PKPEN Dukung Penuh Visi Prabowo Berantas Korupsi di Indonesia

PKPEN Dukung Penuh Visi Prabowo Berantas Korupsi di Indonesia

Jakarta – Pranata Kebijakan Politik dan Ekonomi Nasional (PKPEN) menyatakan komitmen penuh terhadap visi yang digulirkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto dalam upaya berkelanjutan memberantas korupsi di Indonesia. Melalui kajian mendalam dan rekomendasi strategis, PKPEN menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan kunci utama bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Direktur Eksekutif Pranata Kebijakan Politik dan Ekonomi Nasional (PKPEN), Bambang Widjanarko Setio mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ia meyakini keseriusan Prabowo dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Presiden Prabowo Subianto memiliki spirit dan komitmen besar untuk melawan dan memberantas kejahatan korupsi di Indonesia. Faktanya Presiden Prabowo secara sungguh-sungguh melakukan pemberantasan korupsi. Aparat Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi bergerak cepat menangkap para koruptor kakap di Indonesia,” kata Bambang

Bambang mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan puncak kemarahannya dengan narasi bahwa tidak akan pernah berhenti untuk menghabisi semua pelaku korupsi, sampai ke akar-akarnya.

“Tentu saja dan dapat dipastikan, masyarakat Indonesia akan berada di belakang Presiden Prabowo dan mendukung penuh upaya memberantas, memberangus dan menghabisi para koruptor di Indonesia. Kami sangat yakin Presiden Prabowo tidak main-main dalam memberantas dan menghabisi segala bentuk korupsi di Indonesia,” tegasnya.

Sebagai lembaga yang berfokus pada penyusunan kebijakan politik dan ekonomi, PKPEN memiliki peran strategis dalam merumuskan gagasan yang mampu menjawab tantangan korupsi pada berbagai level. Sejak dibentuk, PKPEN secara konsisten melakukan analisis kebijakan, pemetaan risiko korupsi, serta penyusunan road map reformasi birokrasi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyebutkan bahwa kasus korupsi di Indonesia harus berhenti sebelum dirinya dipanggil Sang Pencipta.

“Usia saya sudah 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik dan saya akan melaksanakan tugas saya dengan baik, termasuk soal korupsi,” katanya.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya akan menegakkan keadilan, dan melawan segala bentuk korupsi di Republik Indonesia tanpa pandang bulu.

“Kita hadapi banyak tantangan, kita hadapi banyak kesulitan, tetapi kekuatan kita besar, asalkan kita bertekad memiliki pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi, kita akan kuat.” ucap Presiden.

Melalui dukungan penuh terhadap visi Prabowo Subianto, PKPEN menegaskan optimisme pada upaya pemberantasan korupsi yang lebih terstruktur, integratif, dan berkelanjutan.

 

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan

By 0

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan  Oleh: Samhaji Syukur Musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi ujian ketangguhan nasional sekaligus momentum pembuktian nyata atas keberhadiran negara dalam mengayomi seluruh lapisan masyarakat terdampak. Didasari kesadaran mendalam akan besarnya skala dampak sosial dan kerusakan fisik di lapangan, langkah proaktif pemerintah pusat bersama jajaran pemerintah daerah dalam memetakan serta merespons situasi krisis secara terstruktur layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Kehadiran negara bukan sekadar simbol penanganan krisis formalitas, melainkan wujud pelaksanaan mandat konstitusional untuk melindungi keselamatan setiap jiwa warga negara. Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan Pascabencana Gempa NTT yang diinisiasi oleh pemerintah pusat menjadi konsolidasi instrumen kekuasaan publik yang krusial agar tidak ada satu pun warga terdampak yang terabaikan dalam fase tanggap darurat ini. Keputusan taktis yang diambil oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam merespons cepat dinamika pascagempa mencerminkan tata kelola krisis yang terukur, inklusif, dan berorientasi pada keselamatan publik. Pembentukan satuan tugas khusus pascagempa dipusatkan untuk menjangkau titik-titik pengungsian mandiri yang tersebar di wilayah perbukitan maupun pemukiman terpencil. Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa percepatan pendataan pengungsi mandiri merupakan fondasi utama agar pemenuhan kebutuhan logistik, obat-obatan, dan sarana tempat tinggal sementara dapat terdistribusi secara konsisten dan adil. Konsolidasi lintas sektor yang menyatukan peran pemerintah daerah, jajaran TNI, Polri, BPBD, hingga tingkatan kecamatan dan desa membuktikan bahwa sekat-sekat administratif tidak boleh membatasi penyaluran bantuan kemanusiaan pada saat-saat paling kritis. Langkah penanganan yang sigap di tingkat pusat menemukan titik tumpu yang kuat melalui kesiapan instansi teknis penanggulangan bencana di daerah. Kepala BPBD Nusa Tenggara Timur Mahadin Sibarani mengonfirmasi bahwa rincian dampak fisik, termasuk kerugian pada ribuan unit rumah warga serta ratusan fasilitas umum dan infrastruktur sosial, terus diverifikasi dalam basis data yang terintegrasi. Pendataan komprehensif ini menjadi landasan strategis bagi pembentukan satgas daerah untuk memperkuat komando lokal. Dengan komando operasional yang solid di tingkat tapak, berbagai tantangan teknis dalam menjangkau posko penampungan yang sulit diakses dapat diselesaikan secara efektif melalui kolaborasi intensif bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Penguatan kelembagaan penanganan krisis ini juga selaras dengan komitmen pengawasan ketat yang dijalankan oleh pimpinan legislatif. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menekankan bahwa peninjauan langsung di lapangan serta sinergi lintas lembaga merupakan kunci utama untuk memastikan efisiensi penyaluran pasokan logistik, fasilitas kesehatan, dan hunian sementara bagi warga terdampak. Pengawasan melekat dari parlemen memastikan bahwa setiap kebijakan tanggap darurat yang digulirkan eksekutif berjalan secara transparan, akuntabel, dan berfokus penuh pada pemulihan fisik maupun trauma psikologis masyarakat. Kehadiran pimpinan DPR bersama pejabat kementerian di titik bencana menegaskan jaminan bahwa seluruh fungsi pemerintahan bekerja sinergis demi mengembalikan rasa aman publik. Dukungan taktis legislatif semakin konkret dengan adanya kesiapan akselerasi prosedur penganggaran bencana di tingkat parlemen. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan kesiapan DPR untuk mempercepat proses persetujuan alokasi maupun alih fungsi anggaran pemerintah apabila kebutuhan penanganan bencana di lapangan meningkat. Fleksibilitas serta kemudahan prosedur persetujuan anggaran di DPR menjamin bahwa seluruh tahapan tanggap darurat hingga rehabilitasi tidak akan terkendala oleh hambatan administratif. Komitmen ini menunjukkan betapa harmonisnya relasi kerja antara pemerintah dan DPR dalam mengutamakan keselamatan rakyat di atas segala kerumitan birokrasi anggaran. Pengawasan taktis terhadap efektivitas penanganan bencana di kawasan terdampak juga dikawal oleh pimpinan dewan lainnya melalui peninjauan lapangan yang mendalam. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya laporan kondisi riil dan langkah taktis yang diambil selama masa tanggap darurat untuk menjamin kepastian pelayanan pengungsi di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Manggarai dan daerah sekitarnya. Cucun menyampaikan bahwa masukan konkret dari pemerintah daerah serta instansi terkait akan menjadi acuan utama dalam menetapkan kebijakan pemulihan jangka pendek dan menengah. Pendekatan ini memastikan bahwa penanganan dampak gempa bumi dilakukan secara merata tanpa mengesampingkan kabupaten yang membutuhkan intervensi khusus.…

All Rights Reserved © 2025