PLTSa Dipacu di Kota Besar, Danantara Perkuat Solusi Pengelolaan Sampah

PLTSa Dipacu di Kota Besar, Danantara Perkuat Solusi Pengelolaan Sampah

Jakarta – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pemerintah terus mempercepat pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di berbagai kota besar sebagai solusi strategis dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

 

Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Kepala BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, dalam upaya mempercepat implementasi program pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

 

“Kepala Danantara Rosan Roeslani melaporkan perkembangan program waste to energy [WtE] atau program Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik [PSEL] di seluruh Indonesia, khususnya yang berada di kota-kota besar dan padat penduduk seperti DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, dan kota lainnya di Indonesia,” kata Teddy.

 

Ia menjelaskan, proyek PSEL menjadi salah satu solusi konkret untuk mengatasi persoalan sampah yang selama ini belum tertangani secara optimal di berbagai daerah.

 

Selain mengurangi timbunan sampah, program ini juga diharapkan mampu menghasilkan energi listrik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

 

“Presiden Prabowo menginginkan pemerintah pusat segera mengelola sampah-sampah yang telah lama tidak tertangani dengan baik di daerah untuk segera dibersihkan, dihilangkan, dan dimanfaatkan untuk menjadi energi terutama energi listrik,” lanjutnya.

 

Pemerintah menilai percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah di kota-kota besar menjadi langkah penting mengingat volume sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.

 

Dengan pendekatan waste to energy, sampah tidak lagi dipandang sebagai beban lingkungan, melainkan sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.

 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan sedikitnya 18 proyek PSEL dapat berjalan hingga periode 2028–2029.

 

Empat proyek tahap awal yang berada di Denpasar, Bekasi, Bogor Raya, dan Yogyakarta telah memasuki tahap kontrak dan direncanakan mulai konstruksi dalam waktu dekat.

 

Pada tahap berikutnya, pemerintah akan menambah sekitar 14 proyek baru di kota-kota besar lainnya, termasuk Jakarta yang menjadi prioritas utama. Tingginya volume sampah harian di ibu kota menjadi alasan kuat percepatan implementasi proyek ini.

 

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa program waste to energy merupakan bagian penting dalam strategi nasional untuk memperkuat ketahanan energi.

 

“Kami membahas perkembangan program Waste to Energy (WTE) sebagai solusi pengelolaan sampah menjadi energi dan penguatan ketahanan energi nasional,” tulis Bahli dikutip dari akun Instagram pribadinya.

 

[w.R]

Mitigasi Erupsi Harus Berbasis Data, Bukan Ketakutan dan Informasi Liar

By 0

Mitigasi Erupsi Harus Berbasis Data, Bukan Ketakutan dan Informasi Liar  Oleh : Radjiman Arif Aktivitas vulkanik kembali mengingatkan Indonesia bahwa hidup di kawasan cincin api menuntut kesiapsiagaan yang tinggi. Namun, kesiapsiagaan tidak sama dengan kepanikan. Ketika erupsi terjadi, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap langkah perlindungan diri dilakukan berdasarkan kondisi nyata, bukan ketakutan yang dipicu oleh kabar yang belum terverifikasi. Situasi terkini terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau menunjukkan pentingnya prinsip tersebut. Erupsi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan dampak berupa sebaran abu vulkanik dan gangguan terhadap sejumlah aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan. Pemerintah bersama lembaga kebencanaan dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan serta langkah mitigasi sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, arus informasi di media sosial menjadi tantangan tersendiri. Video lama dapat kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru, sementara spekulasi mengenai potensi bencana lanjutan dapat menyebar lebih cepat dibandingkan informasi resmi. Padahal, informasi yang keliru dapat memicu kepanikan, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan mendorong munculnya tindakan yang justru membahayakan keselamatan. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menekankan bahwa masyarakat perlu tetap tenang dan mengikuti perkembangan berdasarkan data resmi. Kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau memang menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Banten dan Lampung. Namun, setiap penilaian risiko harus didasarkan pada hasil pemantauan dan analisis lembaga yang memiliki kewenangan. Berton menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau aktivitas gunung api melalui koordinasi BNPB, PVMBG, BPBD, dan unsur terkait. Berdasarkan evaluasi kondisi terkini, masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama mengenai isu ancaman tsunami. Pemerintah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan jalur evakuasi, sarana komunikasi, titik kumpul, serta langkah perlindungan masyarakat dapat digunakan apabila terjadi perubahan kondisi. …

All Rights Reserved © 2025