Perppu Cipta Kerja Upaya Mitigasi Dampak Resesi Global

Perppu Cipta Kerja Upaya Mitigasi Dampak Resesi Global

Oleh : Bimo Ariyan Beeran

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja akan menjadi upaya mitigasi dampak resesi global. Perppu ini membuka ruang untuk bisnis dan investasi, sehingga Indonesia selamat dari ancaman resesi. Perekonomian negeri ini tetap stabil karena memiliki banyak devisa, yang didapat dari para penanam modal asing.

Perppu Cipta Kerja jadi benteng perekonomian nasional karena menciptakan iklim investasi di Indonesia. Di mana perekonomian akan aman karena banyaknya devisa yang masuk, berkat jasa penanam modal asing. Indonesia akan selamat dari resesi 2023.

Salah satu yang menjadi dampak resesi adalah kurangnya lapangan kerja. Ketika pabrik-pabrik bangkrut lalu karyawannya kehilangan pekerjaan, mereka kebingungan harus mencari nafkah di mana.

Pemerintah menyelamatkan mereka dengan program kartu prakerja, yang menambah keterampilan agar benar-benar siap kerja. Selain itu Perppu Cipta Kerja juga membantu karena akan menyehatkan iklim investasi dan bisnis, sehingga bsa menyerap tenaga kerja.

Pakar Ketenagakerjaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Triyono, menilai Program kartu prakerja dengan Perppu Cipta Kerja memiliki irisan besar dalam menyediakan tenaga kerja dan membuka lapangan kerja. Perppu Cipta Kerja ekosistem berbasis untuk investasi. Investasi itu justru kebutuhannya dekat dengan ketenagakerjaan, tenaga kerja terdidik.

Triyono menambahkan, kalau banyak investasi masuk, maka industri bergerak dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Peserta yang sudah mengikuti pelatihan kartu prakerja diharapkan kompeten bersaing di dunia kerja.

Dunia internasional lagi banyak prediksi akan mengalami perlambatan. Justru dengan hadirnya kartu prakerja ditambah dengan Perppu Cipta Kerja bisa saling menguatkan

Artianya, kartu prakerja dan Perppu Cipta Kerja saling mendukung karena kartu ini memberikan keterampilan dan pengetahuan, sehingga rakyat siap kerja. Sedangkan Perppu Cipta Kerja akan menarik para investor sehingga banyak pabrik dan perusahaan yang dibangun oleh mereka. Para pekerja yang sudah memiliki skill setelah lulus pelatihan prakerja akan siap mengisi posisi sebagai karyawan di perusahaan tersebut.
Dengan cara ini maka resiko resesi akan berkurang, karena rakyat memiliki pekerjaan yang bagus dengan gaji minimal UMR. Mereka bisa membeli kebutuhan sehari-hari tanpa memusingkan harganya (walau ada sedikit inflasi). Kondisi keuangan masyarakat tetap stabil dan tidak terlalu terpengaruh oleh dampak resesi global.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan bahwa Indonesia memasuki tahun 2023 dengan ketidakpastian ekonomi yang tinggi karena menghadapi ancaman resesi global. Sepertiga negara di dunia terancam mengalami resesi, dampak dari pengetatan kebijakan moneter yang merupakan imbas dari kondisi inflasi yang meningkat di seluruh dunia. Kondisi inflasi yang naik membuat stabilitas harga terganggu.
Lebih lanjut, Wamenkeu menjelaskan, ketika sepertiga dunia mengalami resesi, dua pertiga negara pasti terkena dampaknya. Indonesia tidak termasuk negara yang akan terkena resesi, tetapi harus mengantisipasi ancaman resesi tersebut dengan melakukan kepastian berusaha.
Salah satu yang penting di Indonesia adalah kepastian berusaha. Di sinilah masuk Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dikeluarkan Perpunya. Menciptakan kepastian sehingga Indonesia bisa menghadapi resesi dunia yang diprediksi datang tahun 2023.
Perppu Cipta Kerja menyelamatkan Indonesia dari ancaman resesi karena ada kepastian berusaha, baik untuk pengusaha lokal maupun asing. Pebisnis lokal bisa berkembang karena ada klaster UMKM dalam Perppu ini. Di mana pengusaha level kecil dan menengah dimudahkan bisnisnya, karena ada gratis pengurusan nomor izin berusaha (NIB) dan juga status halal MUI.
Dengan NIB maka pengusaha lokal bisa mengembangkan bisnisnya karena dianggap valid oleh negara dan dipercaya oleh bank atau perusahaan finance. Ia bisa mendapatkan pinjaman modal usaha dan memperbesar bisnisnya, sehingga makin berkembang dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Para pengusaha akan bebas dari ancaman resesi karena penjualannya tetap baik seolah-olah tidak ada pandemi dan resesi.
Selain itu, dengan berlakunya Perppu Cipta Kerja maka pebisnis lokal dipermudah mendapatkan status halal dengan self declare. Prosesnya mudah, cepat, dan digratiskan oleh pemerintah. Dengan status halal maka akan meyakinkan para calon pembeli dan barang jualannya lebih laris-manis. Mereka tak lagi takut resesi karena omzetnya terus naik.
Perppu Cipta Kerja merupakan bentuk penyempurnaan UU Cipta Kerja melalui mekanisme partisipasi publik. Tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja dengan meningkatkan kemudahan dan kepastian berusaha, pertumbuhan investasi, serta perlindungan dan pemberdayaan bagi pelaku UMKM di tengah ketidakpastian ekonomi global. Resesi dan pandemi menyebabkan keguncangan ekonomi dunia dan wajib ditangkal dengan Perppu Cipta Kerja.
Dengan keluarnya Perppu ini, kita bisa memperbaiki aturan perundang-undangan negara untuk membuat supaya perekonomian Indonesia bisa menghadapi kondisi tidak ideal di dunia ini, memperbaiki iklim investasi, menguatkan investasi di Indonesia, dan menciptakan lapangan kerja, dan masyarakat bisa menghadapi ketidakpastian dunia dengan lebih baik.
Perppu Cipta Kerja menjadi upaya mitigasi dampak resesi global. Perekonomian Indonesia akan selamat karena Perppu ini mengundang banyak investor asing, yang menyetorkan devisa dan menyehatkan keuangan negara. Selain itu, Perppu Cipta Kerja juga membuat dunia bisnis dan investasi jadi stabil dan menambah banyak lowongan kerja, karena banyak investor yang membuat usaha di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributot Ruang Baca Nusantara

 

Di Usia RI ke-81, Pangan Menjadi Simbol Kedaulatan dan Kepercayaan Diri Nasional  

By 0

Di Usia RI ke-81, Pangan Menjadi Simbol Kedaulatan dan Kepercayaan Diri Nasional *) Oleh : Gavin Asadit Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum untuk menegaskan bahwa kedaulatan bangsa tidak hanya diukur dari kekuatan pertahanan atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan pangan rakyat secara mandiri. Berbagai kebijakan yang dijalankan menunjukkan komitmen kuat menjadikan sektor pangan sebagai fondasi ketahanan nasional sekaligus simbol kepercayaan diri Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kedaulatan pangan sebagai salah satu agenda strategis yang menentukan masa depan Indonesia. Komitmen tersebut tercermin melalui berbagai langkah nyata dalam memperkuat sektor pangan, termasuk pelibatan seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan swasembada pangan sebagai fondasi stabilitas nasional sekaligus memperkuat kepercayaan diri Indonesia dalam menghadapi dinamika global. Memasuki usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pembangunan sektor pangan tidak lagi hanya berorientasi pada peningkatan hasil produksi. Kebijakan yang dijalankan juga diarahkan untuk membangun sistem pangan nasional yang kuat dari hulu hingga hilir. Melalui penguatan produksi, modernisasi pertanian, pemanfaatan teknologi, serta hilirisasi komoditas, Indonesia berupaya menciptakan nilai tambah yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional. Pendekatan tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan pangan telah menjadi bagian dari strategi besar menuju Indonesia yang semakin mandiri. …

Swasembada Pangan adalah Wujud Kemerdekaan Paling Dasar bagi Bangsa Indonesia

By 0

Swasembada Pangan adalah Wujud Kemerdekaan Paling Dasar bagi Bangsa Indonesia  Oleh Yulia Rahmi Kemerdekaan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga kedaulatan wilayah atau memperkuat posisi diplomasi di panggung internasional. Kemerdekaan yang sesungguhnya juga tercermin dari kemampuan sebuah negara memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya secara mandiri, terutama kebutuhan pangan. Indonesia sebagai negara agraris dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, swasembada pangan bukan sekadar target pembangunan sektor pertanian, melainkan simbol kedaulatan nasional yang menentukan keberlanjutan kehidupan bangsa. Pandangan tersebut semakin relevan di tengah dinamika global yang terus berubah. Konflik geopolitik di berbagai kawasan dunia, perubahan iklim, gangguan rantai pasok internasional, hingga fluktuasi harga pangan dan energi telah menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap impor pangan menyimpan risiko yang sangat besar. Banyak negara yang selama ini bergantung pada pasokan luar negeri harus menghadapi kelangkaan bahan pangan maupun lonjakan harga yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Situasi tersebut menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan bukan lagi sekadar isu pertanian, melainkan bagian dari strategi pertahanan nasional, stabilitas ekonomi, dan keamanan sosial. Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Menurut Presiden Prabowo, pembangunan bangsa harus dimulai dari penguatan ekonomi yang berpijak pada kemampuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama pangan. Ketika kebutuhan paling mendasar masyarakat dapat dipenuhi, pembangunan di sektor lain akan memiliki landasan yang jauh lebih kokoh. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mewujudkan ketahanan pangan dalam waktu yang relatif singkat. Keberhasilan tersebut menjadi modal penting dalam membangun rasa percaya diri bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan global. Kemampuan menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat memberikan kepastian bahwa Indonesia memiliki daya tahan yang lebih kuat ketika dunia menghadapi gejolak ekonomi maupun politik internasional. Keberhasilan menuju swasembada pangan tentu tidak hadir secara instan. Dibutuhkan kebijakan yang terintegrasi, konsistensi pelaksanaan di lapangan, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga membangun sistem pangan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan masa depan. Langkah tersebut mencerminkan perubahan paradigma bahwa ketahanan pangan harus dibangun dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan lahan, peningkatan produktivitas, distribusi hasil pertanian, hingga perlindungan terhadap kesejahteraan petani. Dukungan terhadap agenda tersebut juga datang dari kalangan dunia usaha. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, memandang penguatan sektor pangan sebagai salah satu prioritas utama yang terus ditekankan pemerintah dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional. Keterlibatan dunia usaha menjadi elemen penting karena pembangunan pertanian modern memerlukan investasi, inovasi teknologi, penguatan rantai pasok, serta pengembangan industri pengolahan hasil pertanian. Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta akan mempercepat terciptanya ekosistem pangan yang lebih produktif sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian Indonesia.…

All Rights Reserved © 2025