• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Jokowi Resmi Buka Indonesia-Africa Forum 2024, Komitmen Tingkatkan Kerjasama Utara-Selatan

Jokowi Resmi Buka Indonesia-Africa Forum 2024, Komitmen Tingkatkan Kerjasama Utara-Selatan

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 2 September 2024

Jokowi Resmi Buka Indonesia-Africa Forum 2024, Komitmen Tingkatkan Kerjasama Utara-Selatan

Jakarta – Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 yang diselenggarakan di Bali, dengan membawa semangat baru untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan negara-negara Afrika.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia siap menjadi mitra yang andal bagi Afrika dalam berbagai agenda pembangunan.

“Indonesia siap bermitra dengan siapa pun di kawasan Afrika untuk mengangkat agenda pembangunan ke tingkatan yang lebih tinggi,” ujar Jokowi pada sesi pembukaan, Senin (2/9).

Presiden Jokowi juga menyampaikan pencapaian penting dari forum ini, yaitu peningkatan nilai kesepakatan bisnis antara Indonesia dan negara-negara Afrika.

“Dalam IAF kali ini, kita telah mencatat kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 3,5 miliar US Dollar. Jumlah tersebut jauh meningkat 6 kali lipat dibanding IAF pertama yang diselenggarakan pada tahun 2018,” ungkapnya.

Prestasi ini, menurut Jokowi, sejalan dengan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama Utara-Selatan sebagai wujud solidaritas global.

IAF ke-2 mengusung tema “Bandung Spirit for Africa’s Agenda 2063,” yang kembali mengingatkan pada kedekatan historis antara Indonesia dan Afrika sejak Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.

Forum ini menyoroti empat sektor prioritas, yaitu ketahanan pangan, energi, kesehatan, dan mineral, yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi kemajuan bersama.

Wakil Menteri Luar Negeri, Pahala Mansury, menambahkan bahwa IAF ke-2 memberikan peluang besar bagi Indonesia dan negara-negara Afrika untuk memperdalam kerjasama di sektor-sektor tersebut.

“Negara-negara Afrika memiliki potensi besar untuk mendiversifikasi pasar ekspor dan investasi Indonesia,” kata Pahala.

Selain kesepakatan bisnis, forum ini juga diharapkan menghasilkan beberapa nota kesepahaman (MoU) kerjasama yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang saling menguntungkan.

“IAF ke-2 diharapkan menghasilkan MoU dengan total nilai mencapai US$ 3,5 miliar, yang tentunya akan memperkuat fondasi kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Afrika,” tambah Pahala.

Di samping itu, High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF-MSP) 2024 yang digelar bersamaan dengan IAF ke-2 turut menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional Kementerian PPN/Bappenas, Hendra Wahanu Prabandani, menyebut forum ini sebagai bukti nyata kepemimpinan Indonesia dalam menggalang kemitraan multi-pihak.

“Forum ini menjadi katalisator untuk solusi inovatif dalam menghadapi tantangan global, serta memperkuat peran Indonesia sebagai pemimpin dalam upaya mencapai SDGs,” jelas Hendra.

Dengan tema “Strengthening Multi-Stakeholder Partnerships: Towards a Transformative Change,” HLF-MSP 2024 diharapkan mampu melanjutkan estafet keberhasilan Indonesia dalam memimpin forum dunia dan menjadi manifestasi dari komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

“Kita ingin menyampaikan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk memastikan kerja sama yang inklusif dan menemukan solusi inovatif untuk masalah global yang semakin kompleks,” tutup Hendra.

Kedua forum ini, IAF ke-2 dan HLF-MSP 2024, tidak hanya memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara-negara Afrika, tetapi juga menegaskan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan keadilan dan inklusivitas dalam kerja sama internasional.

Melalui kesuksesan ini, Indonesia semakin memperkokoh posisinya sebagai pemimpin global yang aktif dalam memajukan kerja sama Selatan-Selatan dan menghadirkan solusi bagi tantangan global yang kompleks. []

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.