Program Vokasi Nasional Disiapkan untuk Perkuat Ketahanan Pekerja Terdampak PHK
Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat langkah perlindungan tenaga kerja melalui peluncuran Program Vokasi Nasional yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan lulusan sekolah vokasi dan pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan ekonomi dan memperluas peluang kerja di tengah dinamika global dan transformasi industri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan program vokasi nasional menjadi salah satu agenda utama pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus menjaga stabilitas pasar tenaga kerja nasional.
“Program Vokasi Nasional ditargetkan untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja yang ter-PHK dengan anggaran Rp2,12 triliun,” ujar Airlangga.
Menurutnya, program tersebut dirancang untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja agar lebih siap menghadapi kebutuhan dunia industri yang terus berkembang. Pemerintah menilai peningkatan keterampilan menjadi langkah penting agar tenaga kerja Indonesia memiliki daya saing yang lebih tinggi di tengah perubahan ekonomi dan teknologi.
Selain membantu lulusan baru memasuki dunia kerja, program ini juga difokuskan untuk memberikan kesempatan baru bagi pekerja terdampak PHK agar dapat memperoleh keterampilan tambahan dan peluang kerja yang lebih luas.
Airlangga menegaskan bahwa Program Vokasi Nasional merupakan bagian dari stimulus ekonomi pemerintah pada semester II tahun 2026. Melalui penguatan kompetensi tenaga kerja, pemerintah berharap produktivitas nasional tetap terjaga dan aktivitas ekonomi dapat terus bergerak positif.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menjelaskan bahwa program pelatihan vokasi disusun dengan pendekatan _link and match_ agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan pasar kerja.
“Program ini dilaksanakan secara nasional dan diikuti oleh 10.405 peserta yang tersebar di 21 Balai Latihan Kerja (BLK), 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta 46 BLK UPTD,” kata Yassierli.
Ia menambahkan bahwa pelatihan yang diberikan tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja. Pemerintah ingin memastikan peserta memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri sehingga peluang penyerapan tenaga kerja semakin besar.
Pemerintah optimistis Program Vokasi Nasional akan menjadi solusi konkret dalam memperkuat ketahanan pekerja sekaligus menekan dampak sosial akibat PHK. Selain membuka peluang kerja baru, program ini juga diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten, inovatif, dan siap menghadapi kebutuhan industri masa depan.
Melalui kolaborasi lintas kementerian dan dukungan berbagai lembaga pelatihan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendampingi masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi dan ketenagakerjaan secara berkelanjutan.
