• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Presiden Prabowo Prioritaskan Revitalisasi Sekolah, Fokus 3T dan Sarpras Kritis

Presiden Prabowo Prioritaskan Revitalisasi Sekolah, Fokus 3T dan Sarpras Kritis

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 21 January 2026

Presiden Prabowo Prioritaskan Revitalisasi Sekolah, Fokus 3T dan Sarpras Kritis

Jakarta – Program revitalisasi sekolah kini menjadi salah satu prioritas nasional pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh Indonesia. Fokus utama diarahkan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta sekolah-sekolah dengan kondisi sarana dan prasarana yang dinilai kritis.

 

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan di bidang pendidikan dengan menambah jumlah sekolah yang mendapatkan jatah renovasi sebanyak 60ribu sekolah di 2026. Angka itu melonjak tajam dari rencana awal dalam APBN yang semula hanya 11.700 sekolah. Dengan tambahan ini, total target pemerintah mencapai 71.700 sekolah.

 

Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad menyatakan dukungannya atas instruksi Presiden Prabowo terebut. Ia menilai, kebijakan itu menjawab kebutuhan nyata kondisi pendidikan di lapangan.

 

“Kita tidak bisa menutup mata, masih banyak gedung sekolah yang rusak, bahkan membahayakan keselamatan siswa dan guru,” tegas Habib Syarief.

 

Ia mengungkapkan, sarana prasarana adalah fondasi utama pendidikan. Mustahil untuk mencetak generasi unggul jika proses belajar mengajar dilakukan di bawah atap yang bocor atau lantai yang retak.

 

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya transparansi dan pemerataan, terutama bagi sekolah-sekolah di daerah 3T yang sering kali luput dari perhatian pusat. “Komisi X akan terus mengawal agar program ini tepat sasaran. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa,” imbuhnya.

 

Pada 19 Januari 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sudah meresmikan delapan sekolah hasil program revitalisasi satuan Pendidikan di wilayah 3T yakni Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Peresmian ini sekaligus membuktikan komitmen pemerintah bahwa program ini dilakukan dengan sungguh-sungguh.

 

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat menerangkan, Pulau Sebatik merupakan salah satu pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

 

“Salah satu komponen penting adalah tersedianya sarana pendidikan yang memadai, yang memenuhi syarat-syarat terciptanya sekolah yang aman, nyaman serta mendukung pembelajaran yang efektif,” kata Atip.

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

July 21, 2026

Taklimat Presiden Tegaskan Optimisme Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia

July 21, 2026

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

Taklimat Presiden Tegaskan Optimisme Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Taklimat Presiden Tegaskan Optimisme Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia Oleh: Shafiq Tauqy Optimisme Indonesia menjadi…

Percepatan Infrastruktur dan Ekonomi Desa Jadi Fokus Taklimat Presiden

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Percepatan Infrastruktur dan Ekonomi Desa Jadi Fokus Taklimat Presiden Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk…

Taklimat Presiden Soroti Penguatan Infrastruktur, Pangan, dan Efisiensi BUMN

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Taklimat Presiden Soroti Penguatan Infrastruktur, Pangan, dan Efisiensi BUMN Presiden Prabowo Subianto menyoroti percepatan pembangunan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.