Perkuat Adaptasi Kebiasaan Baru Cegah Covid-19

Oleh : Edi Jatmiko

Istilah new normal diganti menjadi adaptasi kebiasaan baru agar masyarakat lebih sadar untuk menjaga higienitas. Karena pandemi masih belum berakhir, bahkan Covid-19 bisa menyebar melalui airborne. Jadi kita masih harus pakai masker dan mematuhi protokol kesehatan, seperti pada masa awal pandemi.

Achmad Yurianto, juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 menyatakan bahwa pemerintah mengganti istilah new normal jadi ‘adaptasi kebiasaan baru. Perubahan ini dilakukan karena orang-orang salah paham dan hanya membaca kata ‘normal’, sehingga dipikir bahwa keadaan sudah normal, padahal masa pandemi masih berlaku.

Yuri menambahkan bahwa masyarakat seharusnya tetap disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan, seperti saat awal serangan Covid-19 di Indonesia. Pemerintah tidak henti-hentinya mengkampanyekan untuk rajin cuci tangan atau pake hand sanitizer, pakai masker, dan jaga jarak. Juga menyarankan agar masyarakat menjaga kesehatan dan imunitas lingkungan.

Baca juga:Gak Sangka, Begini Kondisi 11 Santri Gontor 2 yang Terkena Covid 19

Adaptasi kebiasaan baru berarti berusaha hidup dengan produktif walau ada virus covid-19 di Indonesia. Kita hidup berdampingan dengan Covid-19 dan bekerja kembali di luar rumah, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena virus ini tidak akan menular ketika manusia sehat. Jadi new normal bukanlah back to normal dan tidak menjalankan aturan kesehatan.

Kebingungan istilah new normal membuat masyarakat melepaskan masker dan mulai bepergian lagi seperti biasa, bahkan berwisata ke luar kota. Padahal hal ini berbahaya karena virus covid-19 saat ini bermutasi sehingga bisa menular lewat udara, bukan lewat droplet seperti dulu. Jadi satu-satunya perlindungan adalah memakai masker kain.

Kita juga masih wajib menjaga jarak (physical distancing). Di era adaptasi kebiasaan baru ini, kendaraan umum tidak boleh terisi penuh, dan ada kursi yang diberi tanda silang agar tidak diduduki. Di tempat umum seperti Bank dan Rumah Sakit juga seperti itu. Tanda silang itu sebagai pembatas dan jangan malah duduk berdempetan di satu kursi.

Di masa adaptasi kebiasaan baru ini, sekolah bisa mulai dibuka. Namun dengan beberapa syarat, yakni lokasinya berada di zona hijau. Yang boleh dibuka juga setingkat SMU dan SMP, karena untuk anak SD dan TK masih rawan tertular Covid-19. Murid tidak datang setiap hari, hanya 2 sampai 3 kali seminggu dan sisanya dengan pembelajaran online di rumah.

Di masa adaptasi kebiasaan baru, pasar juga dibuka lagi. Namun dengan syarat pedagang dan pembeli harus pakai masker, dan disediakan hand sanitizer. Begitu juga dengan orang-orang di sekeliling pasar, seperti tukang parkir, penjual kaki lima, juga harus pakai masker kain. Karena penyebaran Covid-19 juga bisa terjadi melalui uang kertas, selain via droplet.

Di pasar juga sering diadakan rapid test untuk mengetahui apakah ada yang positif Covid-19. Karena sekarang banyak OTG alias orang tanpa gejala yang tidak demam dan batuk, ternyata ketika dites, hasilnya terinfeksi covid-19. Ketika ada pedagang yang kena Covid-19 maka ia segera dirawat, pasar ditutup sementara, dan disemprot cairan disinfektan.

Pusat perbelanjaan juga dibuka lagi namun sebelum masuk, harus cuci tangan dan diperiksa suhu badannya. Di dalam supermarket juga dibatasi jumlah pengunjungnya agar tetap mematuhi aturan jaga jarak. Pembeli yang akan masuk namun tidak memakai masker, langsung disuruh pulang. Pembayaran juga memakai non tunai alias pakai uang digital.

Adaptasi kebiasaan baru menggantikan istilah new normal agar masyarakat tidak bingung dengan kata ‘normal’. Pemerintah selalu mengkampanyekan untuk hidup bersih dan mematuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa pakai masker. Karena sekarang Covid-19 makin ganas dan bisa menular lewat udara, jadi masyarakat harus tetap waspada.

Penulis aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

By 0

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum  Oleh: Citra Ann Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Perkara yang menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan masyarakat sipil tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Penanganan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi penegak hukum dalam memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum. Praktik penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum dengan persyaratan dan mekanisme yang ketat. Namun, penggunaan kewenangan tersebut tanpa dasar hukum berpotensi berubah menjadi tindakan yang melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki tujuan yang sah, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Penegasan itu disampaikan menyusul pengungkapan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara dan berbagai kalangan masyarakat. Asep menjelaskan bahwa Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar kegiatan pemantauan berjalan sesuai prosedur. Dugaan pelanggaran dalam perkara ini berkaitan dengan perintah penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang sah dan tidak berhubungan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Sementara itu, penyidik masih memeriksa seorang saksi berinisial SU untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ketentuan mengenai penyadapan telah memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan instrumen pemantauan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan atas tindak pidana berdasarkan undang-undang. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Pengawasan terhadap kewenangan penyadapan menjadi bagian penting untuk mencegah aparat bertindak di luar batas hukum. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban, teknologi pemantauan yang seharusnya membantu proses penyidikan justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Karena itu, pengungkapan dugaan penyimpangan di lingkungan kepolisian perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur dan penguatan pengawasan internal.…

All Rights Reserved © 2025