• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Headline»PPKM Darurat Efektif Turunkan Kasus Corona

PPKM Darurat Efektif Turunkan Kasus Corona

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 24 July 2021

Oleh : Aldia Putri

Program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terbukti efektif menurunkan kasus Covid-19. Masyarakat pun diminta untuk selalu disiplin Prokes dan bersabar dalam mematuhi kebijakan tersebut.
Bagaimana pandemi setelah setahun dilalui? Pasien corona di Indonesia tetap ada dan pemerintah berusaha keras agar tidak ada lonjakan lagi, yang bisa menyebabkan kematian massal. Rakyat harus dilindungi, di antaranya dengan program PPKM darurat. Saat diberlakukan, maka ada penyekatan, pembatasan jam buka di tempat umum, dan kewajiban untuk work from home dan sekolah di rumah.
Mengapa PPKM darurat harus seketat ini aturannya dan bahkan diperpanjang lagi selama 5 hari? Presiden Jokowi menyatakan bahwa setelah PPKM darurat diberlakukan selama 2 minggu, tingkat BOR (keterisian ranjang di Rumah Sakit yang menangani corona) mengalami penurunan. Hal ini tentu sangat bagus karena menunjukkan jumlah pasien Covid yang berkurang.
Tim satgas Covid juga menunjukkan data valid yang membuktikan bahwa kasus corona mengalami penurunan selama PPKM darurat diberlakukan. Tanggal 18 Juli 2021 jumlah pasien Covid ada lebih dari 40.000 orang, sementar tanggal 20 Juli 2021 hanya tinggal 34.000 orang. Hal ini menunjukkan keampuhan PPKM darurat untuk membuat kurva grafik pasien Covid melandai.
Jika jumlah pasien corona mengalami penurunan maka akan sangat bagus karena juga menyelamatkan para tenaga kesehatan. Mereka tidak perlu lembur saking banyaknya orang yang harus dirawat di RS. Biasanya 1 shift 8 jam, tetapi ketika RS penuh 1 shift bisa hampir 12 jam. Dengan memakai baju APD yang panas dan durasi kerja sepanjang itu tentu amat melelahkan dan bisa membahayakan bagi kesehatan nakes sendiri.
Ketika mobilitas warga dibatasi saat PPKM darurat diberlakukan, maka otomatis bisa menurunkan jumlah pasien corona. Penyebabnya karena mereka tidak bisa mengunjungi suatu daerah yang berstatus zona merah atau pergi dari kota yang berzona merah. Sehingga tidak ada resiko penularan virus Covid-19 antar warga.
Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tenang dan menerima keputusan pemerintah untuk menuruti PPKM darurat yang diperpanjang. Tetaplah di rumah saja, work from home dengan gembira sambil mendampingi anak-anak yang sekolah di rumah. Ingatlah bahwa program ini dibuat demi menyelamatkan nyawa rakyat, bukan untuk mengurung kita di rumah sendiri.
PPKM darurat diperpanjang jadi PPKM level 4 karena walau kasus corona menurun tetapi masih agak mengkhawatirkan. Diharap dengan perpanjangan PPKM darurat maka jumlah pasien Covid akan lebih mengecil. Jika sudah tidak ada yang terinfeksi virus Covid-19 maka pandemi akan segera berakhir.
Jangan malah dengan sengaja melanggar berbagai aturan saat PPKM level 4. Misalnya dengan bepergian ke luar kota bahkan luar pulau dan melanggar penyekatan, atau kucing-kucingan dengan petugas dan melewati jalan tikus. Hal ini mengkhawatirkan karena bisa menyebarkan corona ke berbagai tempat dan kita ikut bersalah karena membuat orang lain terinfeksi virus Covid-19.
Jangan pula bepergian dengan membawa hasil tes rapid atau swab yang palsu, demi mengelabui petugas yang berjaga di pos penyekatan. Penyebabnya karena kepalsuan itu akan fatal, karena bisa jadi sebenarnya Anda jadi OTG dan menyebarkan virus ke banyak orang di perjalanan.
PPKM darurat bisa menurunkan jumlah pasien Covid dan dibuktikan dari tingkat keterisian ranjang di RS yang menurun. Oleh karena itu, ketika diperpanjang dan namanya diganti jadi PPKM level 4, masyarakat diharap legowo dan menaati berbagai aturannya dengan ikhlas.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.