Pengamat Pemilu dari Rumah Demokrasi Ramdansyah mengingatkan para perangkat desa untuk tidak cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Mantan Ketua Panwaslu DKI Jakarta tersebut juga meminta perangkat desa tidak berpolitik praktis.
Hal tersebut ditegaskan Ramdansyah saat dialog interaktif di Radio Elshinta Bandung, Selasa (21/11/2023). Dialog tersebut membahas mengenai relawan perangkat desa di bawah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan delapan organisasi kepala desa dan perangkat desa lainnya yang menunjukkan dukungan salah satu pasangan capres dan cawapres.
“Perangkat desa itu adalah kaki tangan pemerintah yang paling rendah. Ada UU Desa yang mengaturnya agar mereka netral. Keberadaan mereka untuk melayani masyarakat, tanpa pandang partai politik, etnis, suku, agama atau preferensi pilihan pasangan calon tertentu. Bukan Kemudian cawe-cawe dalam politik praktis. Kalau dia perangkat desa tersebut netral dan bekerja sesuai dengan Undang-Undang Desa atau Undang-Undang pemilu di tahun Politik ini, maka saya yakin yang namanya pertumbuhan ekonomi desa akan berjalan dengan baik. Budaya politiknya akan berjalan sehat,” ujar Ramdansyah.
Baca Juga
Sayangnya jelas Ramdansyah, dengan adanya pertemuan Apdesi dan delapan organisasi kelapa desa dengan menunjukkan dukungan terhadap pasangan capres-cawapres tertentu, hal ini berpotensi mereka dianggap tiak netral.
“Dengan pertemuan tersebut, maka berpotensi mereka akan dijadikan alat kampanye dari pasangan calon tertentu, saya pikir sah-sah saja ini menurut saya.,” jelas Ramdansyah.
Lebih lanjut Ramdansyah juga menegaskan, pihaknya masih menaruh harapan Pemilu netral dan Jurdil. Sebab kalau sekarang kita sudah fatalis atau menyerah, maka tidak ada yang bersemangat untuk terus mengingatkan pemerintah ataupun penyelenggara Pemilu sekarang ini.
“Saat ini Radio Elshinta terus mewacanakan isu tentang Pemilu. Saya yakin tujuannya adalah untuk mendorong Pemilu untuk tetap netral. Kita dorong Bawaslunya dan penyelenggara Pemilunya untuk melaksanakan asas Pemilu yakni jujur dan adil. Bahkan kita minta pemerintah misalnya. Bahkan hari ini sudah muncul perangkat civil society seperti Majelis Permusyawaratan Rembang yang menyuarakan supaya pemilu netral,” jelas Ramdansyah .
“Kita ingat pertemuan Oktober 2023 ada banyak tokoh publik yang bertemu dengan Presiden dan meminta Presiden agar tetap netral dan minta pesan itu agar dikonkritkan. Itukan dorongan yang dilakukan civil society. Bukan untuk dirinya tapi untuk masyarakat dan bangsa. Saya kira ini beda dengan apa yang disuarakan oleh perangkat desa. Perangkat desa itu mendukung pasangan calon Prabowo Gibran dengan harapan kompensasinya terwujudnya perjuangan dalam UU Desa agar ada perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi sembilan tahun.
Sementara itu dikutip dari detik.com, sebelumnya, beberapa asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam nama Desa Bersatu melakukan silaturahmi nasional di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat. Mereka memberi sinyal dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, ogah mengatakan pertemuan tersebut sebagai deklarasi dukungan kepada Prabowo-Gibran. Hal tersebut karena aparat desa terikat dengan beberapa aturan yang ada.
“Sebenarnya gini, kalau kita organisasi penggerak desa kan juga ada batasannya misalnya ada regulasi UU Nomor 6, UU Nomor 7, ada sesuatu di mana kita tidak bisa menyebut deklarasi. Ya (dukungan tersirat), kira-kira seperti itu lah ya,” kata Asri Annas di lokasi, Minggu (19/11).
Namun demikian, Asri Annas mengatakan Pasangan Prabowo-Gibran lah yang dirasa bisa mewujudkan keinginan para asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia. Mulai dari dana desa Rp 5 miliar hingga memperbaiki kesejahteraan perangkat desa.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut tak ada ajakan dalam acara Desa Bersatu di GBK. Diketahui, cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka juga menghadiri acara silaturahmi organisasi-organisasi perangkat desa tersebut.
“Kami yang jelas pada saat itu, ini pertanyaan teman-teman banyak loh. Nggak ada Bawaslu. Kata siapa nggak ada? Ini videonya ada. Videonya ada, kami ada di situ. Pertama, di sana ada ajakan nggak? Laporan dari pengawas yang ada, tidak ada ajakan memilih,” kata Bagja di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).
