Postur APBN 2026 Komitmen Wujudkan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Produktif

Postur APBN 2026 Komitmen Wujudkan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Produktif

Jakarta – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 akan difokuskan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, serta mendorong terciptanya ekonomi yang produktif dan inklusif.

 

“Dalam Rencana Kerja Pemerintah 2026, pemerintah mengusung tema Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif,” ujar Jazilul dalam rapat pembahasan awal RAPBN 2026 dan RKP 2026.

 

Ia menjelaskan, APBN 2026 akan menjadi instrumen utama untuk mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan daya saing ekonomi nasional. Kebijakan fiskal tahun depan juga diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, penguatan sektor pertanian, serta ketahanan energi.

 

“Pemerintah juga akan melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,” kata pria yang akrab disapa Gus Jazil itu.

 

Menurut Jazilul, pembahasan awal RAPBN 2026 telah dilakukan secara intensif oleh Banggar DPR bersama sejumlah pihak terkait, termasuk Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia. Hasilnya, disepakati pembentukan empat panitia kerja (Panja) yang telah merampungkan laporan pada 22 Juli 2025.

 

“Pemerintah juga telah menetapkan delapan prioritas pembangunan nasional, termasuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), melanjutkan pengembangan infrastruktur, dan meningkatkan penciptaan lapangan kerja,” ungkap Wakil Ketua Umum PKB tersebut.

 

Dari sisi fiskal, RAPBN 2026 diproyeksikan memuat pendapatan negara sebesar 11,71–12,31 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan belanja negara di kisaran 14,19–14,83 persen terhadap PDB. Sementara itu, defisit anggaran dijaga pada level 2,48–2,53 persen PDB, dengan pembiayaan anggaran yang selaras.

 

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasinya atas kerja sama antara pemerintah dan DPR dalam menyusun pondasi RAPBN 2026. Ia menilai sinergi ini penting untuk memastikan bahwa APBN menjadi alat strategis dalam mencapai kesejahteraan rakyat.

 

“Saya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun antara pemerintah dan DPR, khususnya Badan Anggaran. Ini menjadi bukti nyata bahwa kerja sama yang solid mampu menghadirkan APBN sebagai instrumen strategis pembangunan,” ujar Sri Mulyani.

 

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa APBN bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk menjawab tantangan pembangunan dan memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang.

 

[w.R]