowo untuk menindaklanjuti secara tuntas. Dan alhamdulillah sekali lagi saya katakan bahwa insyaallah bisa kita mendapatkan yang baik,” pungkasnya.

 

Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun memastikan kesiapan infrastruktur dalam negeri.

 

“Untuk crude dari Rusia, Refinery Unit/kilang yang dimiliki Pertamina mampu dan dapat mengolahnya untuk menjadi produk olahan dari crude tersebut,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, Pertamina akan mengikuti kebijakan pemerintah dalam impor minyak.

 

“Pertamina tentunya akan mendukung dan turut berperan dalam penyediaan energi di dalam negeri dan pendistribusiannya mulai dari pengolahan hingga menjadi produk,” kata Roberth.

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025