Presiden Prabowo Dorong Ekonomi Biru lewat Penguatan Kampung Nelayan

Presiden Prabowo Dorong Ekonomi Biru lewat Penguatan Kampung Nelayan

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi biru sebagai strategi besar pembangunan nasional yang berpihak kepada masyarakat pesisir dan nelayan. Melalui pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pemerintah mendorong lahirnya kawasan pesisir yang modern, produktif, dan mandiri sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional berbasis kelautan.

Dalam sejumlah kesempatan terbaru, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat besar dan harus dikelola secara optimal demi kesejahteraan rakyat. Presiden menyebut kebutuhan protein hewani dunia terus meningkat sehingga sektor kelautan Indonesia memiliki peluang strategis untuk menjadi kekuatan ekonomi baru nasional.

“Indonesia siap melakukan investasi besar-besaran pada ekonomi biru. Kita memiliki laut yang sangat kaya dan ini harus menjadi sumber kemakmuran rakyat, terutama masyarakat pesisir dan nelayan,” ujar Presiden.

 

Kepala Negara juga menekankan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi bagian dari strategi besar menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir. Menurutnya, modernisasi kampung nelayan akan meningkatkan produktivitas hasil tangkap, memperkuat rantai distribusi perikanan, hingga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat lokal.

 

“Kampung Nelayan Merah Putih harus menjadi model kemandirian pesisir. Kita ingin nelayan Indonesia hidup lebih sejahtera, memiliki fasilitas yang baik, akses produksi yang modern, dan lingkungan yang tertata,” kata Presiden.

 

Komitmen pemerintah tersebut mulai menunjukkan hasil nyata. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan pembangunan 65 Kampung Nelayan Merah Putih tahap pertama telah rampung 100 persen pada akhir April 2026 dan siap memasuki tahap operasional. Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mempercepat pembangunan ekonomi berbasis maritim sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan hingga daerah pesisir.

 

Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Tahap I dan II, Trian Yunanda, mengatakan penyelesaian pembangunan tahap pertama menjadi langkah penting dalam menghadirkan ekosistem ekonomi pesisir yang lebih modern dan terintegrasi.

 

“Kami melaporkan bahwa pekerjaan konstruksi KNMP Tahap 1 pada 65 lokasi telah selesai sepenuhnya 100 persen per akhir April 2026,” ungkap Trian.

 

Ia menjelaskan pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP guna memastikan seluruh fasilitas yang dibangun dapat berjalan optimal dan benar-benar dimanfaatkan masyarakat nelayan. Menurutnya, pengoperasian kampung nelayan akan difokuskan pada penguatan produktivitas, efisiensi distribusi hasil laut, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

 

“Tugas satgas adalah mengawal kesiapan operasional seluruh fasilitas yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat pesisir,” lanjutnya.

 

Selain pembangunan kampung nelayan, pemerintah juga terus memperkuat agenda hilirisasi dan investasi sektor kelautan. Langkah ini dinilai sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim dunia melalui pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi. Penguatan ekonomi biru juga diproyeksikan mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan ekspor hasil perikanan, serta memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah dinamika ekonomi global.***

Energi Terbarukan dan Industri Hijau Buka Babak Baru Investasi Nasional 

By 0

Energi Terbarukan dan Industri Hijau Buka Babak Baru Investasi Nasional  Oleh: Melki Nursahid  Indonesia sedang memasuki fase penting dalam pembangunan ekonomi. Transformasi energi tidak lagi sekadar agenda untuk mengurangi emisi, tetapi telah menjadi bagian strategis dari upaya memperkuat kedaulatan energi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, serta membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Di tengah potensi sumber daya alam yang melimpah, kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan patut dipandang sebagai langkah visioner menuju ekonomi nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas energi terbarukan sebagai fondasi ketahanan energi nasional. Target pengembangan energi surya hingga 100 GW menjadi gambaran besarnya ambisi pemerintah dalam membangun sistem energi yang semakin kuat. Pernyataan Presiden bahwa dengan kapasitas 100 GW Indonesia dapat menjadi bangsa yang benar-benar berdiri di atas kaki sendiri menunjukkan bahwa energi dipandang sebagai bagian integral dari kedaulatan nasional. Pandangan tersebut sangat relevan dengan tantangan pembangunan Indonesia ke depan. Pertumbuhan penduduk, industrialisasi, digitalisasi, dan peningkatan aktivitas ekonomi akan membutuhkan pasokan energi yang semakin besar. Karena itu, ketahanan energi tidak cukup hanya diukur dari kemampuan menyediakan energi pada hari ini, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan ketersediaannya dalam jangka panjang dengan biaya yang kompetitif dan sumber yang berkelanjutan. Target pengembangan energi surya tersebut tentu membutuhkan terobosan, investasi, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pengembangan PLTS 100 GWp merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk mempercepat kedaulatan energi nasional. Strateginya pun tidak bertumpu pada satu model, melainkan memanfaatkan potensi berbagai wilayah melalui PLTS skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, hingga pemanfaatan energi surya untuk kawasan industri dan kegiatan produktif. Pendekatan tersebut penting karena Indonesia memiliki karakter geografis yang sangat beragam. Potensi energi surya dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. PLTS terapung, misalnya, dapat memanfaatkan badan air tanpa harus mengorbankan lahan produktif. Sementara PLTS atap dapat mendorong masyarakat, dunia usaha, dan institusi untuk ikut menjadi bagian dari ekosistem energi bersih. Lebih jauh, pengembangan energi terbarukan harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi, bukan semata-mata kebijakan energi. Investasi di sektor energi bersih berpotensi menciptakan rantai ekonomi baru, mulai dari pembangunan pembangkit, manufaktur komponen, jasa konstruksi, pengembangan teknologi, hingga pemeliharaan infrastruktur. Semakin besar ekosistem yang terbentuk di dalam negeri, semakin besar pula peluang Indonesia memperoleh nilai tambah. Yang tidak kalah penting, transisi energi harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kehadiran PLTS Pulau Sembur, sebagaimana disampaikan Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza, menjadi contoh bahwa pengembangan energi terbarukan dapat berjalan beriringan dengan penguatan koperasi dan pertumbuhan ekonomi desa. Artinya, energi bersih tidak berhenti sebagai proyek infrastruktur, tetapi dapat menjadi penggerak aktivitas ekonomi di tingkat lokal.…

All Rights Reserved © 2025