Tokoh Papua Serukan Perdamaian untuk Lindungi Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan
PAPUA — Tokoh adat dan agama Papua menyerukan penghentian kekerasan kelompok bersenjata yang dinilai semakin merugikan masyarakat sipil. Stabilitas keamanan disebut menjadi kebutuhan bersama agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas secara aman dan pembangunan di berbagai sektor dapat terus berlangsung.
Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA), menilai penyanderaan tersebut merupakan persoalan kemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, masyarakat sipil, terutama perempuan, harus mendapatkan perlindungan dan tidak boleh dijadikan bagian dari konflik bersenjata.
“Kalau benar memperjuangkan rakyat Papua, maka keselamatan rakyat harus menjadi yang utama. Perempuan dan masyarakat sipil tidak boleh menjadi korban,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik baru antarmasyarakat. Penegakan hukum dinilai harus menjadi jalan utama sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa memunculkan aksi balasan.
Tokoh Agama Nasrani sekaligus Tokoh Adat Senior Puncak Jaya, Papua Tengah, Kirenius Telenggen, menilai aksi kekerasan kelompok bersenjata semakin berdampak terhadap masyarakat lokal. Ia menyebut ancaman tidak hanya dirasakan warga pendatang dan warga negara asing, tetapi juga Orang Asli Papua yang memilih hidup secara damai.
“Ketika masyarakat Papua sendiri menjadi sasaran kekerasan, yang mengalami kerugian adalah rakyat Papua. Karena itu, penghentian kekerasan harus menjadi kepentingan bersama,” kata Kirenius.
Kirenius juga menyoroti dampak gangguan keamanan terhadap pelayanan keagamaan dan kemanusiaan di wilayah pedalaman Papua. Kondisi keamanan yang tidak stabil dinilai dapat menyulitkan tenaga pelayanan menjalankan tugas dan mengurangi akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol Faizal Ramadhani, juga memastikan penyelidikan terhadap kasus kekerasan di Yahukimo terus dilakukan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab sesuai hukum.
Stabilitas keamanan dinilai menjadi fondasi penting bagi pembangunan Papua. Situasi kondusif memungkinkan masyarakat bekerja, bersekolah, beribadah, memperoleh layanan kesehatan, dan mengembangkan ekonomi secara lebih aman.
Karena itu, sinergi pemerintah, TNI-Polri, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat diperlukan untuk memperkuat perdamaian. Papua membutuhkan keamanan agar pembangunan terus berjalan dan generasi mudanya memiliki masa depan yang lebih aman dan sejahtera. (*)
