Program Vokasi Nasional Disiapkan untuk Perkuat Ketahanan Pekerja Terdampak PHK

Program Vokasi Nasional Disiapkan untuk Perkuat Ketahanan Pekerja Terdampak PHK

Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat langkah perlindungan tenaga kerja melalui peluncuran Program Vokasi Nasional yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan lulusan sekolah vokasi dan pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan ekonomi dan memperluas peluang kerja di tengah dinamika global dan transformasi industri.

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan program vokasi nasional menjadi salah satu agenda utama pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus menjaga stabilitas pasar tenaga kerja nasional.

 

“Program Vokasi Nasional ditargetkan untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja yang ter-PHK dengan anggaran Rp2,12 triliun,” ujar Airlangga.

 

Menurutnya, program tersebut dirancang untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja agar lebih siap menghadapi kebutuhan dunia industri yang terus berkembang. Pemerintah menilai peningkatan keterampilan menjadi langkah penting agar tenaga kerja Indonesia memiliki daya saing yang lebih tinggi di tengah perubahan ekonomi dan teknologi.

 

Selain membantu lulusan baru memasuki dunia kerja, program ini juga difokuskan untuk memberikan kesempatan baru bagi pekerja terdampak PHK agar dapat memperoleh keterampilan tambahan dan peluang kerja yang lebih luas.

 

Airlangga menegaskan bahwa Program Vokasi Nasional merupakan bagian dari stimulus ekonomi pemerintah pada semester II tahun 2026. Melalui penguatan kompetensi tenaga kerja, pemerintah berharap produktivitas nasional tetap terjaga dan aktivitas ekonomi dapat terus bergerak positif.

 

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menjelaskan bahwa program pelatihan vokasi disusun dengan pendekatan _link and match_ agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan pasar kerja.

 

“Program ini dilaksanakan secara nasional dan diikuti oleh 10.405 peserta yang tersebar di 21 Balai Latihan Kerja (BLK), 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta 46 BLK UPTD,” kata Yassierli.

 

Ia menambahkan bahwa pelatihan yang diberikan tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja. Pemerintah ingin memastikan peserta memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri sehingga peluang penyerapan tenaga kerja semakin besar.

 

Pemerintah optimistis Program Vokasi Nasional akan menjadi solusi konkret dalam memperkuat ketahanan pekerja sekaligus menekan dampak sosial akibat PHK. Selain membuka peluang kerja baru, program ini juga diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten, inovatif, dan siap menghadapi kebutuhan industri masa depan.

 

Melalui kolaborasi lintas kementerian dan dukungan berbagai lembaga pelatihan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendampingi masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi dan ketenagakerjaan secara berkelanjutan.

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025