• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Perkuat kerja sama Parlemen Dengan Negara Pasifik, Indonesia Bakal Gelar Sidang IPPP Kedua

Perkuat kerja sama Parlemen Dengan Negara Pasifik, Indonesia Bakal Gelar Sidang IPPP Kedua

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 24 July 2024

Perkuat kerja sama Parlemen Dengan Negara Pasifik, Indonesia Bakal Gelar Sidang IPPP Kedua

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan kesiapannya menggelar Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 atau forum pertemuan tingkat parlemen Indonesia dan negara pasifik

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengungkapkan Forum IPPP pertama kali diselenggarakan pada 2018. Namun pertemuan lanjutan tersebut sempat terkendala Covid-19 hingga DPR RI yang menjadi Tuan Rumah IPU 2022.

“Jadi baru sekarang bisa kita laksanakan pertemuan yang kedua ini dan kita berharap akan ada partisipasi yang cukup tinggi dan aktif dari Parlemen negara-negara pasifik,” tuturnya.

Ia menambahkan sejumlah negara telah mengonfirmasi kehadirannya dan rencananya akan disusul oleh negara-negara pasifik lainnya.

“Ketua-ketua parlemen mereka juga beberapa sudah konfirmasi akan hadir, termasuk kita mengundang kedutaan besar dari negara pasifik yang ada disini yaitu Papua Nugini dan Fiji,” ungkapnya.

Dirinya meyakini Sidang IPPP Kedua tahun 2024 ini akan menjadi sebuah forum yang terbuka. Sebab, pertemuan ini akan membuka dialog dan komunikasi antara Indonesia dan negara-negara pasifik, khususnya terkait isu Papua.

“Sebagian besar kita sudah mengenal mereka. Sehingga jika ada isu-isu yang terkait, misalnya tentang situasi di Papua dan lain-lain kita bisa menjelaskan dengan gamblang. Tentu saja (forum) ini penting bagi kepentingan nasional kita” pungkasnya.

Dalam kesempatan berbeda, Fadli mengungkapkan sidang IPPP Ke-2 ini bertujuan membahas beragam isu terkait tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development goal/SDGS. Termasuk juga, ancaman perubahan iklim dan isu lainnya.

“Jadi, kerja sama untuk kesejahteraan, terutama bagaimana konektivitas regional di pasifik ini, termasuk juga bagaimana membuka pembangunan yang lebih inklusif ke depan. Jadi, tentu pembicaraannya terkait dengan SDGs dan potensi-potensi apa yang bisa dilakukan antara Indonesia dan negara-negara pasifik,” tutur Ketua BKSAP DPRI RI itu.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan IPPP miliki tujuan positif di berbagai bidang. Termasuk konektivitas dan maritim.

“Forum ini bertujuan untuk mengembangkan kemitraan di berbagai bidang, termasuk konektivitas dan maritim, dengan negara-negara di kawasan Pasifik,” kata Puan.

Sebagai informasi, pelaksanaan IPPP kedua akan dilaksanakan pada 24-26 Juli 2024 di Jakarta. Indonesia rencananya akan mengundang belasan negara dari kawasan pasifik.

*

September Hitam Jangan Menjadi Panggung Mobilisasi Kebencian yang Merusak Demokrasi

September 17, 2026

September Hitam Harus Jadi Ruang Ingatan Kolektif, Bukan Mobilisasi Emosi

September 17, 2026

September Hitam Jangan Menjadi Panggung Mobilisasi Kebencian yang Merusak Demokrasi

By Kata IndonesiaSeptember 17, 20260

September Hitam Jangan Menjadi Panggung Mobilisasi Kebencian yang Merusak Demokrasi  Oleh: Indah Prameswari Setiap September, ruang publik Indonesia kembali diwarnai refleksi mengenai berbagai peristiwa yang pernah menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Momentum ini dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memahami sejarah, memperkuat kepedulian terhadap nilai kemanusiaan, serta melihat pentingnya menjaga kehidupan demokrasi secara sehat. Refleksi terhadap masa lalu akan lebih bermakna apabila diarahkan pada upaya membangun masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, pembahasan mengenai September Hitam perlu ditempatkan dalam semangat dialog, penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, dan tanggung jawab bersama agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi permusuhan di tengah masyarakat. Pengamat politik dari Indeks Data Nasional, Ayip Tayana, mengingatkan agar wacana September Hitam yang berkembang di media sosial tetap ditempatkan sebagai ruang refleksi dan aktivisme digital yang positif. Menurut Ayip, momentum tersebut perlu dijaga agar tidak bergeser menjadi mobilisasi massa yang didorong emosi dan kebencian, karena kondisi demikian justru dapat menjauhkan masyarakat dari tujuan membangun diskusi yang sehat. Ayip menilai penyampaian aspirasi melalui demonstrasi tetap merupakan bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi. Namun, ia mendorong mahasiswa dan masyarakat sipil mengevaluasi bentuk gerakan agar tidak berhenti pada pengerahan massa, melainkan diarahkan pada pembahasan yang lebih substantif mengenai pemulihan korban, efektivitas kebijakan, serta langkah pencegahan, sehingga persoalan serupa tidak kembali terjadi. Ia menekankan, mahasiswa memiliki ruang yang lebih luas untuk mengambil peran sebagai penggerak solusi dengan memanfaatkan riset dan kajian berbasis bukti. Aspirasi yang disusun melalui data dan rekomendasi kebijakan dinilai dapat memperkaya proses penyelesaian persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus menjaga agar momentum September Hitam tetap produktif dan tidak terjebak dalam mobilisasi emosi. Di sisi lain, kewaspadaan terhadap potensi provokasi menjadi penting karena stabilitas sosial merupakan prasyarat bagi berlangsungnya kehidupan demokratis. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang membawa nama Black September atau September Hitam. Kepolisian, menurut Alfred, telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akibat ajakan aksi yang beredar di media sosial.…

September Hitam Harus Jadi Ruang Ingatan Kolektif, Bukan Mobilisasi Emosi

By Kata IndonesiaSeptember 17, 20260

September Hitam Harus Jadi Ruang Ingatan Kolektif, Bukan Mobilisasi Emosi Oleh: Rania Zafirah September kembali menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengingat berbagai peristiwa kelam dalam perjalanan bangsa. Istilah September Hitam berkembang sebagai simbol untuk mengenang sejumlah kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang masih menjadi bagian dari ingatan publik. Momentum tersebut penting karena mengingat sejarah bukan sekadar menghadirkan kembali luka masa lalu, tetapi juga membangun kesadaran agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Di tengah perkembangan teknologi informasi, proses mengingat berbagai peristiwa masa lalu semakin mudah dilakukan melalui media sosial. Berbagai arsip, dokumentasi, kesaksian, maupun kajian mengenai kasus HAM dapat diakses oleh generasi yang tidak mengalami langsung peristiwa tersebut. Kondisi ini membuka peluang terbentuknya ingatan kolektif yang lebih luas, sekaligus menghadirkan tantangan berupa penyebaran informasi tanpa konteks, opini, maupun narasi yang belum terverifikasi. …

Isu September Hitam, Aspirasi Disampaikan Tertib dan Sesuai Aturan Tanpa Provokasi Anarkistis

By Kata IndonesiaSeptember 17, 20260

Isu September Hitam, Aspirasi Disampaikan Tertib dan Sesuai Aturan Tanpa Provokasi Anarkistis Jakarta – Isu…

Sejumlah Pihak Ingatkan September Hitam Jangan Berubah Jadi Mobilisasi Emosi

By Kata IndonesiaSeptember 17, 20260

Sejumlah Pihak Ingatkan September Hitam Jangan Berubah Jadi Mobilisasi Emosi Jakarta – Sejumlah pihak mengingatkan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.