Presiden Jokowi belum putuskan perpanjangan PPKM Darurat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam evaluasi terkait pelaksanaan PPKM Darurat. Pengambilan keputusan mengenai perpanjangan PPKM Darurat disebut membutuhkan perhitungan yang matang.

“PPKM Darurat diperpanjang tidak? Kalo mau diperpanjang, sampai kapan? Ini betul-betul hal yang sangat sensitif, harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih jangan sampai keliru,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas, Jumat (16/7).

PPKM Darurat menjadi kebijakan yang diambil pemerintah untuk menekan lonjakan kasus positif virus corona (Covid-19). Ke inakan tersebut berupaya untuk menekan mobilitas masyarakat sehingga mencegah penularan.

Jokowi bilang penyekatan yang dilakukan dalam PPKM Darurat harus dievaluasi. Pasalnya saat ini terpantau masih terdapat keramaian di beberapa wilayah.

“Penyekatan ini mungkin perlu kita evaluasi. Apakah efektif juga menurunkan kasus karena ini yang terkena banyak di keluarga-keluarga. Atau ada strategi lain yang mungkin bisa kita intervensikan ke sana,” terang Jokowi.

Jokowi menyebut klaster penularan pada keluarga harus menjadi fokus utama saat ini. Selain itu, penggunaan masker juga penting untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Selain itu, bekas Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta penyekatan tak dilakukan dengan kekerasan. Ia menyinggung kasus Satpol PP yang memukul pemilik warung dan menyulut emosi masyarakat.

“Saya minta kepada Polri dan juga Mendagri, kepada daerah agar jangan keras dan kasar, (tapi) tegas dan santun. Sambil sosialisasi memberikan ajakan-ajakan, sambil bagi beras,” ungkap Jokowi.

Sebagai informasi, PPKM Darurat saat ini diselenggarakan di Jawa dan Bali dengan tambahan 15 daerah lain. PPKM Darurat akan berakhir pada 20 Juli mendatang.