Pesantren Darunnajah Satu- satunya di Indonesia yang Hadirkan Psikolog Dalam Kehidupan Santri

Fenomena kekerasan di lingkungan pendidikan, termasuk di pesantren, menjadi isu yang tak bisa diabaikan. Oleh karena itu, perlu dihadirkan solusi preventif. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pondok Pesantren Darunnajah menghadirkan Darunnajah Assessment and Development Center (DADC), sebuah pusat asesmen dan pengembangan psikologis bagi santri, pendidik, dan masyarakat umum di bawah pengawasan Universitas Darunnajah.

Ketua Penerimaan Santri Baru Pondok Pesantren Darunnajah, Ustadz H. Rifdy Izdihar, Lc., M.A., menegaskan komitmen Pesantren Darunnajah dalam mendukung kesehatan mental seluruh elemen. “Kami telah menghadirkan psikolog bagi seluruh elemen yang ada di lingkungan Pesantren Darunnajah, mulai dari santri, guru, hingga karyawan,” ujarnya.

Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi model bagi institusi pendidikan Islam lainnya dalam mengintegrasikan layanan kesehatan mental ke dalam sistem pendidikan.

Pembentukan DADC merupakan langkah strategis Darunnajah dalam merespons fenomena kekerasan tersebut dan meningkatnya perhatian terhadap kesehatan mental, khususnya di kalangan remaja dan institusi pendidikan.

DADC berdiri untuk melengkapi dan memperkuat departemen yang telah ada dan berjalan di Darunnajah, seperti Departemen Pengasuhan Santri, Unit Bimbingan Konseling di TMI Darunnajah, serta departemen lainnya yang terlibat dalam pengasuhan dan pendidikan santri. Sebagai bagian dari ekosistem ini, DADC akan menyediakan berbagai program konseling, asesmen psikologis, serta pendampingan bagi santri dan tenaga pendidik guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif.

Selain itu, Darunnajah telah memiliki sistem pembinaan santri yang komprehensif dengan keberadaan musyrif dan musyrifah sebagai pembimbing individu yang memberikan pendampingan harian dalam berbagai aspek kehidupan santri di asrama. Dengan adanya DADC, sistem ini akan semakin diperkuat melalui pendekatan berbasis psikologi yang lebih terstruktur, sehingga setiap santri mendapatkan perhatian yang optimal sesuai dengan kebutuhan mereka.

Ustadz H. Rifdy Izdihar, Lc., M.A., menyatakan, “Kami ingin memastikan bahwa setiap individu di pesantren mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan, baik dalam aspek akademik, sosial, maupun psikologis,” ujarnya.

DADC juga telah melaksanakan asesmen kompetensi yang diikuti lebih dari 70 peserta yang terdiri dari kepala biro dan lembaga, wakil pengasuh pondok pesantren cabang, hingga anggota dewan nadzir Yayasan Darunnajah.

Kegiatan asesmen kompetensi ini juga menandai momen penting bagi Darunnajah Assessment and Development Center (DADC), yang pada kesempatan ini melaksanakan asesmen perdana sejak berdiri. Pelaksanaan asesmen ini juga merupakan salah satu komitmen kuat Darunnajah dalam membangun ekosistem pendidikan yang berbasis kompetensi, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing. Melalui asesmen ini, Darunnajah berupaya memastikan bahwa tenaga pendidik dan staf memiliki keterampilan serta kapabilitas terbaik dalam mendidik dan membimbing para santri, sehingga mampu mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan.

Dalam operasionalnya, DADC didukung oleh tim profesional yang terdiri dari psikolog penuh waktu, psikolog asosiasi, konselor, konsultan psikologi dan pendidikan, serta praktisi psikologi yang merupakan alumni Pondok Pesantren Darunnajah maupun pesantren lainnya. Ini menjadi keunikan dan keunggulan tersendiri. Harapannya dapat menyesuaikan pelaksanaan asesmen dengan budaya dan nilai-nilai pesantren.

Ustadzah Huda S. Kamalie, M.Psi., Psikolog, selaku Ketua DADC menjelaskan visi unit ini. “DADC didirikan untuk berkontribusi dalam penguatan kesejahteraan psikologis dan pengembangan potensi, khususnya bagi mereka yang berperan dalam ekosistem pendidikan Islam,” ungkapnya.

“Ke depannya, DADC diharapkan menjadi wadah bagi para praktisi dan pemerhati psikologi Islam untuk bersinergi, menciptakan ekosistem pendidikan Islam yang berkualitas, berdaya saing, mengikuti perkembangan zaman dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip Islam,” tutup Ustadzah Huda.

Pondok Pesantren Darunnajah adalah bagian dari Yayasan Darunnajah Ulujami, Jakarta Selatan. Saat ini, Pondok Pesantren Darunnajah memiliki 22 cabang dan 64 satuan pendidikan yang tersebar di Sumatra, Tangerang, Bogor, Jakarta, dan Serang Banten, dengan jumlah lebih dari 12.000 santri, tenaga pendidik, dan jenjang pendidikannya lengkap, mulai dari PAUD, TK, SD, TMI (setara SLTP/SLTA atau setingkat SMP/MTS – SMA/Madrasah Aliyah) hingga perguruan tinggi.

Alumninya tersebar di seluruh Indonesia dan melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri dan swasta. Juga tak sedikit yang kuliah di negara-negara lainnya seperti Arab Saudi, Mesir, Turki, Pakistan, Maroko, Malaysia, Singapura, Jepang, Australia, Amerika, dan Inggris.

Diketahui, Pondok Pesantren Darunnajah telah membuka Pendaftaran Santri Baru (PSB) tahun ajaran 2025-2026 sejak 01 September 2025.

Informasi lebih detail, bisa mengunjungi Pondok Pesantren Darunnajah di Jalan Ulujami Raya No. 86, Ulujami, Pesanggarahan, Jakarta Selatan. Bisa juga membuka laman resmi santri.darunnajah.com.

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025