• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Pidato Presiden Prabowo di WEF 2026 Perkuat Citra Ketahanan Ekonomi Indonesia

Pidato Presiden Prabowo di WEF 2026 Perkuat Citra Ketahanan Ekonomi Indonesia

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 24 January 2026

Pidato Presiden Prabowo di WEF 2026 Perkuat Citra Ketahanan Ekonomi Indonesia

Oleh : Aditya Eka

Presiden Prabowo Subianto menarik perhatian forum elite dunia di World Economic Forum (WEF) 2026 Davos dengan memosisikan Indonesia sebagai contoh negara berkembang yang mampu bertahan, beradaptasi, dan tetap tumbuh di tengah tekanan global.

 

Pidato yang disampaikan di Congress Hall Davos menegaskan pesan tunggal: ketahanan ekonomi Indonesia bukan sekadar narasi optimisme, melainkan hasil dari disiplin kebijakan, keberanian reformasi, dan visi jangka panjang yang terukur.

 

Di hadapan kepala negara, pemimpin lembaga internasional, serta CEO korporasi global, Prabowo memaparkan kerangka besar kebijakan ekonomi yang kemudian dikenal sebagai Prabowonomics.

 

Konsep tersebut merangkum stabilitas makro, keberlanjutan fiskal, reformasi struktural, dan investasi serius pada sumber daya manusia. Pendekatan itu ditampilkan bukan sebagai janji politik, melainkan sebagai rekam jejak satu tahun pemerintahan yang telah berjalan.

 

Presiden Prabowo menekankan kredibilitas fiskal Indonesia sebagai fondasi utama ketahanan ekonomi. Ia menguraikan bahwa sepanjang sejarah modern, Indonesia tidak pernah gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang, terlepas dari pergantian rezim politik.

 

Konsistensi tersebut menjaga kepercayaan pasar dan menekan biaya ekonomi jangka panjang. Di saat banyak negara bergulat dengan defisit dan krisis utang, Indonesia tetap menjaga inflasi di kisaran dua persen serta defisit anggaran di bawah tiga persen dari produk domestik bruto. Narasi itu memperkuat pesan bahwa stabilitas makro bukan hasil kebetulan, melainkan buah dari disiplin kebijakan yang dijaga lintas pemerintahan.

 

Ketahanan tersebut juga tercermin dari kinerja pertumbuhan. Prabowo memaparkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh stabil di atas lima persen selama satu dekade terakhir, bahkan ketika dunia menghadapi perang, ketegangan geopolitik, dan pengetatan keuangan global.

 

Pengakuan Dana Moneter Internasional yang menempatkan Indonesia sebagai titik terang ekonomi global dijadikan legitimasi eksternal bahwa performa tersebut berbasis data, bukan sekadar kepercayaan diri nasional.

 

Namun, Prabowo tidak berhenti pada statistik makro. Ia membawa diskursus Davos pada prasyarat yang lebih mendasar, yakni perdamaian dan stabilitas. Presiden menarasikan bahwa sejarah global menunjukkan kemakmuran tidak pernah lahir dari konflik dan ketidakpercayaan.

 

Dalam dunia yang terfragmentasi oleh perang dan rivalitas, stabilitas politik dan keamanan diposisikan sebagai aset ekonomi paling bernilai. Pesan tersebut mengaitkan ketahanan ekonomi Indonesia dengan sikap konsisten memilih perdamaian dan kerja sama internasional.

 

Salah satu sorotan utama pidato tersebut adalah peluncuran Danantara sebagai sovereign wealth fund baru Indonesia dengan aset kelolaan mencapai sekitar satu triliun dolar AS. Prabowo menjelaskan bahwa Danantara dirancang sebagai instrumen konsolidasi dan efisiensi, dengan merampingkan ribuan badan usaha milik negara menjadi ratusan entitas yang lebih sehat secara tata kelola dan kinerja keuangan. Melalui Danantara, Indonesia menempatkan diri bukan hanya sebagai tujuan investasi, tetapi sebagai mitra setara yang mampu berinvestasi dan tumbuh bersama pelaku global.

 

Presiden juga mengaitkan Danantara dengan agenda industrialisasi, ekonomi hijau, dan pengelolaan sumber daya alam bernilai tambah. Pendekatan tersebut menegaskan pergeseran strategi dari ketergantungan ekspor bahan mentah menuju penguatan rantai nilai industri.

 

Di hadapan audiens global, Prabowo memamerkan keberanian negara untuk melakukan rasionalisasi, menyingkirkan inefisiensi, serta membuka ruang bagi talenta terbaik dunia dalam pengelolaan korporasi strategis.

 

Di sisi lain, Prabowo menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai investasi ekonomi jangka panjang. Ia menarasikan berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, renovasi sekolah, hingga pembangunan sekolah unggulan dan kampus berstandar dunia.

 

Presiden menegaskan bahwa tidak ada negara yang stabil dan makmur tanpa pendidikan yang kuat dan kemampuan adaptasi terhadap kemajuan teknologi. Pendidikan diposisikan sebagai strategi struktural untuk memutus rantai kemiskinan dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.

 

Komitmen terhadap tata kelola bersih turut menjadi pesan keras dari Davos. Prabowo menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi dijalankan tanpa kompromi. Dalam satu tahun pertama pemerintahan, negara menyita jutaan hektare lahan ilegal dan mencabut izin puluhan korporasi yang melanggar hukum. Langkah tersebut dipresentasikan sebagai upaya memulihkan supremasi hukum dan menyingkirkan praktik ekonomi rakus yang merusak pasar.

 

Dari perspektif investasi global, CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan bahwa kehadiran lembaga tersebut di WEF mencerminkan komitmen Indonesia membangun kemitraan jangka panjang dengan tata kelola kuat dan kualitas investasi tinggi.

 

Rosan memosisikan Danantara bukan sekadar investor finansial, melainkan pemain strategis yang membawa perspektif pasar berkembang di garis depan tantangan perubahan iklim, demografi, dan transisi energi. Prioritas investasi diarahkan pada mineral kritis, ketahanan pangan dan kesehatan, infrastruktur digital, serta peluang ekonomi bagi populasi muda.

 

Melalui World Economic Forum yang berlangsung di Davos pada 2026 ini, Presiden Prabowo menampilkan Indonesia sebagai negara yang tidak defensif menghadapi ketidakpastian global. Ketahanan ekonomi dipamerkan sebagai kombinasi stabilitas fiskal, keberanian reformasi, investasi manusia, dan keterbukaan kolaborasi.

 

Forum tersebut telah berhasil menjadi panggung untuk menunjukkan kepada seluruh mata dunia, bahwa sejatinya Indonesia tidak hanya sekadar bertahan saja, tetapi siap untuk terus melangkah lebih jauh sebagai mitra global yang memang kredibel dan berdaya saing. (*)

 

)* Penulis adalah pengamat hubungan internasional

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

November 7, 2026

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

November 7, 2026

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum Jakarta – Kasus dugaan penyadapan…

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum  Oleh: Citra Ann Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Perkara yang menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan masyarakat sipil tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Penanganan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi penegak hukum dalam memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum. Praktik penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum dengan persyaratan dan mekanisme yang ketat. Namun, penggunaan kewenangan tersebut tanpa dasar hukum berpotensi berubah menjadi tindakan yang melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki tujuan yang sah, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Penegasan itu disampaikan menyusul pengungkapan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara dan berbagai kalangan masyarakat. Asep menjelaskan bahwa Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar kegiatan pemantauan berjalan sesuai prosedur. Dugaan pelanggaran dalam perkara ini berkaitan dengan perintah penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang sah dan tidak berhubungan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Sementara itu, penyidik masih memeriksa seorang saksi berinisial SU untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ketentuan mengenai penyadapan telah memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan instrumen pemantauan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan atas tindak pidana berdasarkan undang-undang. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Pengawasan terhadap kewenangan penyadapan menjadi bagian penting untuk mencegah aparat bertindak di luar batas hukum. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban, teknologi pemantauan yang seharusnya membantu proses penyidikan justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Karena itu, pengungkapan dugaan penyimpangan di lingkungan kepolisian perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur dan penguatan pengawasan internal.…

Data BPS Ungkap Fundamental Ekonomi Nasional Dinilai Tetap Kuat

By Kata IndonesiaNovember 6, 20260

Data BPS Ungkap Fundamental Ekonomi Nasional Dinilai Tetap Kuat JAKARTA – Kondisi perekonomian Indonesia dinilai…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.