Peran Strategis Indonesia Bangun Jejaring Kemitraan Yang Berkelanjutan Dalam HLF-MSP dan IAF II

Indonesia menjadi tuan rumah dua acara internasional penting yang mencerminkan komitmen negara ini terhadap solidaritas global dan kerjasama internasional. Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 dan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 berhasil digelar dengan sukses, menegaskan peran strategis Indonesia dalam membangun jejaring global yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya pada acara yang digelar di Bali pada 1 – 3 September 2024 ini, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan kerja sama yang inklusif dan responsif terhadap tantangan global. Acara ini telah menjadi momen penting untuk memperkuat kerja sama internasional dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs).

Dalam upaya mempercepat pencapaian SDGs dan meningkatkan daya saing regional, Indonesia aktif terlibat dalam berbagai inisiatif kerja sama internasional. Salah satu langkah besar yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan HLF MSP dan IAF 2024 ini.

Dengan mengusung tema “Strengthening Multi-Stakeholder Partnerships: Towards a Transformative Change”, Indonesia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan kerja sama yang inklusif dan responsif terhadap tantangan global. Dengan demikian, lahir solusi-solusi inovatif untuk mengatasi berbagai masalah global.

Dalam gelaran HLF MSP 2024, Indonesia menyoroti tiga isu global utama, yaitu Kemitraan Multipihak untuk Memperkuat Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular, Menguatkan Kesejahteraan dan Keberlanjutan Melalui Ekonomi Berkelanjutan, serta Memajukan Pembangunan Melalui Inovasi Pembiayaan.

Hendra Wahanu Prabandani selaku Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menjelaskan pendekatan kemitraan multipihak ini sangat diperlukan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat global. Forum ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperbarui komitmen global dalam konteks kemitraan pembangunan yang efektif dan inklusif. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sepakat bahwa HLF MSP dan IAF 2024 memiliki keterkaitan yang erat, meskipun ada beberapa isu khusus di masing-masing forum.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu, Siti Nugraha Mauludiah, mengatakan bahwa salah satu fokus utama dalam IAF 2024 adalah penguatan kerja sama pembangunan di Afrika. Ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk mendukung tujuan pembangunan global, terutama di negara-negara berkembang. Komitmen ini dilandasi oleh semangat Konferensi Asia-Afrika 1955 dan kepemimpinan Indonesia dalam gerakan nonblok.

Indonesia telah menyelenggarakan lebih dari 1.000 program Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) dalam dua dekade terakhir, mencakup berbagai sektor seperti pertanian, kelautan, energi, dan pemberdayaan perempuan. Program-program ini tidak hanya ditujukan untuk negara-negara Afrika, tetapi juga untuk negara-negara di Asia, Pasifik, Timur Tengah, dan Amerika Selatan.

Data dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menunjukkan bahwa perdagangan antar negara-negara selatan terus meningkat. Dari 2005 – 2021, kontribusi perdagangan mereka terhadap perdagangan global naik dari 17 persen menjadi 28 persen. Dengan latar belakang ini, IAF dan HLF MSP 2024 dapat memperkuat peran negara-negara selatan untuk mencapai TPB 2030 dan Agenda 2063, yang merupakan rencana Afrika untuk menjadi pusat kekuatan global di masa depan.

Selain itu, di mata internasional, Indonesia semakin diakui sebagai mitra pembangunan bagi negara-negara berkembang. Inisiatif dan peran kepemimpinan Indonesia sebagai emerging donor semakin diakui, terutama dalam membantu negara-negara Afrika memperkuat ketahanan pangan, kesehatan, dan energi. Untuk memperkuat kerja sama pembangunan ini, Indonesia membentuk Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Indonesia (LDKPI) pada 2019, yang telah melaksanakan lebih dari 50 program hibah dengan total nilai lebih dari Rp 1 triliun.

Pada kesempatan berbeda, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Bappenas, Bogat Widyatmoko, menuturkan melalui HLF MSP 2024, Indonesia telah berkomitmen memperkuat solidaritas global sekaligus mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Perihal ini, melalui kemitraan multipihak yang inovatif dan transformatif.

Pertemuan di Bali ini telah mendorong pertumbuhan, khususnya negara berkembang melalui perdagangan dan investasi. Diskusi-diskusi pada HLF MSP 2024 juga mampu memperbesar peluang dan akses yang lebih mudah ke teknologi baru, sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan efisiensi integrasi ke perdagangan global. Langkah-langkah ini akan kembali menguatkan peran Indonesia dalam upaya mempersempit kesenjangan pembangunan antarnegara dan mempercepat pencapaian TPB/SDGs 2030.

Kepemimpinan Indonesia dalam menggelar HLF MSP dan IAF 2024 menunjukkan komitmen kuat negara ini untuk berperan aktif dalam menciptakan kerja sama global yang inklusif dan berkelanjutan. Inisiatif seperti ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional, tetapi juga berkontribusi pada upaya global untuk mencapai pembangunan yang lebih merata dan adil.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, pendekatan multipihak dan kerja sama internasional menjadi kunci untuk menemukan solusi inovatif dan memastikan bahwa tidak ada negara yang tertinggal. Indonesia, melalui forum-forum ini, berperan sebagai jembatan penghubung yang memperkuat solidaritas antar negara, terutama dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025