Peresmian Danantara sebagai Kekuatan Ekonomi untuk Masa Depan Indonesia

Peresmian Danantara sebagai Kekuatan Ekonomi untuk Masa Depan Indonesia

Oleh : Rizki Ramadhan

Indonesia memasuki era baru dalam pengelolaan investasi nasional dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Struktur ini dirancang sebagai pengelola aset strategis milik negara guna memperkuat perekonomian jangka panjang. Langkah ini bukan sekadar restrukturisasi, melainkan strategi komprehensif yang berlandaskan regulasi untuk mengoptimalkan sumber daya negara.

 

 

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara merupakan bentuk konsolidasi atas seluruh kekuatan ekonomi yang berada di bawah kendali Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan nama yang berarti Daya Anagata Nusantara, lembaga ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi melalui pengelolaan dana investasi serta aset negara demi masa depan Indonesia.

 

 

 

Pembentukan Danantara didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 mengenai Lembaga Pengelola Investasi.

 

 

 

Payung hukum tersebut memberikan dasar kuat dalam struktur kelembagaan dan mekanisme pengelolaan dana investasi. Implementasinya semakin nyata setelah pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai BUMN dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 4 Februari 2025.

 

 

 

Dengan nilai aset BUMN yang mencapai 1 triliun dolar AS atau sekitar 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, optimalisasi pengelolaannya menjadi keharusan. Leverage yang tepat dalam pasar investasi diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

 

 

 

Berdasarkan penelitian IMF pada 2020 mengenai Sovereign Wealth Funds (SWF) dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, pengelolaan dana investasi yang efektif berkontribusi signifikan terhadap stabilitas ekonomi negara.

 

 

 

Konsep superholding seperti yang diterapkan Danantara sudah lama menjadi wacana dalam transformasi kelembagaan BUMN. Penerapan model ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mendiversifikasi sumber pendapatan negara.

 

 

 

Ketergantungan pada sektor migas dan pertambangan menimbulkan risiko tinggi akibat fluktuasi harga komoditas global. Oleh karena itu, investasi Danantara diarahkan pada proyek berkelanjutan dengan dampak ekonomi luas, termasuk manufaktur canggih, produksi pangan, energi terbarukan, dan industri hilir.

 

 

 

Pemerhati kebijakan publik dari Universitas Nasional, Ansori Baharudin Syah, menilai pembentukan Danantara sebagai langkah strategis dalam mengelola aset negara agar lebih efektif dan memiliki nilai investasi yang tinggi.

 

 

 

Melalui struktur ini, aset yang sebelumnya tersebar di berbagai BUMN lebih terarah dalam penggunaannya. Dampaknya tidak hanya meningkatkan profitabilitas bagi BUMN yang tergabung di dalamnya, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Keuntungan investasi dari Danantara dialokasikan kembali untuk kesejahteraan masyarakat, menciptakan efek berantai positif yang lebih luas.

 

 

 

Selain itu, Ansori juga menekankan bahwa keberadaan Danantara meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global. Dengan pengelolaan aset yang lebih produktif, Indonesia berpeluang menarik investasi asing lebih besar.

 

 

 

Saat ini, nilai investasi asing di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain, dengan rata-rata tidak melebihi 100 dolar AS per kapita, sementara Vietnam sudah mencapai 400 dolar AS per kapita. Peningkatan investasi asing yang masuk ke Indonesia menjadi indikator keberhasilan Danantara dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif.

 

 

 

Anggota Tim Ekonomi Presiden dan Wakil Presiden, Laode Masihu, melihat bahwa reformasi BUMN melalui Danantara menitikberatkan pada optimalisasi aset, profesionalisme, dan orientasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

 

 

 

Benchmark utama yang digunakan adalah model pengelolaan seperti Temasek Holdings di Singapura serta China Investment Corporation. Kedua lembaga tersebut telah terbukti mampu mengelola investasi negara secara efisien dengan strategi diversifikasi sektor dan tata kelola yang transparan.

 

 

 

Beberapa langkah strategis perlu diterapkan agar Danantara dapat mencapai tujuan tersebut. Pertama, peningkatan kapasitas manajemen dengan merekrut tenaga ahli yang kompeten di bidang investasi global.

 

 

 

Kedua, penerapan prinsip tata kelola yang baik dengan menjamin transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, pengembangan portofolio investasi yang terdiversifikasi untuk mengurangi risiko.

 

 

 

Keempat, penerapan prinsip investasi berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Kelima, membangun kemitraan strategis dengan SWF global serta investor internasional untuk meningkatkan jaringan investasi.

 

 

 

Pembelajaran dari berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan SWF sangat bergantung pada tata kelola yang baik serta manajemen risiko yang ketat. Norwegia dengan Government Pension Fund Global mengedepankan prinsip ethical investment dengan menghindari sektor-sektor yang tidak berkelanjutan.

 

 

 

Singapura melalui Temasek Holdings dan GIC menampilkan fleksibilitas dalam diversifikasi investasi global. China, Malaysia, dan Uni Emirat Arab juga telah membuktikan bahwa pengelolaan dana investasi negara dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan stabilitas ekonomi dan daya saing internasional.

 

 

 

Dengan peluncuran resmi Danantara, Indonesia berada pada titik awal transformasi besar dalam pengelolaan aset negara. Dengan strategi yang tepat, lembaga ini berpotensi menjadi motor utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

 

 

 

Melalui pengelolaan aset yang profesional dan terarah, Indonesia dapat memperkuat posisinya di kancah ekonomi global, membuka peluang investasi baru, serta memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat. (*)

 

 

 

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025