• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Sinergitas Lintas Instansi Menyukseskan ISF

Sinergitas Lintas Instansi Menyukseskan ISF

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 2 September 2024

Sinergitas Lintas Instansi Menyukseskan ISF

Oleh : Bambang Sugianto

International Sustainability Forum (ISF) merupakan sebuah inisiatif global yang menjadi wadah penting untuk membahas berbagai isu terkait keberlanjutan. Forum ini menjadi platform strategis dalam mencari solusi yang dapat diterapkan di berbagai sektor, baik ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Dalam menyukseskan ISF, peran aktif kementerian dan lembaga di Indonesia sangatlah penting.

Keberhasilan forum ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dari berbagai sektor yang dipimpin oleh kementerian dan lembaga terkait.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi salah satu ujung tombak dalam pelaksanaan ISF. Dengan fokus pada isu-isu lingkungan, KLHK berperan penting dalam mengarahkan pembahasan forum menuju solusi-solusi konkret yang dapat diimplementasikan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, menekankan bahwa ISF merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga lingkungan hidup.

ISF adalah momentum bagi Indonesia untuk mengukuhkan posisi sebagai negara yang berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan. Melalui forum ini, Indonesia dapat berbagi pengalaman dan mengadopsi praktik terbaik dari berbagai negara.

Lebih lanjut, KLHK juga telah mempersiapkan sejumlah program yang akan dipresentasikan dalam forum ini, termasuk inisiatif rehabilitasi hutan dan pengurangan emisi karbon. Upaya ini tidak hanya menunjukkan keseriusan Indonesia dalam isu lingkungan, tetapi juga memberikan contoh bagi negara lain tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga memainkan peran krusial dalam ISF. Mengingat sektor energi merupakan salah satu kontributor utama emisi karbon, Kementerian ESDM berfokus pada pengembangan energi terbarukan sebagai solusi keberlanjutan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa ISF menjadi platform yang tepat untuk mempromosikan penggunaan energi bersih di Indonesia. Kementerian ESDM akan memanfaatkan ISF untuk memperkuat komitmen Indonesia dalam transisi menuju energi terbarukan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita tidak mengorbankan lingkungan.

Kementerian ESDM juga berencana untuk memperkenalkan beberapa proyek energi terbarukan yang telah berhasil dijalankan di Indonesia, seperti pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga angin. Inisiatif ini diharapkan dapat menginspirasi negara lain untuk mengadopsi teknologi serupa, sekaligus membuka peluang kerja sama internasional dalam bidang energi bersih.

Tidak kalah pentingnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga memiliki peran strategis dalam menyukseskan ISF. Sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas kebijakan ekonomi, peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam ISF adalah memastikan bahwa semua inisiatif keberlanjutan dapat diterapkan secara ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan lingkungan dan sosial. ISF adalah forum di mana kita dapat merancang kebijakan yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga menguntungkan secara ekonomi. Keberlanjutan adalah kunci untuk pertumbuhan jangka panjang yang inklusif.

Dalam forum ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mempresentasikan berbagai kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk insentif untuk perusahaan yang mengadopsi praktik ramah lingkungan dan regulasi yang mendorong investasi hijau. Selain itu, kementerian ini juga berperan dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan dari forum ini dapat diimplementasikan secara efektif di Indonesia.

Salah satu poin penting yang akan diangkat oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah pentingnya kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kemitraan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi dalam teknologi hijau dan mendorong inovasi yang berkelanjutan di berbagai sektor ekonomi.

Keberhasilan ISF tidak hanya ditentukan oleh penyelenggaraan yang baik, tetapi juga oleh hasil konkret yang dapat diterapkan di lapangan. Oleh karena itu, kolaborasi antara kementerian dan lembaga menjadi sangat penting. Masing-masing kementerian memiliki peran yang spesifik, namun tujuan akhirnya adalah sama, yaitu memastikan bahwa Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam hal keberlanjutan.

ISF juga menjadi ajang bagi Indonesia untuk memperluas jaringan kerja sama internasional dalam bidang keberlanjutan. Melalui forum ini, Indonesia dapat membangun kemitraan strategis dengan negara-negara lain dan organisasi internasional yang memiliki visi yang sama. Hal ini tidak hanya akan menguntungkan Indonesia dari segi ekonomi dan lingkungan, tetapi juga akan memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

Kesuksesan ISF akan menjadi cerminan dari komitmen dan kerja keras berbagai pihak di Indonesia, terutama kementerian dan lembaga yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan forum ini. Dengan kerja sama yang solid dan visi yang jelas, Indonesia dapat memanfaatkan ISF sebagai momentum untuk memperkuat posisi sebagai negara yang berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan. Ini adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia.

)* Penulis Merupakan Pegiat Konservasi Lingkungan

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.