• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Presiden Buka IAF dan HLF MSP 2024, Indonesia Perkuat Kemitraan Berkelanjutan Hadapi Tantangan Global

Presiden Buka IAF dan HLF MSP 2024, Indonesia Perkuat Kemitraan Berkelanjutan Hadapi Tantangan Global

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 2 September 2024

Presiden Buka IAF dan HLF MSP 2024, Indonesia Perkuat Kemitraan Berkelanjutan Hadapi Tantangan Global

Oleh : Rendra Pradipta

Penyelenggaraan Indonesia Africa Forum (IAF) Ke-2 dan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) di Bali menambah daftar panjang keberhasilan Indonesia dalam menggelar event internasional. IAF dan HLF MSP 2024 merupakan dua forum penting yang menandai langkah maju dalam upaya global untuk membangun kemitraan yang berkelanjutan dan solusi inovatif.

Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Indonesia Africa Forum (IAF) ke-2 dan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) di Bali. Dalam pidatonya, Presiden mengajak seluruh masyarakat dunia untuk meningkatkan solidaritas dan kesetaraan dalam menghadapi berbagai tantangan global. Di awal pidatonya, Presiden Jokowi menggambarkan kondisi global yang penuh tantangan, seperti perlambatan ekonomi, meningkatnya pengangguran, inflasi, dan ketegangan geopolitik yang terus berlanjut. Namun, ia menyoroti bahwa di tengah tantangan-tantangan tersebut, justru solidaritas internasional terlihat semakin melemah.

Presiden menekankan pentingnya memiliki arah dan visi baru untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan inklusif, terutama bagi negara-negara berkembang. Ia menekankan bahwa hanya melalui kerja sama dan solidaritas internasional, tantangan-tantangan ini dapat diatasi. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi bagian dari solusi global, khususnya dalam memperjuangkan prinsip kesetaraan, keadilan, dan solidaritas.

Dalam kesempatan berharga tersebut, Presiden Jokowi juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak situasi global terhadap negara-negara berkembang. Ia menyatakan bahwa negara-negara berkembang adalah yang paling merasakan dampak dari tantangan global saat ini, yang pada akhirnya, negara-negara berkembang adalah yang paling terdampak. Jutaan rakyat di negara berkembang menghadapi kesulitan yang sangat berat, sementara kita hanya memiliki enam tahun tersisa menuju 2030, dan baru 17% target SDGs yang tercapai.

IAF ke-2 dan HLF-MSP 2024 menjadi momen penting bagi Indonesia untuk semakin memperkuat perannya di panggung global. Melalui forum ini, Indonesia berupaya mendorong kerja sama yang lebih inklusif dan memperkuat solidaritas internasional, sekaligus memperkuat warisan diplomasi positif yang telah dibangun selama ini

Keduanya memberikan platform untuk memperkuat hubungan internasional, mendorong investasi dan perdagangan, serta menghadapi tantangan global dengan cara yang lebih terkoordinasi. Dengan kolaborasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan, diharapkan hasil dari kedua forum ini akan membawa dampak positif yang luas dan berkelanjutan bagi dunia.

Dalam gelaran IAF 2024, Indonesia telah mengangkat empat isu prioritas yang berfokus pada sektor ekonomi dengan kesepakatan bisnis hingga 3,5 miliar dolar AS (sekitar Rp 54,69 triliun). Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Pahala N Mansury, mengatakan kesepakatan bisnis antara swasta dan BUMN Indonesia dan Afrika dicapai melalui empat isu prioritas.

Pertama adalah sektor ketahanan pangan. Indonesia memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan Afrika sebagai pasar nontradisional. Afrika memiliki potensi seperti lahan yang luas dan iklim yang baik, serta potensi perdagangan dan rantai pasok sektor pangan yakni pupuk dan pengembangan biofuel.

Isu prioritas kedua untuk kerja sama yang ditingkatkan adalah ketahanan energi. Afrika menyimpan 10 persen cadangan minyak dunia. Selain energi fosil, energi terbarukan juga memiliki peluang kerja sama yang besar. Diharapkan ada beberapa pengembangan energi baru terbarukan seperti tenaga surya ataupun geothermal, masih dijajaki terus dan semoga bisa finalisasi.

Di sektor kesehatan, Indonesia dan Afrika disebutkan memiliki kebutuhan obat, vaksin, maupun alat kesehatan yang tinggi. Wamenlu menjelaskan sudah terdapat beberapa kerja sama di sektor kesehatan, seperti produk vaksin polio ke Afrika, yang juga melibatkan Biofarma dan Kimia Farma.

Sektor ketahanan mineral kritis menjadi prioritas keempat kerja sama kedua negara. Indonesia dan Afrika memiliki cadangan mineral kritis untuk transisi energi antara lain nikel, kobalt, grafit, dan mangan. Menurut Wamenlu, potensi yang bisa dikembangkan termasuk rantai pasok untuk produksi komponen dan baterai kendaraan listrik.

IAF ke-2 telah menghasilkan kerja sama di berbagai sektor antara Indonesia dengan negara-negara Afrika, kesepakatan bisnis antarkalangan swasta maupun BUMN, serta rancangan Kerja Sama Pembangunan dengan Afrika 2024-2029. Dengan mengangkat tema “Bandung Spirit for Africa’s Agenda 2063”, sebanyak enam kepala negara atau pemerintahan dari Benua Afrika hadir dalam perhelatan tersebut.

Sementara itu, keberhasilan HLF MSP 2024 menjadi momentum bagi Indonesia untuk kembali menunjukkan kepemimpinan global dalam memperkuat solidaritas dan kolaborasi lintas sektoral. Forum yang sukses digelar pada 1-3 September 2024 di Bali itu tidak hanya melanjutkan estafet keberhasilan Indonesia dalam memimpin forum dunia, tetapi juga menjadi manifestasi dari komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Hendra Wahanu Prabandani, menyebut HLF MSP 2024 menjadi bukti nyata bagaimana Indonesia mampu menggalang kemitraan multi-pihak, mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, hingga akademisi.

Forum ini berhasil menjadi katalisator untuk solusi inovatif dalam menghadapi tantangan global, serta memperkuat peran Indonesia sebagai pemimpin dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

Mengusung tema “Strengthening Multi-Stakeholder Partnerships: Towards a Transformative Change,” HLF MSP 2024 berhasil mempertemukan ribuan peserta dari berbagai negara dan organisasi internasional untuk bersama-sama membahas isu-isu global yang mendesak, termasuk upaya mempersempit kesenjangan pembangunan antara negara-negara di Selatan dan Utara.

Indonesia pun berkomitmen kuat mendorong solidaritas global sekaligus mempercepat pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 melalui kemitraan multipihak yang inovatif dan transformatif. Tiga fokus pembahasan pada pertemuan HLF MSP 2024 adalah pertama, Multi-Stakeholder Partnerships for Strengthening South-South and Triangular Cooperation, yaitu kemitraan lintas negara yang memperkuat kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular guna menciptakan solusi bersama dalam menghadapi tantangan global.
Kedua, Enhancing Welfare and Sustainability through Sustainable Economy, yaitu merumuskan strategi kolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan melalui ekonomi yang berkelanjutan dengan menekankan pada pentingnya integrasi lingkungan dalam pembangunan ekonomi.

Ketiga, Advancing Development through Innovative Financing, yaitu mendorong pembangunan melalui pembiayaan yang inovatif, yang menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara efektif.

Salah satu hasil dari HLF MSP 2024 adalah pembentukan kemitraan baru yang dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan. Forum ini berfungsi sebagai tempat bagi ide-ide kolaboratif untuk berkembang dan diimplementasikan. Kedepan, hasil dari forum ini diharapkan dapat menciptakan dampak yang signifikan dalam bentuk kolaborasi global yang lebih erat dan solusi yang lebih efektif untuk isu-isu yang mendesak.

Keberhasilan Indonesia menggelar kedua forum internasional tersebut patut mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Hal ini akan kembali menguatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam upaya mempersempit kesenjangan pembangunan antarnegara dan perkuatan solidaritas global yang berkelanjutan.

)* Penulis adalah Pengamat Masalah Ekonomi

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.