PLN Amankan Listrik Lokasi Observasi WNI Dari Wuhan

Untuk mengamankan listrik lokasi Observasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, PLN memasang genset dan instalasi kelistrikan di lokasi ring satu kawasan observasi yang terletak di Pangkalan Udara Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (5/3).

Kelistrikan Natuna disuplai dengan 2 pembangkit, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Ranai dan PLTD Pian Tengah dengan total daya mampu mencapai 9 Megawatt (MW). Sementara beban listrik di Natuna sebesar 6 MW, sehingga terdapat cadangan sebesar 3 MW. Tambahan genset merupakan back up untuk menjamin pasokan kelistrikan selama proses observasi terhadap 238 WNI yang pulang dari Wuhan.

“Pasokan daya listrik di Natuna dalam kondisi cukup. Genset ini back up saja supaya lebih aman,” tutur Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN, I Made Suprateka.

Pelaksanaan pemasangan genset di lokasi observasi, Tim PLN harus mengikuti Standard Opertional Procedure (SOP) yang ditetapkan. Tim PLN mengenakan pakaian khusus layaknya pakaian yang dikenakan tim observasi.

“Tim kami juga menggunakan pakaian khusus saat memasang genset dan merombak instalasi di lokasi ring satu. Semua sudah standar kesehatan, Baju itu juga hanya dipakai sehari saja,” tutur Made.

Selama proses observasi dilakukan, PLN juga menyiagakan petugas untuk mengecek secara rutin pasokan listrik di lokasi observasi.
tugas kami adalah untuk memastikan semua kelistrikan dilokasi observasi dalam keadaan andal dan aman.

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

All Rights Reserved © 2025