Perlindungan Kesehatan, Pendidikan, dan Bansos Disiapkan bagi Korban Karhutla

Perlindungan Kesehatan, Pendidikan, dan Bansos Disiapkan bagi Korban Karhutla

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penyediaan bantuan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, dukungan psikososial, hingga perlindungan terhadap keberlangsungan pendidikan. Penanganan dilakukan secara terkoordinasi dengan memanfaatkan data tunggal untuk memastikan keluarga terdampak dapat teridentifikasi dan memperoleh bantuan sesuai kebutuhannya.

 

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan berbagai bentuk dukungan bagi masyarakat yang terdampak karhutla. Pendekatan berbasis data dinilai penting agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan menjangkau kelompok yang membutuhkan.

 

“Datanya sama dan kita bisa mengidentifikasi keluarga terdampak. Setelah itu kita lakukan beberapa penanganan di lapangan. Pertama, tentu memberikan dukungan logistik, tempat pengungsian sementara atau khusus misalnya, kita mendirikan safe house,” katanya.

 

Menurut Gus Ipul, bantuan yang telah disalurkan mencakup makanan siap saji, tenda, perlengkapan keluarga, serta pengerahan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan relawan untuk mempercepat distribusi bantuan. Safe house juga disiapkan sebagai tempat perlindungan sementara bagi warga terdampak sekaligus menjadi lokasi pemenuhan kebutuhan dasar.

 

“Yang sudah kita salurkan di antaranya makanan siap saji, tenda-tenda perlengkapan keluarga, serta kita menurunkan SDM, Tagana, dan relawan yang bersama Kemensos untuk melakukan distribusi cepat terhadap bantuan yang dibutuhkan,” ungkapnya.

 

Selain bantuan sosial, pemerintah memperhatikan kondisi kesehatan dan psikologis masyarakat terdampak. Kemensos berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memberikan layanan psikososial dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan keluarga yang berada di lokasi terdampak.

 

“Kita juga memberikan layanan psikososial bersama dengan Kemenkes berupa layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh keluarga terdampak,” ujar Gus Ipul.

 

Penguatan perlindungan juga dilakukan pemerintah daerah, salah satunya Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah. Pemerintah Kabupaten Kobar memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan kesiapan obat-obatan, logistik kesehatan, serta pelayanan medis bagi masyarakat maupun petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla.

 

Kepala Dinas Kesehatan Kobar, Hardino, mengatakan dukungan kesehatan diperkuat melalui jejaring 18 Puskesmas yang tersebar di wilayah tersebut. Setiap Puskesmas telah memiliki Tim Gerak Cepat (TGC) yang terlatih untuk memberikan respons awal apabila terjadi gangguan kesehatan akibat aktivitas penanganan karhutla.

 

“Kami terus berkoordinasi dengan 18 Puskesmas untuk memastikan kesiapan pelayanan apabila petugas di lapangan maupun masyarakat mengalami gangguan kesehatan akibat aktivitas penanganan karhutla. Di masing-masing Puskesmas sudah tersedia Tim Gerak Cepat atau TGC yang telah mendapatkan pelatihan, sehingga dapat memberikan respons awal secara cepat sesuai kondisi di lapangan,” pungkas Hardino.

Koperasi Merah Putih Infrastruktur Kedaulatan Ekonomi 

By 0

Koperasi Merah Putih Infrastruktur Kedaulatan Ekonomi  Oleh: Aziz Rahman  Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih semakin menempati posisi penting dalam agenda pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini tidak sekadar diarahkan untuk membentuk lembaga ekonomi baru di tingkat desa, tetapi menjadi bagian dari strategi memperkuat kemampuan masyarakat mengelola kebutuhan, produksi, distribusi, dan pembiayaan secara lebih mandiri. Dalam konteks tersebut, Koperasi Merah Putih layak dipandang sebagai infrastruktur kedaulatan ekonomi yang dibangun dari tingkat paling dekat dengan rakyat. Gagasan tersebut memperoleh momentum kuat setelah pemerintah mempercepat pembangunan puluhan ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai wilayah. Pemerintah menargetkan sekitar 30 ribu koperasi rampung pada 16 Agustus 2026, bertepatan dengan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Target tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin koperasi berhenti sebagai gagasan, melainkan segera hadir dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan koperasi sebagai instrumen untuk membangun kekuatan ekonomi dari desa. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi pusat pelayanan ekonomi yang terintegrasi. Fungsinya dapat mencakup toko kebutuhan pokok, layanan simpan pinjam, apotek desa, hingga penyaluran berbagai program pemerintah. Dengan konsep tersebut, koperasi diarahkan menjadi simpul ekonomi yang mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan aktivitas produksi di wilayahnya. Presiden Prabowo juga melihat koperasi sebagai cara memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi mekanisme pasar. Menurutnya, pemerintah bukan pihak yang anti terhadap pasar. Namun, mekanisme pasar tetap perlu diawasi karena dapat mengalami distorsi dan dimanipulasi oleh kepentingan tertentu. Karena itu, keberadaan koperasi di tingkat desa menjadi penting untuk memperkuat posisi tawar masyarakat sekaligus menciptakan jalur distribusi yang lebih sehat. Sudut pandang tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan persoalan rantai pasok. Petani dan pelaku usaha desa sering menghadapi jarak panjang antara produsen dan konsumen. Koperasi dapat menjadi penghubung yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus menjalankan fungsi penyerapan hasil produksi. Dengan model tersebut, nilai ekonomi yang selama ini banyak bergerak di luar desa dapat lebih banyak berputar di dalam desa. Presiden Prabowo juga menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki potensi besar dalam menciptakan perputaran ekonomi di tingkat akar rumput. Ketika koperasi mampu membeli hasil produksi masyarakat, menyediakan kebutuhan pokok, serta memberikan akses pembiayaan, aktivitas ekonomi desa tidak hanya bergantung pada transaksi dari luar wilayah. Desa memiliki instrumen untuk mengelola sebagian kebutuhan dan potensinya sendiri. Presiden bahkan memproyeksikan program tersebut dapat menciptakan perputaran ekonomi yang besar di desa sekaligus memperkuat penyaluran barang subsidi.…

All Rights Reserved © 2025